CHANNEL8.CO.ID, BANTUL – Menyambut momen peringatan Serangan Umum 1 Maret sekaligus peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sejumlah tokoh nasional serta elemen masyarakat di Yogyakarta kembali mendorong pemerintah segera memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto.
Dukungan pemberian gelar pahlawan nasional pada sosok Soeharto itu dilakukan lewat pembacaan deklarasi bersama, seusai acara Dialog Kebangsaan yang mengangkat tema “Perjuangan Kepemimpinan Letkol Soeharto Memaknai Serangan Umum 1 Maret 1949” bertempat di Museum Memorial Jendral Besar HM Soeharto, dusun Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Kamis (27/02/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh nasional antara lain Mantan Mentri Keuangan Indonesia, Fuad Bawazier, Mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jendral TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Mantan Dirjen Bea Cukai, Soehardjo Soenardi, Ketua Yayasan Kajian Citra Bangsa, Mayjend TNI (Purn) Lukman R Boer, hingga Ketua Yayasan Damandiri Letjen TNI (Purn) Sugiono.
Tak hanya itu sejumlah sejarawan, akademisi, purnawirawan, veteran pejuang, hingga tokoh lokal serta masyarakat umum dari berbagai kalangan juga turut hadir untuk menyuarakan agar Presiden RI, Prabowo Subianto dapat memberikan Gelar Pahlawan Nasional pada sosok Soeharto.
Dosen Sejarah UGM, Dr. Julianto Ibrahim SS, M Hum, menyebut sudah sepantasnya sosok Soeharto dapat diberikan Gelar Pahlawan Nasional. Pasalnya selain telah memimpin dan memajukan Indonesia selama hampir 32 tahun, Soeharto juga dikenal memiliki andil besar dalam perjuangan mempertahakan kemerdekaan.
“Beliau memang merupakan tokoh yang kontroversial. Namun saya kira memang tidak ada satupun pahlawan yang tidak punya kekurangan. Mengingat beliau banyak kontribusi besar bagi bangsa dan negara, saya kira sudah sepantasnya beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” ujarnya.
Disamping mendorong pemberian gelar pahlawan pada sosok Soeharto dalam dialog ini juga muncul desakan agar pemerintah dapat merevisi Keputusan Presiden (Kepres) No. 02 tahun 2022 tentang penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak menyebut sama sekali peran Letkol Soeharto. Padahal sejarah mencatat peristiwa Serangan Umum 1 Maret yang akhirnya ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, tidak bisa tidak dilepaskan dari sosok sentral Letkol Soeharto.
“Hilangnya nama Letkol Soeharto dalam Kepres No 1 tahun 2022 itu aneh. Karena sebelumnya dalam naskah akademik yang dibuat pada 2018 oleh Tim Ahli dari UGM nama Letkol Soeharto disebut. Namun tiba-tiba hilang pada naskah akademik tahun 2022 yang dibuat oleh Tim dari Kemendagri. Kita menduga ada intervensi politik. Karena itu kita berharap hal ini bisa direvisi sehingga tidak mengkaburkan sejarah,” ujar Sejarawan sekaligus penulis buku-buku Soeharto, Noor Johan Nuh.
Acara Dialog Kebangsaan yang mengangkat tema “Perjuangan Kepemimpinan Letkol Soeharto Memaknai Serangan Umum 1 Maret 1949” ini sendiri digelar sebagai rangkaian kegiatan peringatan 76 tahun peristiwa Serangan Umum 1 Meret sekaligus Bulan Besar Soeharto yang jatuh setiap bulan Maret. Diharapkan adanya kegiatan semacam ini dapat semakin mengenalkan masyarakat khususnya generasi muda terhadap sejarah peristiwa Serangan 1 Maret sekaligus sosok Soeharto. (JMK-KNB)
