Channel8.co.id,Jakarta – Mimpi pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia segera memasuki babak baru. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah merencanakan sebuah gebrakan besar yakni membangun 7.000 Sekolah Unggul Terintegrasi non-asrama di setiap kecamatan.
Ini bukan sekedar rencana di atas kertas. Arahan ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, sebagai strategi utama untuk meningkatkan kualitas SDM dan memangkas kemiskinan pendidikan.
BACA JUGA : Gus Ipul Serahkan 40 Calon Pahlawan Nasional, Presiden Soeharto Masuk Dalam Daftar Yang Diajukan
Dalam sebuah kawasan pendidikan di mana siswa SD, SMP, dan SMA belajar di satu lokasi yang sama. Inilah konsep inti dari Sekolah Unggul Terintegrasi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa model ini dirancang untuk menciptakan kesinambungan pembelajaran. Siswa tak perlu lagi ‘melompat’ ke lokasi yang jauh berbeda saat berganti jenjang.
“Tujuannya agar ada kesinambungan pembelajaran dan memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat,” jelas Mu’ti saat ditemui di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (22/10) malam.
Meski target pembangunan baru akan dimulai pada tahun 2026, Kemendikdasmen masih belum mau menunggu. Abdul Mu’ti mengaku sudah ‘curi start’ dengan mulai menyusun konsep kurikulum dan melakukan studi banding.
BACA JUGA : Dari Kudus, Waka MPR Serukan Revolusi Pembelajaran Lewat Deep Learning
“Pak Presiden waktu sidang kabinet menyampaikan agar kami menyiapkan konsep… Sekarang kami belum mendapatkan Arah secara langsung karena memang mulainya tidak segera. Tapi secara konsep kami akan terus melakukannya,” ujarnya.
Salah satu tolok ukur yang dilirik adalah Sekolah Unggul Terintegrasi milik Pemkot Samarinda, Kalimantan Timur, yang telah sukses menerapkan kurikulum Cambridge dengan fasilitas mumpuni.
“Bulan lalu saya ke Samarinda. Kami melihat model-model yang ada secara non-formal,” tambah Mu’ti.
BACA JUGA : Munas VI Hidayatullah Tekankan Konsolidasi Strategis dan Ukhuwah Kader
Membangun 7.000 sekolah di ribuan kecamatan tentu bukan pekerjaan semalam jadi. Pertanyaan besar seperti skema penyediaan lahan, atau bagaimana nasib sekolah-sekolah kecil yang sudah ada, pasti muncul.
Namun, Mu’ti menegaskan bahwa pembahasan teknis tersebut belum menjadi prioritas saat ini. Kemendikdasmen memilih fokus pada ‘dapur’ pendidikannya terlebih dahulu.
“Nah itu yang belum kami diskusikan. Apakah nanti skemanya kecamatan menyediakan tanah… itu belum kami diskusikan,” akunya.
“Yang sekarang menjadi fokus kami adalah penyiapan kurikulumnya dan nanti rekrutmen gurunya,” tegas Mu’ti.
Program raksasa ini akan dikawal oleh satuan tugas khusus yang melibatkan berbagai kementerian terkait, sesuai Arah Presiden Prabowo.
Jika terealisasi, model sekolah non-asrama yang terintegrasi ini digadang-gadang akan menjadi ‘game changer’, memastikan anak-anak di pelosok kecamatan mendapatkan kualitas pendidikan unggul yang sama dengan di kota besar. Sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia.
