Oleh : Bakarudin AK
Channel8.co.id – TIBA-TIBA SAJA Amien Rais memenuhi laman media sosial dan beberapa media nasional. Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Umat tersebut menyoroti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Persoalannya, Amien Rais menyinggung masalah hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya. Akibat pernyataannya, reaksi beragam diberikan.
Menteri Komdigi Meutya Hafidz menyatakan jalur hukum yang dilakukan Komdigi sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Dijelaskan ketika menemukan hoaks atau ujaran kebencian, Komdigi akan melakukan penurunan konten atau take down. “Akan ada gugatan dan lain-lain, itu tidak benar. Itu bukan kewenangan Komdigi. Komdigi jelas menyatakan bahwa langkah yang diambil Komdigi sesuai kewenangan Komdigi di undang-undang,” ujar Meutya, Minggu (3/5/2026), sebagaimana laporan jurnalis KompasTV Putu dan Opal.
Dalam siaran pers di laman resmi pada 1 Mei 2026, Komdigi menyatakan video yang diunggah Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI. Komdigi menegaskan isi video tersebut adalah hoaks, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian. Komdigi menyebut narasi yang dibangun di dalam video tersebut tidak memiliki dasar fakta serta bagian dari upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik. Komdigi juga menilai konten tersebut bisa memecah belah bangsa.
Komdigi akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Komdigi menyebut, siapa pun yang membuat dan ikut mendistribusikan dan/atau mentransmisikan video tersebut secara sadar telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A dan Pasal 28 (2). Dinyatakan ruang demokrasi digital merupakan ruang adu gagasan, bukan ruang memproduksi konten kebencian yang menyerang martabat manusia mana pun.
Ketua DPP Partai Ummat Aznur Syamsu menanggapi hal tersebut. Dia mengatakan jika pernyataan Amien Rais tak berkaitan dengan partainya. Itu pernyataan pribadi Pak Amien, tidak ada kaitannya dengan Partai Ummat. “Kami dari Partai Ummat, menyayangkan pernyataan seperti itu dari Pak Amien Rais, apalagi beliau seorang tokoh, paling tidak pernah menjadi tokoh. Tidak ada kaitan dengan persoalan bangsa dan negara saat ini. Pak Amien Rais offside,” sambungnya.
Reaksi berbeda datang dari Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi buka suara terkait pernyataan Amien Rais di kanal YouTube-nya terkait kedekatan Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ridho mempersilakan siapa pun untuk menempuh jalur hukum. “Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan saja untuk menempuh jalur hukum sebagaimana dijamin di negeri ini. Kita tidak bisa membatasi hak mereka untuk menggunakan haknya,” kata Ridho.
Relawan Presiden Prabowo Subianto yang tergabung dalam Arus Bawah Prabowo (ABP) menegaskan akan menempuh langkah hukum terkait pernyataan Amien Rais yang dianggap sebagai fitnah keji dan provokatif. ABH menilai pernyataan tersebut telah merusak nama baik Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. “Ucapan Amien Rais bentuk serangan personal yang serampangan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ini bukan lagi kritik, melainkan tuduhan keji tanpa dasar yang dipaksakan menjadi seolah-olah kebenaran. Pernyataan ini jelas halusinasi dan menyesatkan publik,” tegas Ketua DPP Arus Bawah Prabowo (ABP), Supriyanto, dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).
Muhammad Amien Rais lahir 26 April 1944 mendeklarasikan Partai Umat tanggal 29 April 2021. Namun pada Pemilu 2024 Partai Umat tidak berhasil lolos ke Senayan, bahkan tidak mendapat suara siginifikan. Sebelumnya Amien Rais mendirikan Partai Amanat Nasional dan menjabat sebagai Ketua Umum sampai tahun 2025, namun ia menyatakan keluar karena menganggap tidak sejalan dengan visi dan misi partai yang pernah mengantarkannya sebagai Ketua MPR RI pada 3 Oktober 1999 hingga 30 September 2004. Amien rais juga dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah.
