CHANNEL8.CO.ID, JAKARTA – Kabar tak mengenakan datang dari dunia usaha, di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam sebesar 5,02% hingga bahkan menyentuh level 6.146. Melihat situasi tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham (trading halt) pada pukul 11.19 WIB melalui sistem Jakarta Automated Trading System (JATS).
Lalu apa pemicunya?
Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus, mengatakan, penurunan drastis IHSG disebabkan oleh kombinasi sentimen negatif dari dalam dan luar negeri.
Menurut dia, meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk ancaman perang berkepanjangan dari Presiden Rusia Vladimir Putin dan pembalasan tarif yang lebih besar dari Presiden AS Donald Trump terhadap Uni Eropa, turut memengaruhi kekhawatiran pasar.
“Selain itu, kekhawatiran akan resesi di AS yang terus meningkat membuat investor semakin waspada,” ujar Nico pada Selasa (18/3/2025).
Dari sisi domestik, Nico menyoroti penurunan penerimaan pajak negara sebesar 30% dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp31,2 triliun dalam dua bulan pertama tahun ini.
“Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa utang negara semakin melebar, sehingga investor memilih memindahkan asetnya dari Indonesia ke instrumen yang lebih aman,” katnaya.
Informasi lain yang beredar di publik penyebab IHSG anjlok karena ada kabar Sri Mulyani bakal mundur dari kabinet Merah Putih. Padahal Juru bicara Presidential Communication Office (PCO) Hariqo Satria menegaskan kabar Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan tidak benar alias hoaks.
Jauh sebelum itu, Pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan RI yang dirilis pada Kamis (13/3/2025), hingga 28 Februari 2025 total pendapatan negara baru mencapai Rp316,9 triliun.
Angka tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp83,46 triliun atau 20,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024, yang saat itu berhasil mengumpulkan Rp400,36 triliun.
Dari total pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama. Namun, realisasinya masih jauh dari target yang ditetapkan.
“Penerimaan perpajakan [keseluruhan] Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target tahun ini,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Secara lebih rinci, penerimaan pajak hingga 28 Februari 2025 hanya mencapai Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun. Angka ini turun drastis sebesar 30,19 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp269,02 triliun.
Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal negara, terutama dalam pembiayaan program-program prioritas pemerintah. Pemerintah perlu mencari strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan negara guna menjaga keseimbangan APBN 2025.
