CHANNEL8.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 2027. Menurutnya, tidak ada lagi subsidi untuk Pertalite dan Biosolar.
“Saya berpikir, saya sampaikan kepada Presiden (Prabowo) tentang ini (penghapusan BBM subsidi), mungkin dalam waktu dua tahun (2027) kita bisa mencapai (BBM) satu harga,” kata Luhut di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).
Menurut Luhut, subsidi akan diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan agar tepat sasaran. Namun, dia tak membeberkan secara jelas apakah akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) atau lainnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pernah mengungkap tiga skema perubahan subsidi BBM. Pertama, mengalihkan subsidi BBM menjadi BLT.
Kedua, menggunakan BLT tetapi fasilitas umum tetap mendapat subsidi demi menekan inflasi. Ketiga, yang disubsidi tetap barang (BBM) tetapi hanya sebagian.
Namun demikian, Bahlil mengaku belum bisa menjelaskan secara detail ketiga opsi tersebut lantaran masih dalam pembahasan.
Untuk tahun ini, pemerintah menetapkan kuota BBM jenis subsidi Pertalite 31,1 juta kiloliter, sedangkan solar dibatasi 17,3 kiloliter. Pada APBN 2025, subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Rp 26,66 triliun. Subsidi itu naik dari tahun sebelumnya yang di angka Rp 25,82 triliun.
Dampak Dihapusnya BBM Subsidi
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda meminta pemerintah berhati-hati menghapus BBM subsidi. Dia berkata kebijakan itu akan memicu kenaikan harga di semua sektor.
Huda berkata pemerintah harus sadar kebijakan ini bisa membuat daya beli masyarakat menurun. Hal itu akan berbuntut kepada lesunya bisnis dan perekonomian.
“Tentu kebijakan ini harus dikaji dengan sangat hati-hati. Kebijakan pencabutan subsidi bisa menimbulkan dampak yang berdampak luas. Dampak paling terasa tentu saja adalah tingkat inflasi yang akan meningkat tajam dari sisi ‘biaya’,” kata Huda.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny Sasmita mengatakan subsidi untuk BBM memang tak baik untuk perekonomian. Selain menimbulkan ketergantungan, subsidi model ini juga tidak tepat sasaran dan membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi tidak riil. Namun, dia tak setuju bila BBM bersubsidi dihapus mendadak.
“Pencabutannya harus dilakukan secara perlahan dengan nominal yang kecil. Misalnya, dicabut hanya Rp 500, dalam waktu setahun dicabut dua kali. Tidak terlalu besar imbasnya dan tidak terlalu mengganggu psikologi masyarakat kita dalam menerimanya,” kata Ronny.
Baca Juga: Polisi Ungkap Kasus Pengoplosan BBM Ilegal
Pada saat yang sama, pemerintah juga tak boleh langsung menghilangkan Pertalite dan Solar dari pasaran. Kedua jenis BBM harus tetap tersedia, toh perlahan subsidinya juga hilang.
“Karena menghapus Pertalite, misalnya, lalu memindahkan ke Pertamax, maka secara psikologi imbasnya akan berbeda. Jadi better dipertahankan Pertalitenya,” pungkasnya.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Agus Buntung tak Dapat Amnesti
