Channel8.co.id , Jakarta – Selasa pagi (20/10), langit Jakarta belum sepenuhnya terang ketika enam orang muda sudah berada di puncak Monumen Selamat Datang, Bundaran HI. Mereka aktivis Greenpeace Indonesia. Dari ketinggian itu mereka membentangkan dua spanduk raksasa: “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” menghadap ke utara — ke arah Istana — dan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan.
Aksi itu bukan tanpa tanggal. Hari Selasa kemarin genap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dilantik 20 Oktober 2024. Dan Greenpeace bukan satu-satunya yang memilih hari ini untuk bersuara.
Sederhananya, begini ceritanya. Aliansi mahasiswa bernama Komite Selamatkan Daulat Rakyat — disingkat Komite Sadar — menggelar aksi di dua titik: aksi simbolik pukul 09.00 WIB di Tugu Proklamasi, lalu aksi massa pukul 15.00 WIB di Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat. Anggotanya sembilan kampus: BEM UI, Keluarga Mahasiswa ITB, mahasiswa Unpad, BEM Undip, BEM UNNES, Sema UGM, BEM UPN Veteran Yogyakarta, BEM Unair, dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.
Mereka datang dengan lima tuntutan. Menurut Komite Sadar, isinya: pertama, menetapkan kebakaran hutan dan lahan serta banjir sebagai bencana nasional, menjamin dan memulihkan kesehatan warga terdampak, serta menindak dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab. Kedua, memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan pasar. Ketiga, menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat. Keempat, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kelima, menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan layanan publik serta memeratakan aksesnya.
Nah, di sini bagian yang menarik. Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan — akrab disapa Athof — tidak menyebut aksinya sebagai evaluasi. Kutipan langsungnya: “Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan. Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah.”
Soal skala, yang bisa ditulis apa adanya: panitia memperkirakan 500–700 orang turun di Jakarta — itu perkiraan panitia, bukan hitungan resmi. Sebagian kampus anggota aliansi memilih beraksi di daerah masing-masing. Ada detail yang manusiawi: sejumlah mahasiswa melepas almamaternya sebelum turun ke jalan. Pesannya: mereka turun bukan sebagai kampus, melainkan sebagai rakyat.
Komite Sadar juga membawa apa yang mereka sebut survei internal: 560 responden dari Sumatra hingga Papua, dengan 78,8 persen di antaranya menilai pemerintahan beserta kabinetnya gagal. Catat baik-baik: ini klaim mereka, bukan hasil lembaga survei independen — metodologinya tidak dibuka ke publik. Jadi baca angkanya sebagai suara mereka, bukan vonis.
Kembali ke Bundaran HI. Menurut siaran pers Greenpeace Indonesia, enam aktivis — empat laki-laki, dua perempuan — memanjat monumen sekitar pukul 06.00–06.30 WIB. Selain dua spanduk raksasa, mereka membawa poster-poster kuning bertuliskan “Elite Berpesta, Rakyat Menderita” dan “Tangani Krisis, Bukan Bungkam Kritik”. Aparat kemudian menurunkan spanduk-spanduk itu pada pagi harinya, dan keenam aktivis dievakuasi — dibawa ke Klinik Biddokkes Polda Metro Jaya untuk penanganan medis.
Dampaknya ke jalanan: TMC Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional mulai pukul 10.00 WIB di tiga ruas — Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Sudirman (Bundaran HI–Dukuh Atas), dan Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR. Situasional artinya diberlakukan sesuai kondisi lapangan, bukan penutupan tetap. Ribuan aparat disiagakan di sejumlah titik. Kelompok buruh KSPSI dan KBPBI, menurut laporan, memastikan tidak ikut turun ke jalan hari ini.
Satu pemandangan lain: menurut pantauan IDN Times, spanduk-spanduk bertuliskan “Makzulkan Gibran” dan “Tidak Sah sebagai Wapres” terpasang di pagar gerbang Gedung DPR — dipasang koalisi sipil yang disebut telah bermalam di sana delapan hari. Ini baru satu sumber, jadi kita tulis dengan atribusi.
Untuk konteks — tau dulu baru ngomong — aksi mahasiswa di tanggal ulang tahun kekuasaan bukan hal baru di Indonesia. Setiap pemerintahan punya “tanggal” yang diuji jalanan. Yang membedakan hari ini: tuntutannya merentang dari asap karhutla sampai biaya kuliah, dari kebebasan berpendapat sampai kepercayaan pasar. Dua tahun adalah waktu yang cukup untuk menilai, kata mereka yang turun. Pemerintah tentu punya penilaian sendiri — dan perdebatan dua versi itulah yang kami bedah di rubrik Politik.
Views: 0
