Sebelum Azab Datang: Jangan Biarkan Algoritma Merampas Anak-Anak Kita

Oleh: Thowaf Zuharon

Channel8.co.id – Bangsa ini mungkin tidak akan dijajah oleh tank atau rudal. Tetapi bukan berarti kita bebas dari penjajahan. Hari ini, penjajahan datang melalui layar telepon genggam.

Musuhnya tidak berseragam. Senjatanya bukan peluru. Senjatanya adalah algoritma yang bekerja selama 24 jam tanpa pernah lelah, masuk ke kamar anak-anak kita, membentuk cara berpikir mereka, mengubah selera mereka, dan perlahan menggeser batas antara yang pantas dan yang tidak pantas.

Inilah wajah baru proxy war.

Perang modern tidak selalu merebut wilayah. Perang modern merebut pikiran. Siapa yang menguasai pikiran generasi muda, dialah yang akan menguasai masa depan sebuah bangsa.

Karena itulah Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen administrasi negara. Ketika pemerintah memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter, pesannya jelas: negara melihat adanya tantangan terhadap ketahanan sosial, budaya, dan keluarga yang perlu direspons melalui kebijakan publik.

Di saat yang sama, Majelis Ulama Indonesia mendorong lahirnya regulasi yang lebih tegas. Terlepas dari perdebatan yang menyertainya, satu hal tidak dapat disangkal: negara tidak boleh kalah cepat dari industri digital yang setiap detik membanjiri ruang pribadi anak-anak Indonesia.

Masalah terbesar hari ini sesungguhnya bukan hanya satu film atau satu aplikasi. Yang jauh lebih berbahaya adalah mesin algoritma yang terus-menerus menyajikan konten serupa hingga perlahan dianggap biasa. Sesuatu yang dulu dipandang tabu, lama-kelamaan terasa normal hanya karena terus diulang.

Inilah cara paling halus mengubah sebuah peradaban.

Anak-anak tidak dipaksa. Mereka dibujuk. Mereka tidak diperintah. Mereka diarahkan. Mereka tidak merasa sedang dipengaruhi, padahal setiap klik, setiap tontonan, dan setiap detik perhatian mereka sedang dipelajari untuk menghasilkan rekomendasi berikutnya.

Jika kondisi ini dibiarkan, jangan salahkan teknologi. Yang salah adalah kita yang terlambat menyadari bahwa algoritma telah menjadi “guru” baru bagi generasi muda.

Karena itu, negara harus hadir dengan keberanian, bukan dengan keraguan.

Platform digital wajib bertanggung jawab atas konten yang mereka sebarkan. Verifikasi usia tidak boleh hanya menjadi formalitas. Algoritma yang terus mendorong konten seksual kepada anak harus diawasi. Eksploitasi seksual, grooming, pornografi, dan segala bentuk penyalahgunaan ruang digital terhadap anak harus ditindak tanpa kompromi.

Yang harus dilawan bukan manusianya, melainkan industri yang menjadikan seksualitas sebagai komoditas dan memperoleh keuntungan dari perhatian anak-anak.

Lebih dari itu, keluarga harus kembali menjadi benteng pertama. Orang tua tidak boleh menyerahkan pendidikan karakter kepada telepon genggam. Sekolah tidak boleh kalah dari aplikasi. Negara tidak boleh kalah dari algoritma.

Al-Qur’an melalui kisah kaum Nabi Luth mengingatkan bahwa kerusakan moral yang dibiarkan berkembang pada akhirnya membawa kehancuran. Apa pun penafsiran yang dianut, pesannya tetap sama: masyarakat yang kehilangan batas moral sedang berjalan menuju krisis.

Kita tentu tidak menginginkan hal itu terjadi pada Indonesia.

Karena itu, Presiden Prabowo, DPR, MUI, para ulama, akademisi, pendidik, dan seluruh elemen bangsa perlu berdiri dalam satu barisan untuk memperkuat ketahanan keluarga, memperbaiki literasi digital, serta memastikan ruang digital menjadi tempat yang aman bagi anak-anak.

Jangan menunggu kerusakan menjadi budaya baru, lalu kita menyesal ketika semuanya sudah terlambat.

Sebab sebuah bangsa tidak hanya runtuh ketika tentaranya kalah di medan perang. Sebuah bangsa juga dapat runtuh ketika anak-anaknya lebih percaya kepada algoritma daripada kepada orang tua, guru, agama, dan nilai-nilai luhur bangsanya.

Perang itu sudah dimulai.

Pertanyaannya tinggal satu: apakah kita akan menjadi penonton, atau berdiri bersama melindungi generasi yang akan menentukan masa depan Indonesia?

Catatan Penulis :