Orkestra Ekonomi Prabowo Subianto di Tengah Tekanan Global dan Tantangan Domestik

Oleh : Bakarudin AK

Channel8. co.id. PEMERINTAHAN PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO masih terus mendapat ujian berat. Di tengah upaya peningkatan performance perekonomian nasional dengan menggelontor anggaran jumbo untuk mendorong sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan industri dalam negeri, terjadi hambatan secara langsung maupun tidak langsung.

Terjadinya bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam, membutuhkan fokus anggaran tentu saja terpengaruh. Selain penanganan para korban bencana, pemerintah juga harus memulihkan infrastruktur daerah bencana, penyediaan hunian atau rumah untuk warga di wilayah terkena bencana. Pemerintah harus menyedian ratusan ribu rumah dan infrastruktur berupa sekolah, jembatan, jalan, normalisasi aliran sungai, fasilitas-fasilitas umum, dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu, hambatan juga datang dari luar negeri. Sebut saja kebijakan tarif pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terhadap semua negara yang menjalin hubungan dagang, menimbulkan instabilitas strategi perekonomian dunia. Donald Trump mematok tarif dagang bervariasi dengan negara-negara lain. Perang dagang Donald Trump dimaksudkan untuk meningkatkan daya tawar AS dikancah perdagangan global. Walaupun dalam perjalanannya, kebijakan Donald Trump harus dibatalkan atas keputusan mahkamah peradilah di AS.

Belakangan kita tidak lagi mendengar kontroversi tarif dagang Donald Trump tersebut. Saat ini perhatian dunia tengah beralih kepada konflik antara AS-Israel melawan Iran dan kemungkinan meluasnya eskalasi dengan melibatkan negara-negara di Timur Tengah. Imbas konflik tersebut telah dirasakan banyak negara di dunia. Pun pemerintah Indonesia telah pasang kuda-kuda untuk meminimalisir dampaknya untuk perekonomian nasional.

Sejatinya hamper 1,5 tahun ini, Presiden Prabowo Subianto bekerja sangat keras untuk menjalankan program-program pembangunan nasional. Berdasarkan data hingga Maret/April 2026, Presiden Prabowo Subianto tercatat sangat aktif melakukan lawatan luar negeri, dengan laporan menyebutkan lebih dari 35 hingga 48 kali kunjungan dalam kurun waktu kurang dari dua tahun menjabat. Pada tahun pertama (hingga Oktober 2025), dilaporkan terdapat 32-35 kunjungan ke lebih dari 20 negara. Pemerintahan Prabowo Subianto memang berpacu dengan waktu. Hitungan waktu sampai tahun 2029 bukanlah waktu yang panjang. Target perekonomian nasional bukanlah sekedar membangun pondasi yang kokoh, melainkan sebuah “bangunan rumah” untuk kehidupan rakyat yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan adalah orkestra yang diwarnai melodi-melodi yang indah untuk seluruh rakyat Indonesia.

Perjalanan luar negeri dimaksudkan sebagai bagian dari diplomasi ekonomi, Pendidikan, investasi, pertahanan, dan posisi Indonesia di kancah global. Memang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mewarisi persoalan serius yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya, tidak hanya di dalam negeri juga luar negeri. Negara-negara Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika, termasuk China, AS, Inggris, Brazil, Rusia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Mesir. Selain pertemuan bilateral, Prabowo aktif dalam forum internasional dan kunjungan kerja yang berfokus pada ketahanan energi dan pangan.

Kunjungan-kunjungan ini sering kali melibatkan penandatanganan perjanjian kerjasama strategis, termasuk dengan Uni Eropa. Terbaru Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Jepang dan Korea Selatan. Dari Jepang berhasil ditandatangani investasi sebesar Rp 574 Triliun. Besarnya angka investasi merupakan sinyal kuat, bahwa Indonesia masih menjadi tujuan investasi utama di tengah ketidakpastian geopolitik, geoekonomi, dan geostabilitas keamanan global. “Ini angka yang sangat signifikan,”tegas Menko Perekonomian Erlangga Hartarto.

Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 2029 sebesar 8-9%. Dengan pertumbuhan sebesar itu, akan membuka kesempatan kerja baru sekitar 2 juta orang pertahun. Mereview data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari lalu, perekonomian Indonesia tahun 2025 berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 23.821,1 Triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 83,7 juta atau USD 5.0834,4. Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun terakhir pemerintahan sebelumnya (2024) sebesar 5,03%. Pada sebuah kesempatan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis pada tahun 2026 pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6%.

Sebagai gambaran, dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03 persen. Selama tahun 2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi mencapai 56,93% dan mencatat pertumbuhan sebesar 5,30%.

Bagaimana posisi utang luar negeri Indonesia pada saat ini? Berdasarkan informasi yang dilansir Bank Indonesia. Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar 434,7 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 1,7% lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 1,8%). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik.

Disebutkan posisi ULN Pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 5,6%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5%. Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional. Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah.

Selanjutnya dipublikasikan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6% pada Januari 2026 dari 29,9% pada Desember 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,6% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Sejak dilantik menjadi Presiden, Prabowo Subianto berupaya menghilangkan ekonomi biaya tinggi. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang sebelumnya banyak terjadi kebocoran–akibat terjadinya illegal eksplorasi dan eksploitasi SDA, under invoice, dan bentuk-bentuk culas antara pengusaha, pejabat pemerintah dan adanya backing aparat keamanan, ditindak secara tegas. Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melalui Keppres Nomor 5 Tahun 2025. Tugas Satgas PKH antara lain, melakukan audit dan menertibkan penggunaan lahan illegal di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali 3,3 juta yang sebelumnya dikelola secara ilegal.

Melalui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah tidak dapat lagi mengelola anggaran yang diberikan secara sembrono, yang mengarah kepada inefisiensi. Bahkan, anggaran yang disusun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, berhasil dilakukan efisiensi sebesar Rp 300 Triliun lebih. Dana pemerintah yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia ditemukan sebesar Rp 500 Triliun. Terbongkar pula sejumlah pemerintah daerah mendepositokan APBD di sejumlah bank, dengan tujuan memperoleh bunga dari deposito yang dilakukan. Praktik-praktik pengelolaan anggaran yang diduga sarat kepentingan tersebut dihentikan. Berapa pun anggaran yang ada adalah untuk kepentingan pembangunan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan segelintir orang atau pihak-pihak tertentu.

Oleh sebab itu, kita memang harus mendorong dipatuhinya pakta integritas yang sudah ditandatangani para pejabat publik di manapun dan pada tingkatan terendah sampai tertinggi. Keteladanan para pejabat menegakkan integritas masing-masing akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional. Bukankah menjadi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat, mandiri, sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Semoga. (BAKARUDIN AK)

Catatan Penulis :