Oleh : Bakarudin AK
Channel8.co.id – BEBERAPA HARI INI di tengah ketidakpastian penyelesaian konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran, beredar luas di media massa nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ikut-ikutan gonjang-ganjing. Jika pada pekan lalu nilai tukar masih berada pada kisaran Rp 16.900an perdollar, tapi pada menjelang akhir pekan ini menembus angka Rp 17.336 perdollar atau terkoreksi pada perubahan 0.674%. Namun demikian, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya, seperti UERO justru menguat. Sedangkan terhadap mata uang asing lainnya lebih stabil.
Sejumlah pengamat finansial tampaknya sepakat dengan penyebab turunnya nilai tukar rupiah. Tingginya permintaan valuta asing (valas), yakni, adanya aksi jual investor asing di pasar keuangan domestik, kemudian mengkonversi asset rupiahnya ke dollar AS. Selain itu, kebutuhan valas untuk pembayaran dividen kepada investor asing, seiring dengan periode pembagian dividen emiten yang tengah berlangsung. Investor asing yang berinvestasi di pasar saham kita menerima dividen, lalu dana tersebut ditransfer ke luar negeri. Akibatnya rupiah harus ditukarkan ke valuta asing.
Tekanan lain datang dari konflik AS-Israel melawan Iran yang masih menemui jalan buntu dalam penyelesaiannya. Konflik itu telah memicu kenaikan harga minyak mentah di dunia. Indonesia pun yang masih melakukan impor, bahkan tertahannya beberapa kapal tanker di pintu masuk Selat Hormuz, menyebabkan harga impor mengalami kenaikan. Faktor lainnya adalah pembayaran utang luar negeri menjadi lebih mahal. Dampaknya jelas menekan neraca perdagangan, sampai membuka berkurangnya surplus menjadi defisit nilai impor yang terus meningkat.
Bagaimana dengan intervensi yang dilakukan Bank Indonesia (BI)? Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI telah melakukan intervensi di pasar spot, non – deliverable forward, domestic non-deliverable forward, sampai pasar sekunder surat utang negara. Selain itu, kebijakan acuan suku bunga bank yang tetap dipertahankan dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Upaya-upaya tersebut masih belum cukup untuk memperkuat rupiah, karena tekanan dari berbagai penjuru masih cukup besar. Toh kenaikan dollar AS justru menguntungkan eksportir, karena menerima pembayaran dollar AS menjadi lebih tinggi. Tidak kalah penting, mengacu pada krisis 1997-1998 munculnya para spekulan mata uang, yang ikut “menggoreng” sehingga nilai tukar rupiah terjun bebas. Oleh sebab itu, bagaimana pun otoritas keuangan tetap harus mewaspadai kondisi global dan dalam negeri untuk membangun kepercayaan publik, bahwa kondisi perekonomian dan keuangan Indonesia tetap kokoh di tengah terjadinya krisis geopolitik dan geoekonomi.
Sekali lagi dikatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang mewarisi masalah keuangan dari Sang Pendahulu. Kita tengok besarnya utang luar negeri pada saat ini Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Februari 2026 tercatat sebesar US$437,9 miliar, atau sekitar Rp7.488-7.505 triliun, tumbuh 2,5% (yoy). Meskipun meningkat, Bank Indonesia menyebut ULN tetap terkendali dengan struktur sehat, didominasi utang jangka panjang (84,9% dari total) dan rasio aman di bawah 60% PDB. ULN terdiri dari sektor publik (pemerintah dan bank sentral) serta sektor swasta. Per Februari 2026, ULN pemerintah tercatat sebesar US$215,9 miliar. Utang pemerintah diprioritaskan untuk sektor produktif, seperti jasa kesehatan, pendidikan, konstruksi, dan pertahanan. ULN Indonesia menunjukkan tren peningkatan secara tahunan, dengan kenaikan pada Februari 2026 didorong oleh sektor publik. Posisi utang ini dinilai masih aman dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama dalam lingkup ASEAN.
Beban ULN yang diwariskan pemerintahan Presiden Joko Widodo terlihat utang pemerintah pusat tercatat sekitar Rp8.444,87 triliun per semester I 2024, naik drastis dari posisi 2014 yang berkisar Rp2.600 triliun. Meskipun nominalnya meningkat, pemerintah menyatakan rasio utang terhadap PDB sekitar 39,13% pada pertengahan 2024, yang dianggap masih jauh dari batas maksimal 60% menurut UU Keuangan Negara. Namun, warisan utang ini membawa konsekuensi beban bunga yang besar, dengan perkiraan bunga utang mencapai ratusan triliun rupiah pada APBN 2025. Utang yang diwariskan kepada pemerintahan Prabowo Subianto ini mencakup utang luar negeri dan surat berharga negara, yang menjadi tantangan fiskal untuk dikelola guna keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
Soal ULN ini pun mendapat tanggapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (per April 2026) secara tegas menolak tawaran utang dari IMF dan Bank Dunia karena APBN dinilai masih kuat dan mandiri, didukung Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar 25-30 miliar Dollar AS. Purbaya menegaskan Indonesia tidak membutuhkan pinjaman luar negeri saat ini, bahkan menyebut nominal kas negara melebihi cadangan lembaga tersebut. Indonesia memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun atau setara dengan 25-30 miliar dollar AS.
Meskipun utang pemerintah pusat sempat menyentuh angka Rp9.138 triliun, Purbaya menegaskan rasionya masih aman dibandingkan negara kawasan. Pada sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan lampu hijau kepada China untuk menerbitkan surat utang di Indonesia, sebagai bentuk timbal balik setelah rencana Indonesia merilis Panda Bond di China. “Fokus utama pemerintah adalah menggunakan utang secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, bukan sekadar jumlah utangnya,” Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan.
Terlepas dari kondisi finansial dan ekonomi akibat melemahnya nilai tukar rupiah, pemerintah tetap harus mewaspadai terjadinya gejolak harga barang di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh kenaikan harga plastik ternyata menjadi salah satu faktor kenaikan harga barang konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu, kebutuhan plastik sudah ditekan beberapa waktu belakangan ini, karena tidak ramah lingkungan, harus terus-menerus dilakukan. Kemudian pemenuhan barang konsumsi pun diutamakan berasal dari produk-produk dalam negeri. Dampaknya secara langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu penting dilakukan, jika pemerintah memang benar-benar membangun kemandirian ekonomi, seperti ketahanan-kemandirian pangan dan energi. Sudah saatnya seluruh komponen bangsa, bersatu menjadi kekuatan besar—membangun Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Tidak usah malu-malu, jargon “cintailah produk-produk dalam negeri” disuarakan kembali. (BAKARUDIN AK)
Catatan Penulis :
Penulis dan Pengamat di bidang sosial, biografi, ekonomi desa, dan opini terkait isu energi
============
