Dari SD Inpres ke Sekolah Rakyat: Bisakah Sejarah Terulang?

Oleh Thowaf Zuharon

Channel8.co.id

Barangkali tidak ada warisan kemiskinan yang lebih kejam daripada keyakinan bahwa seorang anak sudah kalah sebelum sempat bertanding.

Ia lahir di rumah sederhana, tumbuh dengan segala kekurangan, lalu masuk sekolah membawa beban yang tidak terlihat: perut yang kadang kosong, orang tua yang terlilit utang, bahkan tuntutan untuk ikut bekerja.

Sementara anak lain datang ke kelas setelah sarapan, punya buku lengkap, internet, ruang belajar, dan orang tua yang bisa membantu.

Keduanya kemudian duduk di kelas yang sama, mengerjakan soal yang sama, lalu hasilnya disebut sebagai ukuran kemampuan.

Benarkah adil?

Di sinilah SD Inpres pada masa Presiden Soeharto dan Sekolah Rakyat pada masa Presiden Prabowo Subianto menarik untuk dibandingkan.

Keduanya lahir pada zaman berbeda, tetapi membawa kegelisahan yang mirip: kemiskinan orang tua tidak boleh menjadi vonis atas masa depan anak.

Pak Harto membangun sekolah agar anak-anak di pelosok memiliki tempat belajar yang lebih dekat.

Prabowo mencoba melangkah lebih jauh: menghadirkan sekolah sekaligus asrama, makanan, seragam, perlengkapan belajar, kesehatan, dan berbagai dukungan lain bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Pertanyaannya kemudian:

Apakah Sekolah Rakyat bisa menjadi kebijakan pendidikan yang kelak diakui dunia seperti SD Inpres?

SD Inpres: Sekolah yang Dampaknya Baru Terlihat Puluhan Tahun Kemudian

Pada 1970-an, persoalan Indonesia sederhana tetapi besar: banyak desa belum memiliki sekolah dasar yang memadai.

Bagi anak petani dan keluarga miskin, jarak sekolah bukan sekadar soal kilometer. Itu berarti ongkos, waktu, tenaga, bahkan kemungkinan tidak sekolah sama sekali.

Pemerintah kemudian menjalankan Program SD Inpres. Antara 1973–1974 dan 1978–1979, lebih dari 61 ribu sekolah dasar dibangun.

Negara hadir dalam bentuk yang sangat konkret: ruang kelas, papan tulis, bangku, guru, dan sekolah yang lebih dekat dengan rumah rakyat.

Tetapi menariknya, keberhasilan program itu tidak berhenti pada jumlah gedung yang dibangun.

Puluhan tahun kemudian, penelitian Esther Duflo menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan manfaat dari SD Inpres mengalami peningkatan lama sekolah dan pendapatan ketika dewasa.

Penelitian itu terbit di American Economic Review pada 2001.

Duflo kemudian bersama Abhijit Banerjee dan Michael Kremer memperoleh Nobel Ekonomi 2019 atas kontribusi mereka dalam pendekatan eksperimental untuk memahami dan mengatasi kemiskinan.

Perlu diluruskan: Duflo tidak mendapatkan Nobel khusus karena meneliti SD Inpres.

Namun penelitian SD Inpres menjadi contoh penting bagaimana sebuah kebijakan pemerintah dapat diuji secara ilmiah dan dibuktikan dampaknya terhadap kehidupan manusia.

Pelajarannya sederhana:

Bangunan sekolah mungkin selesai dalam hitungan bulan. Dampak pendidikan baru terlihat setelah satu generasi.

Pak Harto membangun sekolah.

Waktu dan ilmu pengetahuan kemudian membuat sekolah-sekolah itu “berbicara”.

Sekolah Rakyat: Ketika Sekolah Saja Tidak Cukup

Hampir setengah abad kemudian, persoalannya berubah.

Sekolah sekarang jauh lebih banyak. Tetapi kemiskinan tetap bisa membuat seorang anak sulit belajar.

Masalahnya bukan lagi semata-mata tidak ada sekolah.

Ada biaya hidup. Ada gizi buruk. Ada rumah yang tidak kondusif untuk belajar. Ada orang tua yang pendidikannya terbatas. Ada anak yang harus membantu bekerja. Ada persoalan sosial dan psikologis.

Karena itu, Sekolah Rakyat mencoba menjawab persoalan yang lebih kompleks.

Konsepnya adalah pendidikan gratis berasrama bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Negara menyediakan pendidikan, tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan sekolah, layanan kesehatan, pembinaan karakter, hingga keterampilan hidup.

Pada 12 Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi dengan 15.954 siswa, didukung 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.

Pemerintah menargetkan 500 Sekolah Rakyat pada 2029, yang secara keseluruhan ditargetkan dapat menjangkau sekitar 500 ribu anak.

Filosofinya sederhana dan kuat:

“Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus menjadi pemulung.”

Kalimat ini sebenarnya menyentuh inti dari mobilitas sosial.

Tetapi justru setelah kalimat itu, pekerjaan besar dimulai.

Sebab anak seorang pemulung tidak cukup hanya dipindahkan ke asrama.

Ia harus mendapatkan ilmu, kesehatan, rasa aman, kemampuan berpikir, kesempatan melanjutkan pendidikan, dan jalan menuju pekerjaan yang bermartabat.

Kalau tidak, Sekolah Rakyat hanya akan menjadi tempat negara merawat kemiskinan dengan fasilitas lebih baik, bukan memutus rantai kemiskinan.

Paulo Freire: Anak Miskin Jangan Hanya Menjadi Objek

Di sinilah pemikiran Paulo Freire menjadi penting.

Dalam Pedagogy of the Oppressed, Freire mengkritik pendidikan yang memperlakukan murid seperti rekening kosong. Guru menyetor pengetahuan, murid menerima, menghafal, lalu mengembalikannya saat ujian.

Bagi Freire, pendidikan seharusnya membuat manusia mampu membaca kata sekaligus membaca dunia.

Ini penting untuk Sekolah Rakyat.

Jangan sampai anak miskin hanya dipindahkan dari rumahnya, diberi seragam, jadwal ketat, makanan, lalu diajari untuk patuh.

Pendidikan bukan sekadar membuat anak miskin menjadi tertib. Pendidikan harus membuat mereka mampu berpikir dan menentukan masa depannya sendiri.

Anak petani, misalnya, tidak hanya perlu belajar bertani. Ia juga perlu memahami mengapa harga hasil panen rendah.

Anak nelayan tidak hanya belajar tentang laut, tetapi juga memahami tata niaga dan kebijakan yang menentukan kehidupan keluarganya.

Anak pemulung tidak perlu malu dengan pekerjaan orang tuanya. Ia justru bisa belajar tentang lingkungan, ekonomi sirkular, teknologi pengelolaan sampah, hingga hak-hak pekerja.

Pendidikan tidak boleh mengajarkan anak untuk malu dari mana ia berasal. Pendidikan harus memberinya ilmu agar suatu hari bisa kembali dan mengubah tempat asalnya.

Jangan Sampai Sekolah Rakyat Menjadi “Sekolah Orang Miskin”

Ada satu persoalan lain yang juga perlu dibicarakan: stigma.

Ketika sebuah sekolah secara khusus dihuni anak-anak dari keluarga miskin, ada risiko muncul label:

“Ini sekolahnya orang miskin.”

Stigma bisa muncul bukan hanya dari ejekan.

Ia bisa muncul dari cara media memberitakan, cara pejabat berkunjung, bahkan ketika kemiskinan anak terlalu sering dijadikan bahan untuk menunjukkan keberhasilan program.

Anak jangan sampai terus-menerus diminta memamerkan kesusahannya agar program terlihat heroik.

Kemiskinan bukan tontonan.

Karena itu, pemerintah perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan penting.

Apakah asrama selalu menjadi pilihan terbaik bagi anak?

Bagaimana hubungan anak dengan orang tua tetap terjaga?

Bagaimana kualitas guru dan pendampingannya?

