Channel8.co.id – Jakarta. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mematangkan persiapan jelang implementasi regulasi Wajib Halal pada Oktober 2026. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (P3H) 2026 yang digelar pada Senin, 2 Februari 2026 malam, BPJPH menetapkan target untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha bersertifikat halal dari 3 juta menjadi 30 juta.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa untuk mencapai lonjakan angka tersebut, diperlukan perbaikan menyeluruh mulai dari regulasi, pola kolaborasi, sosialisasi, hingga digitalisasi sistem.
“Fokus saya adalah bagaimana caranya meningkatkan angka 3 juta itu. Selepas dari sini kita mau bikin kerangka kerja. Angka 3 juta pengusaha itu harus bertambah menjadi 30 juta,” ujar Babe Haikal demikian sapaan Ahmad Haikal Hasan dalam rilisnya, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, saat ini UMK yang belum bersertifikat halal masih banyak, sehingga dibutuhkan adanya kerja sama yang terkoordinasi dan berkelanjutan, terutama oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H).
“Keberhasilan Wajib Halal sangat ditentukan oleh sinergi dan kinerja kita bersama. LP3H dan P3H adalah garda terdepan pendampingan usaha mikro dan kecil, sehingga perannya harus semakin kuat dan efektif,” ujarnya.
Babe Haikal menilai LP3H tidak hanya berfungsi sebagai pendamping administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun tertib halal di tingkat akar rumput.
“Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja, disiplin prosedur, dan kesamaan langkah di seluruh LP3H menjadi sebuah keniscayaan,” kata Babe Haikal.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa LP3H akan terus diperkuat secara berkelanjutan oleh BPJPH. Penguatan tersebut dilakukan secara terpadu melalui kedeputian di lingkungan BPJPH, serta didukung oleh Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Balai PJPH) dan Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) di berbagai daerah.
“Kami ingin LP3H semakin profesional, solid, dan berdaya guna. Dengan kinerja yang kuat dan sinergi yang terbangun baik, pendampingan sertifikasi halal dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan merata,” ujar Babe Haikal.
Kerahkan 110 Ribu Pendamping Halal
Sebagai ujung tombak di lapangan, BPJPH menyiapkan strategi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menggerakkan 110 ribu pendamping halal secara terstruktur. Para pendamping ini akan bekerja dengan sistem pembagian wilayah dan dipantau melalui dashboard digital yang real-time.
“Kita akan buat grouping per daerah, menyapa setiap mereka. Dashboard kita itu bling-bling, bukan daily tapi timely. Karena target yang saya tanamkan adalah 10 ribu sertifikat per hari, dan itu tercapai,” jelas Babe Haikal.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH EA Chuzaemi Abidin mengatakan, salah satu langkah penguatan dan akselerasi sertifikasi halal bagi UMK tersebut adalah dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LP3H yang digelar pada awal bulan Februari ini.
Rakornas LP3H yang diikuti oleh 309 LP3H dari seluruh Indonesia tersebut, kata Chuzaemi, menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kinerja, serta mengonsolidasikan peran LP3H dalam mendukung percepatan sertifikasi halal nasional menuju implementasi Wajib Halal 2026.
“Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah, meningkatkan kinerja pendampingan, serta memastikan seluruh LP3H bergerak dalam satu visi yang sama dalam mendukung percepatan sertifikasi halal UMK,” pungkas Chuzaemi.
