CHANNEL8.CO.ID, Bandung – Di tengah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kembali memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggelar rapat di hotel dan restoran guna menggairahkan sektor pariwisata daerah, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memilih untuk tetap teguh pada pendiriannya. Ia secara tegas melarang bupati, walikota, dan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengadakan rapat di fasilitas perhotelan.
Keputusan Dedi Mulyadi ini bukan tanpa alasan. Alih-alih mengikuti arahan pusat, ia memprioritaskan upaya penutupan utang pemerintah provinsi dari periode sebelumnya yang masih membengkak, termasuk utang Rp300 miliar kepada BPJS Kesehatan. Lebih dari itu, Dedi juga menyoroti kondisi infrastruktur dan sekolah yang masih belum merata di berbagai daerah di Jawa Barat.
Melalui media sosialnya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran adalah kunci untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendesak tersebut. Ia secara terbuka meminta kepala daerah di Jawa Barat untuk tidak menggunakan hotel dan restoran sebagai lokasi rapat. Baginya, ini adalah bentuk empati terhadap daerah-daerah dengan kondisi fiskal yang tertinggal, seperti Kabupaten Pangandaran yang kesulitan membayar tunjangan pegawainya selama berbulan-bulan.
“Hutang BPJS kita masih 300 milyar lebih, infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus selesai sampai dengan SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah harus terbangun, seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien.” Ungkap Dedi, senin (16/06/2025).
Ia juga menyentil ketimpangan pengelolaan anggaran. Menurutnya, tidak adil jika uang pajak dari daerah-daerah miskin, yang sekolahnya masih jelek, irigasinya rusak, jalan berlubang, puskesmasnya terbatas, bahkan banyak rakyatnya tidak memiliki toilet, justru digunakan untuk rapat-rapat di hotel berbintang di kota besar.
Dedi Mulyadi, dengan pengalamannya, juga menyoroti potensi pemborosan dan penyimpangan yang kerap terjadi dalam pelaksanaan rapat di hotel. “Kamar yang dilaporkan lima, yang dipakai tiga. Makan 10, yang hadir 7. SPJ-nya sering tidak sesuai realisasi,” bebernya.
Ia pun menyerukan agar seluruh kepala daerah di Jawa Barat menahan diri dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menggunakan anggaran. “Jangan dulu berpesta di atas derita rakyat. Buanglah uang di tempat uang itu dikumpulkan. Rakyat kita berkeringat bayar pajak, ingin daerahnya maju,” tegasnya. (A2n)