Apakah biaya per anak sebanding dengan hasilnya?

Ke mana lulusan Sekolah Rakyat setelah tamat?

Dan yang paling penting:

Apakah anak-anak itu benar-benar menjadi lebih mandiri, percaya diri, kritis, dan memiliki masa depan yang lebih baik?

Anak miskin tidak membutuhkan sekolah yang sekadar “khusus”.

Mereka membutuhkan sekolah yang terbaik.

Kalau Ingin Diakui Dunia, Berani Diuji

Inilah salah satu pelajaran terbesar dari SD Inpres.

Keberhasilannya tidak hanya diukur dari berapa sekolah yang dibangun.

Dampaknya dapat diteliti.

Karena itu, Sekolah Rakyat seharusnya sejak awal dirancang agar bisa diuji secara terbuka dan independen.

Bukan hanya nilai ujian yang diukur.

Tetapi juga kesehatan, kesejahteraan psikologis, kemampuan berpikir kritis, kelanjutan ke perguruan tinggi, pekerjaan, pendapatan, dan perubahan kehidupan keluarga.

Bahkan perlu dibandingkan:

Apakah anak miskin yang masuk Sekolah Rakyat hasilnya lebih baik dibandingkan anak miskin lain yang tetap bersekolah di sekolah negeri biasa tetapi mendapatkan beasiswa, makanan bergizi, transportasi, dan pendampingan keluarga?

Jawaban atas pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar berapa banyak gedung yang diresmikan.

Presiden yang percaya pada kebijakannya seharusnya tidak takut pada evaluasi independen.

Data bukan musuh kekuasaan. Data justru membuat keberhasilan tidak bergantung pada pidato.

Nobel Bukan Tujuan

Lalu, apakah Presiden Prabowo akan mendapatkan Nobel dari Sekolah Rakyat?

Terlalu dini untuk menjawabnya.

Dan sebenarnya, mungkin pertanyaan itu memang sengaja dibuat terlalu besar.

Presiden Soeharto juga tidak mendapatkan Nobel karena SD Inpres.

Esther Duflo memperoleh Nobel bukan karena satu program Indonesia, melainkan karena kontribusi luas terhadap pendekatan eksperimental dalam memahami kemiskinan.

Namun ada pelajaran penting dari kisah itu.

Kebijakan besar akan dikenang dunia jika dampaknya benar-benar terbukti mengubah kehidupan manusia.

Presiden Prabowo kini mempunyai kesempatan untuk menulis bab berikutnya.

Tetapi Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti sebagai proyek pembangunan, proyek asrama, atau simbol kemurahan hati negara.

Ia harus menjadi laboratorium keadilan sosial.

Sekolah yang menjaga martabat anak.

Sekolah yang memperkuat keluarga.

Sekolah yang memuliakan guru.

Sekolah yang membuka jalan menuju perguruan tinggi dan pekerjaan.

Dan sekolah yang berani diuji oleh ilmu pengetahuan.

Pak Harto menghadapi pertanyaan pada zamannya:

“Apakah anak-anak di desa punya sekolah?”

Prabowo menghadapi pertanyaan yang lebih dalam:

“Setelah anak miskin masuk sekolah, apakah negara benar-benar memberinya kesempatan untuk mengubah hidupnya?”

Di situlah ukuran keberhasilannya.

Sebab penghargaan terbesar bagi Presiden Prabowo bukanlah medali dari Stockholm.

Penghargaan itu adalah ketika anak pemulung tidak lagi merasa harus menjadi pemulung.

Ketika anak buruh tani bisa menjadi ilmuwan tanpa malu dengan kampungnya.

Ketika kemiskinan orang tua tidak lagi menentukan tinggi rendahnya cita-cita seorang anak.

Dan ketika suatu hari Sekolah Rakyat tidak lagi diperlukan sebagai sekolah khusus orang miskin—karena kemiskinan antargenerasi sudah berhasil diputus.

Nobel hanyalah pengakuan. Manusia yang merdeka adalah tujuan pen

Catatan Penulis :