Channel8.co.id – Jakarta, Di tengah langkah pemerintah yang tengah menggodok 49 nama calon penerima gelar pahlawan nasional, nama Presiden ke-2 RI Soeharto kembali mencuat ke permukaan. Dukungan dan penolakan pun bermunculan, namun Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memilih untuk melihat dari sisi lain.
“NasDem sudah kasih statement, sepakat itu. Nggak ada masalah,” ujar Paloh dengan nada tenang usai mengikuti kegiatan Funwalk dalam rangka HUT ke-14 Partai NasDem di Jakarta Pusat, Minggu (09/11).
Bagi Paloh, polemik adalah hal yang wajar dalam setiap keputusan besar. Ia menilai, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tak bisa dilepaskan dari rekam jejak panjangnya dalam sejarah bangsa.
“Segala sesuatunya termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, ya bagi NasDem melihat dari sisi positifnya ya,” katanya.
Soeharto, yang memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, menurut Paloh, telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan nasional.
“Dengan perjalanan waktu masa jabatan 32 tahun yang cukup lama, sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwasanya sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran,” ucapnya.
Paloh menambahkan, banyak warisan pembangunan dari era Soeharto yang masih bisa dirasakan hingga hari ini.
“Keberadaan beliau sebagai presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmati hari ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa daftar 49 nama calon pahlawan telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Nama Soeharto termasuk dalam daftar tersebut, bersama tokoh-tokoh lain seperti Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Syekhona Kholil Bangkalan, Kiai Bisri Syansuri, dan aktivis buruh Marsinah.
Gus Ipul meminta publik bersabar menunggu pengumuman resmi dari Presiden. “Pak Fadli Zon sudah menghadap Presiden untuk menyerahkan nama-nama yang telah memenuhi syarat,” ujarnya.
Di tengah perdebatan yang mengemuka, suara Paloh menjadi salah satu yang mengajak publik untuk menimbang sejarah secara utuh.
“Objektivitas tetap penting. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kontribusi siapa pun yang pernah memimpin negeri ini,” tutupnya.
