Berita

Prabowo Resmikan Akad Massal Dan Serah Terima Kunci 50.030 Unit Rumah Subsidi Bagi Rakyat

×

Prabowo Resmikan Akad Massal Dan Serah Terima Kunci 50.030 Unit Rumah Subsidi Bagi Rakyat

Sebarkan artikel ini

Channel8.co.id – Banten. Presiden Prabowo Subianto  mengapresiasi capaian program perumahan rakyat yang mencatat akad massal rumah subsidi  50,030 unit.  Program ini dinilai sebagai bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil, seperti  asisten rumah tangga, guru, hingga pengemudi ojek, agar dapat memiliki hunian layak dari penghasilannya sendiri.

Program perumahan rakyat merupakan agenda pembangunan jangka panjang yang dijalankan secara berkelanjutan lintas pemerintahan.  “Tidak ada pembangunan bangsa yang berhasil tanpa kesinambungan”, ujar Prabowo saat menghadiri acara akad massal dan serah terima kunci rumah subsidi di Serang, Banten, Sabtu (20 /12/2025).

Presiden Prabowo Subianto meresmikan akad massal 50.030 KPR program FLPP dan serah terima kunci rumah secara serentak di Serang, Sabtu (20/12/2025). (Foto: Dok. YouTube Setpres)

Ia bercerita bahwa program ini telah diinisiasi oleh para pemimpin terdahulu.  “Prestasi luar biasa 50.030 akad massal rumah subsidi. Dan program ini dimulai dari presiden SBY diteruskan oleh Pak Jokowi saya teruskan saya tingkatkan. Tidak ada pembangunan bangsa yang tidak dilakukan para periode yang panjang. Kita di sini karena Bung Karno, kita di sini karena Pak Harto kita di sini karena semua pemimpin. Harus kita sadari,” ujarnya.

Pemberdayaan rakyat kecil menjadi fondasi utama kebangkitan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen menghapus kemiskinan dengan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses yang adil terhadap pembangunan dan kesejahteraan.

“Kalau yang paling lemah ini berdaya, dia akan menghidupkan seluruh ekonomi. Karena itu saya bertekad, kita mampu menghilangkan kemiskinan,” ujarnya .

Presiden Prabowo menekankan bahwa upaya penghapusan kemiskinan harus dibarengi dengan penegakan integritas dalam tata kelola negara. Ia mengingatkan pentingnya menghentikan praktik penyelundupan, penyelewengan, dan korupsi yang dinilai merusak keadilan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi. “Korupsi, penyelewengan, dan akal-akalan terhadap pemerintah sama dengan mencuri. Ini harus dihentikan,” tegas Presiden.( Red / BPMI 2025)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *