Oleh: Bakaruddin AK
Channel8.co.id
Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei 2026 menandai 118 tahun sejak momentum kelahiran Ki Hajar Dewantara pada 2 Mei 1889. Sosok yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia ini telah meletakkan fondasi pemikiran yang hingga kini tetap relevan: pendidikan yang memerdekakan.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara berpusat pada pendidikan yang berpihak pada anak, menumbuhkan budi pekerti, serta menghargai kodrat alam dan kodrat zaman. Filosofinya menegaskan bahwa pendidikan adalah proses menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan potensi alaminya, bukan memaksakan kehendak.
Trilogi ajaran beliau—Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani—menjadi prinsip kepemimpinan pendidikan yang utuh: memberi teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan mendorong dari belakang.
Pendidikan, dalam pandangan Ki Hajar, bertujuan memerdekakan manusia lahir dan batin. Manusia dididik agar mandiri, tidak bergantung, serta mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Dalam analoginya, pendidik adalah petani dan anak adalah benih. Guru tidak bisa mengubah kodrat tanaman, tetapi hanya dapat menuntun, merawat, dan menciptakan lingkungan yang subur agar benih tumbuh optimal.
Karena itu, pendidikan harus selaras dengan lingkungan tempat anak hidup (kodrat alam) serta perkembangan zaman (kodrat zaman). Pendidikan juga tidak semata soal kecerdasan intelektual, tetapi keseimbangan antara cipta (kognitif), rasa (afektif), karsa (kemauan), dan karya (tindakan). Inilah yang melahirkan konsep “taman siswa”—ruang belajar yang menyenangkan, yang menempatkan anak sebagai subjek utama.
Pendidikan sejatinya merupakan tanggung jawab bersama: keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Namun, bagaimana wajah pendidikan Indonesia hari ini?
Data menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih didominasi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Mengutip Badan Pusat Statistik (Agustus 2025), sekitar 34,75% pekerja hanya berpendidikan SD ke bawah, sementara lulusan diploma ke atas baru mencapai 13,06%.
Dari sisi kualitas, tantangan juga masih besar. Studi OECD melalui program PISA tahun 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat bawah dalam literasi membaca, matematika, dan sains. PISA sendiri merupakan evaluasi internasional yang mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan di kehidupan nyata.
Rendahnya literasi ini berdampak langsung pada daya saing sumber daya manusia (SDM). Akibatnya, sebagian besar angkatan kerja masih terserap di sektor informal.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, mulai dari pendidikan gratis hingga program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada era pemerintahan Prabowo Subianto, hadir pula program Sekolah Rakyat (SR) yang diinisiasi Kementerian Sosial. Program ini menyediakan pendidikan berasrama gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dari jenjang SD hingga SMA, dengan fokus pada akademik, karakter, dan keterampilan hidup. Hingga April 2026, program ini telah menjangkau 166 lokasi dengan sekitar 15.000 siswa.
Jika menengok ke belakang, upaya peningkatan kualitas SDM pernah dilakukan secara masif pada masa Soeharto melalui pembangunan SD dan SMP Inpres. Program ini berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pertanian dan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan.
Pembangunan lebih dari 61.000 sekolah dasar pada periode 1973–1978 menarik perhatian dunia akademik internasional. Penelitian oleh Esther Duflo, bersama Abhijit Banerjee dan Michael Kremer, menunjukkan bahwa program SD Inpres berdampak signifikan terhadap peningkatan pendidikan dan pendapatan masyarakat.
Hasil riset tersebut menyimpulkan bahwa pembangunan sekolah tidak hanya meningkatkan lama pendidikan, tetapi juga memberikan pengembalian ekonomi antara 6,8% hingga 10,6%. Temuan ini menegaskan bahwa investasi di bidang pendidikan memiliki efek jangka panjang terhadap kesejahteraan.
Atas keberhasilan tersebut, Indonesia bahkan mendapat pengakuan internasional. Pada 19 Juni 1993, UNESCO menganugerahkan Avicenna Gold Medal kepada Presiden Soeharto. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Indonesia dalam memperluas akses pendidikan dan memberantas “tiga buta”: buta huruf, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar.
Momentum Hardiknas ke-118 ini semestinya menjadi refleksi bersama. Sejarah telah menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan yang serius mampu mengangkat kualitas bangsa.
Menjadi ironi jika di tengah potensi besar yang dimiliki, Indonesia masih menghadapi keterbatasan SDM untuk mengisi posisi strategis. Pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada fisik dan infrastruktur, tetapi harus seimbang dengan pembangunan manusia.
Kunci kemajuan pendidikan terletak pada dua hal mendasar: kesejahteraan rakyat dan ketersediaan sarana pendidikan yang memadai. Tanpa keduanya, kualitas pendidikan sulit berkembang.
Lebih dari itu, pendidikan bukan sekadar mencetak orang pintar. Pendidikan harus melahirkan manusia yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa.
Ki Hajar Dewantara telah mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan berakhlak. Tantangannya kini adalah bagaimana mewujudkan nilai-nilai itu dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Sudah saatnya kita meninggalkan perilaku destruktif yang merusak masa depan bangsa. Pendidikan adalah fondasi utama. Dari sanalah masa depan Indonesia ditentukan. (Bakaruddin)
Catatan Penulis :
Penulis dan Pengamat sosial, biografi, ekonomi desa, dan opini terkait isu energi
============
