CHANNEL8.CO.ID, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah pemerintah mengumumkan pemblokiran anggaran untuk tahun 2025. Pengumuman ini memunculkan berbagai spekulasi dan pro kontra di masyarakat terkait kelanjutan proyek tersebut.
Menanggapi perbincangan yang berkembang, Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan bahwa pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan sesuai rencana.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran tersebut tidak berarti dana untuk pembangunan IKN hilang, melainkan hanya belum dicairkan. Ia merinci bahwa anggaran untuk proyek ini tersebar di dua sumber, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita IKN.
“Pemblokiran anggaran itu bukan berarti anggarannya tidak ada, hanya belum dibuka. Anggaran itu memang belum digulirkan,” ujar Hasan dalam konferensi pers yang berlangsung pada Jumat (7/2/2025).
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN, dengan anggaran sebesar Rp48 triliun yang dialokasikan selama lima tahun ke depan.
Anggaran ini akan digunakan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, termasuk gedung-gedung yudikatif dan legislatif, sementara pembangunan sisanya akan didorong oleh sektor swasta.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN Tahap II tetap sesuai dengan keputusan dalam Rapat Terbatas (Ratas) sebelumnya.
Ia menambahkan bahwa anggaran awal sebesar Rp6,3 triliun akan ditambah dengan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk mendukung pembangunan ekosistem IKN.
“Masih tetap sesuai hasil rapat,” ujar Basuki.
