Channel8.co.id, Jakarta – Di balik hiruk pikuk Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan, sebuah pertemuan hangat berlangsung. Ketua Pembina Posyandu Aceh, Marlina Muzakir, datang bersama Plt Direktur RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh dan sejumlah kepala daerah.
Mereka membawa satu aspirasi besar yakni bagaimana agar masyarakat Aceh bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik tanpa harus jauh-jauh dirujuk ke Jakarta.
BACA JUGA : BPJS Kesehatan Buka Lowongan Pegawai Administrasi di 14 Wilayah, Pendaftaran Hingga 31 Desember
Marlina berbicara dengan penuh semangat. Ia menekankan bahwa kebutuhan fasilitas dan peralatan medis bernilai tinggi di rumah sakit Aceh sudah mendesak.
“Kami meminta dukungan untuk memperkuat sektor kesehatan karena ada beberapa hal yang perlu ditambah agar layanan kesehatan Aceh semakin optimal,” ujarnya.
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mendengarkan dengan seksama. Ia kemudian memberikan kabar yang membuat ruangan audiensi terasa lebih lega: pemerintah pusat menyiapkan alokasi dana sebesar Rp1,052 triliun untuk Aceh pada tahun anggaran 2026.
“Aceh tetap kita perhatikan. Ada dana sekitar Rp1 triliun lebih untuk Aceh tahun 2026,” katanya.
BACA JUGA : Presiden Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, Berjasa Pertahankan Kedaulatan Indonesia
Bagi masyarakat Aceh, angka Rp1 triliun bukan sekadar nominal. Itu adalah simbol harapan baru. Dana tersebut diharapkan benar-benar difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, memperluas akses pelayanan, dan menekan angka rujukan keluar daerah. Dengan begitu, pasien di Aceh tidak lagi harus menempuh perjalanan panjang ke ibu kota hanya untuk mendapatkan layanan medis yang layak.
Pertemuan itu bukan sekadar audiensi formal. Ia menjadi titik balik, sebuah janji bahwa Aceh akan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperkuat fondasi kesehatannya. Dukungan ini diharapkan mampu mempercepat transformasi layanan kesehatan di provinsi yang kaya sejarah dan budaya, sekaligus memastikan masyarakatnya merasakan manfaat langsung dari perhatian pemerintah pusat.
