Oleh : Bakarudin AK
Channel8.co.id – SALING SERANG konflik Israel – Amerika Serikat melawan Iran masih terjadi sampai saat. Selain mengincar fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kekuatan militer, serangan juga diarahkan pada industri energi (minyak dan gas), kimia, farmasi, pangan, dan penghasil perangkat teknologi computer. Tidak ada yang dapat memprediksi kapan konflik tersebut akan berakhir. Apalagi Iran sudah menyatakan, sarat utama penghentian konflik adalah menghentikan secara permanen aksi-aksi militer AS-Israel di Timur Tengah dan negara-negara dunia.
Apa yang harus dilakukan Indonesia? Amanat Konstitusi mengharuskan pemerintah menjalankan politik bebas aktif dan turut serta dalam menciptakan perdamaian abadi. Selain itu, menentang adanya penjajahan di atas dunia. Oleh sebab itu, Indonesia sejak tahun 1957 telah berperan aktif dengan mengirimkan pasukan TNI di bawah naungan PBB untuk ikut dalam menjaga perdamaian di Lebanon dan wilayah lain di dunia. Bahkan untuk kepentingan kemanusiaan, Indonesia tidak segan-segan mengirimkan bantuan-bantuan untuk sejumlah negara yang dilanda bencana alam.
Dunia memang semakin menua di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini. Begitulah kira-kira adagium yang dapat disematkan. Dunia semakin menyempit dengan kemajuan teknologi informasi, yang “mempermudah” hubungan komunikasi antar bangsa. Pada sisi lain, dunia dan kekayaannya semakin terbatas untuk pemenuhan kebutuhan penduduknya. Pada saat ini populasi dunia telah mencapai 8,3 miliar jiwa, sekitar 50% bermukim di Asia (data worldmeter).
Ada pun populasi terbesar 10 besar di dunia meliputi : India 1,47 miliar, RRC 1,42 miliar, AS 349 juta, Indonesia 288,3 juta, Pakistan 259,3 juta, Nigeria 242,4 juta, Brasil 213,5 juta, Bangladesh 177,8 juta, Rusia 143,3 juta, dan Ethopia 138,9 juta. Pertumbuhan penduduk Indonesia sepanjang tahun 2020-2025 mencapai 1,09%. Diperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2035—usia produktif 14 – 65 tahun. Artinya bonus demografi Indonesia berdasarkan laman BRIN akan mencapai 70,72% dari keseluruhan jumlah penduduk.
Kesadaran untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia sudah dilakukan pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto. Pak Harto memahami apabila pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka jumlah penduduk akan semakin bertambah besar. Hal itu seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Harapan hidup menjadi lebih Panjang dengan adanya kualitas pelayanan kesehatan. Kematian pada usia dini jauh berkurang dibandingkan masa sebelumnya. Pilihan pengendalian pertumbuhan penduduk dipacu dengan pemahaman mengenai pernikahan dini dan program Keluarga Berencana (KB).
Pada masa itu kita mengenal adanya slogan KB berbunyi “dua anak saja”. Kampanye secara masif sampai menembus pelosok-pelosok desa dilakukan. Tantangan tentu saja terjadi. Ada ungkapan “banyak anak banyak rezeki” dan kalangan agama yang menganggap pembatasan kelahiran bertentangan dengan ajaran agama, merupakan hambatan yang muncul. Pemerintah secara konsisten mengkampanyekan program KB dengan melalui tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Hasilnya, pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Pemerintah pun memberikan penghargaan untuk peserta KB dengan nama “KB Lestari”. Selain itu, pada ulang tahun ke 68 Presiden Soeharto pada 8 Juni 1989, PBB memberikan penghargaan tertinggi di bidang kependudukan, United Nations Population Award (UNPA). Penghargaan diberikan langsung oleh Sekjen PBB Javier Perez de Cuellar kepada Presiden Soeharto di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Diperkirakan apabila program KB tidak berhasil pada tahun 2020 lalu, penduduk Indonesia sudah mencapai 350 juta jiwa lebih, melampaui jumlah penduduk AS tahun 2025.
Andrew Scott, professor dari London Business School, dikutip Kompas.id pada 19 Juni 2025 berdasarkan Financial Times, mengingatkan, negara perlu mempersiapkan diri sedini mungkin guna menghadapi semakin panjangnya usia harapan hidup penduduk dunia dalam beberapa tahun ke depan. Tantangan untuk Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kualitas usia produktif agar dapat memberikan bonus bagi pembangunan nasional. Sebaliknya apabila kualitas penduduk mengalami stagnasi, justru akan menjadi bumerang, dapat menimbulkan instabilitas sosial sebagai akibat semakin ketatnya persaingan dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, menjadi sangat penting dan mendesak bagi Indonesia untuk mempersiapkan seluruh sektor kehidupan menjawab persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan pada saat ini dan akan datang. Selain itu, kondisi iklim dunia dan menipisnya ketersediaan energi akan mempengaruhi kondisi kehidupan di banyak negara, yang dapat mendorong agresivitas pemerintah masing-masing “memburu” energi yang masih tersedia di negara-negara lain. Indonesia pun harus ekstra waspada dengan agresivitas negara-negara, yang tentu saja melihat potensi SDA di Indonesia. Konflik Israel-AS melawan Iran tidak terlepas dari agresivitas untuk menguasai kekayaan sumber daya alam (SDA) Iran. Persoalan pelucutan nuklir hanyalah “topeng” untuk melakukan agresi. Iran pun mengetahui niat sesungguhnya agresor Israel-AS dalam konflik kali ini.
Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menekankan pentingnya Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Memanfaatkan SDA untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Sebab itu, Indonesia harus mandiri di bidang energi dan pangan. “Negara kita kaya raya, tapi terjadi kebocoran di mana-mana,” tukas Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di depan Majelis Purmusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Kemandirian pangan dengan program ketahanan pangan dan kedaulatan energi menjadi komitmen dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tidak kalah penting bagaimana pemerintah secara konsisten mendorong energi terbarukan?. Sehingga Indonesia tidak tergantung pada energi fosil yang semakin menipis. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara tropis dengan kekayaan SDA yang beragam, merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan pembaruan di bidang energi seperti bahan bakar minyak, tenaga listrik, dan gas bumi. Di bidang pangan, pemerintah mendorong adanya swasembada pangan. Hasil positif sudah terlihat dengan keberhasilan di bidang swasembada beras. Kendati tampak mengejutkan, belum genap setahun pemerintahannya, Menteri Pertanian Amran Sulaeman, melansir data ketersediaan beras nasional secara signifikan tanpa melakukan impor beras. Harga pokok beras pun dipatok agar petani mendapat keuntungan sebesar Rp 6.000 per kilogram. Keberhasilan program-program strategis nasional ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri. Semoga. (BAKARUDIN AK)
Catatan Penulis :
Bakarudin AK
Penulis dan pengamat yang dikenal melalui karya-karyanya di bidang biografi, ekonomi desa, dan opini terkait isu energi
============
