DPR mendorong menteri agama untuk melakukan lobi kepada pemerintah Arab Saudi guna menambah kuota petugas haji. Penambahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji Indonesia.
Ketua Komisi VIll DPR RI, Marwan Dasopang juga meminta menteri agama, Kepala Badan Penyelenggara Haji, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji untuk saling berkoordinasi dalam menyiapkan mitigasi risiko.
“Mitigasi risiko ini penting dibuat agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/ 2025 M dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Marwan, dikutip dari halaman Kemenag RI, Rabu (12/3/2025).
Marwan juga menyampaikan harapannya agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan dengan sukses dan memberikan kenyamanan maksimal bagi jamaah.
Menag Nasarudin mengungkapkan bahwa Kemenag saat ini terus berkoordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi terkait penambahan kuota petugas.
Menurutnya, akan lebih optimal jika petugas haji dari Indonesia sendiri lah yang melayani jamaah haji. Selain masalah bahasa, karakter orang Indonesia tentu lebih dapat dipahami oleh petugas asal Indonesia.
“Prinsip kami lebih baik orang Indonesia melayani jamaah Indonesia dari pada dari Arab. Di sana kan ada kesulitan bahasa. Masyarakat kita tidak bisa bahasa Arab, ya kan? Kalau orang Mesir, orang Syria, mereka semuanya bisa bahasa Arab. Kalau ada yang sakit, ada yang tersesat, orang Arab tidak bisa bahasa Indonesia, orang Indonesia tidak bisa bahasa Arab,” ujar Menag Nasarudin.
“Nah, karena itu kami minta kepada pemerintah Arab Saudi kemarin supaya diberikan kuota tambahan demi untuk membantu juga petugas haji Arab Saudi,” ujarnya.
Usai mendiskusikan beberapa hal, Menag Nasarudin juga mengungkapkan ucapan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI yang selama ini terus mengawal Kemenag. Sehingga bisa tetap pada track-nya.
“Izinkan kami mengungkapkan rasa kebanggaan kami, sehingga mendapat masukan dan solusi dari komisi VIII,” ujar Menag Nasarudin.
Menag pun bersedia jika ada informasi yang perlu diselesaikan di Kemenag di luar rapat-rapat resmi yang terjadwal.
“Kapan pun kami siap di luar rapat resmi, Insya Allah meski libur panjang kami tidak akan libur demi umat,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Marwan mengapresiasi keterbukaan Kemenag dalam menerima masukan dan solusi yang diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI.
“Sebentar lagi kita reses, biasanya banyak masyarakat yang memberi keluhan, baik masalah haji atau lainnya. Saya juga berharap Kemenag merespon dengan cepat pada saat itu,” ujar Marwan.
