Channel8.co.id – Jakarta . Suasana ruang paripurna DPR RI pada awal pekan ini terasa berbeda. Di tengah deretan kursi wakil rakyat dan tumpukan dokumen revisi undang-undang, sebuah keputusan penting lahir, Indonesia resmi memiliki Kementerian Haji dan Umrah.
Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi momen bersejarah. Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) kini bertransformasi menjadi kementerian penuh, dengan mandat yang lebih luas dan struktur yang lebih kuat.
BACA JUGA : Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Lebih dari 141 Tokoh, Termasuk Para Menteri
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyebut nama Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan sebagai figur yang kemungkinan besar akan mengisi posisi Menteri Haji dan Umrah.
“Tentu nanti Gus Irfan ya, tidak lagi Kepala Badan, menjadi Menteri Haji,” ujar Marwan dalam rapat kerja di Senayan, Rabu (27/8/2025).
Namun, jalan menuju kursi menteri tak sepenuhnya linear. Istana menegaskan bahwa penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menyebut bahwa pembentukan kementerian baru akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres), termasuk siapa yang akan memimpin.
“Apakah Kepala yang sekarang akan otomatis menjadi itu, biar Presiden yang menentukan,” kata Hasan.
Di tengah dinamika politik, Menteri Agama Nasaruddin Umar menunjukkan sikap yang menyejukkan. Meski secara struktural tak lagi menangani urusan haji, ia menyatakan siap membantu Kementerian Haji dan Umrah kapan pun dibutuhkan.
“Diminta atau tidak diminta, tentu kami akan memberikan apa yang bisa kami lakukan,” ucapnya.
BACA JUGA : Tutut Soeharto Rayakan HUT ke 57 Yayasan Harapan Kita Dengan Kegiatan Donor Darah
Transformasi kelembagaan ini bukan sekadar perubahan nama. Ia mencerminkan harapan baru agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah lebih terintegrasi, profesional, dan berpihak pada kenyamanan jemaah.
Kini, publik menanti langkah Presiden berikutnya. Siapa yang akan dipercaya memimpin kementerian baru ini? Apakah Gus Irfan akan melanjutkan perannya dalam format yang lebih besar, atau akan muncul nama lain dari kalangan ulama, birokrat, atau profesional?
Yang jelas, panggung sudah disiapkan. Tinggal menunggu siapa yang akan berdiri di tengahnya.