Sebagai catatan pada saat menjadi Ketua MPR RI lah, pertanggung jawaban Presiden BJ. Habibie ditolak. Antara lain disebabkan oleh lepasnya Timor Timur (kini Republik Timor Leste) melalui penyelenggaraan Referendum. Habibie yang sebenarnya “berniat” maju sebagai calon presiden mendapat penolakan. Pada saat itu, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masih dipilih oleh MPR RI. Dalam sebuah pemilihan terpilihnya KH. Abdurahman Wahid atau Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri untuk masa jabatan 2000-2005. Di tengah perjalanan Presiden Gus Dur pun dimakzulkan pada tahun 2002, digantikan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden dengan dipilih Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden.
Gebrakan lain yang dilakukan Amien Rais adalah melaksanakan Amandemen UUD 1945. Disebutkan Amandemen telah dilakukan sebanyak empat kali. Saat ini UUD 1945 disebut sebagai UUD Republik Indonesia 1945. Amandemen ini menuai kritik tajam, karena tidak sejalan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara. Tidak hanya itu, banyak beredar informasi, bahwa Amandemen UUD 1945 tidak lain untuk kepentingan asing, bahkan diduga mendapat gelontoran dana mencapai triliunan rupiah. Hal tersebut kerap menjadi pembicaraan pada ruang-ruang terbatas. Benarkah? Selain itu, UUD Amandemen menuai kritik, menimbulkan demokrasi liberal, kapitalisme baru, dan menyebabkan instabilitas di berbagai bidang.
Sedangkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif (DPRRI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten) Pilkada Guberner, Pilkada Walikota/Bupati, diduga kental dengan politik uang. Sampai saat ini terdapat kelompok-kelompok yang menginginkan Amandemen/Adendum/Kembali ke UUD 1945 Proklamasi. Tokoh gerakan ini antara lain Jenderal TNI Purn. Tri Soetrino, Jenderal TNI Purn. Tyasno Sudarto, Prof. Dr. Sofian Effendi, dan banyak lagi purnawariwan dan akademikus dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Di tengah-tengah masyarakat, Amien Rais selain mendapat julukan Bapak Reformasi juga kerap disebut Amien Raiso? Itulah opini masyarakat kita.
Selanjutnya Amien Rais ikut serta dalam pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung pertama pada tahun 2004. Pada Pilpres yang diselenggarakan pada 5 Juli 2004 tersebut, Amien Rais mencalonkan diri sebagai calon presiden berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo, namun tidak lolos ke putaran kedua. Pada saat itu calon lain adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK), Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Wiranto-Salahuddin Wahid, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. SBY-JK memenangkan Pilpres dua putaran mengalahkan Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi. SBY – JK memimpin Indonesia untuk periode jabatan 2024-2009. Selanjutnya SBY memenangkan kembali Pilpres 2009 berpasangan dengan Budiono untuk masa jabatan 2009-2014.
Diusianya yang sudah 84 tahun, video viral tentang Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya memang berhasil memunculkan namanya di ranah publik. Akankah berdampak positif bagi citra Amien Raisa atau justru sebaliknya? Toh Amien Rais menantang siapa pun yang akan membawa pernyataannya ke ranah hukum. Presiden Prabowo Subianto dan Letkol Teddy Indra Wijaya setelah ditelusuri belum memberikan tanggapan apa pun. Selain itu, jika ditelusuri terdapat jejak lain berkaitan hubungan Amien Rais dan Partai Umat. Sebanyak 34 kader Partai Ummat menggugat Amien Rais dan menantunya, Ridho Rahmadi, senilai Rp24 miliar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini terkait dugaan perbuatan melawan hukum, terutama terkait perubahan AD/ART partai yang dinilai sewenang-wenang tanpa mekanisme rapat yang sah. Akankah Amien Rais menuai ungkapan “siapa menabur angin akan menuai badai” di usia senjanya? (BAKARUDIN AK)
Catatan Penulis :
Penulis dan Pengamat sosial, biografi, ekonomi desa, dan opini terkait isu energi
============
