Politik

Survei IPO: Gerindra 23,1 Persen, PDIP 11,6 Persen — Peta Pileg 2029 Mulai Terbaca?

×

Survei IPO: Gerindra 23,1 Persen, PDIP 11,6 Persen — Peta Pileg 2029 Mulai Terbaca?

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi foto Anggota Parlemen (DPR RI /MPR RI ) di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta (Dok DPR.go.id)

Ringkasan tulisan: Survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis Sabtu, 24 Oktober 2026, menempatkan Gerindra di puncak elektabilitas pemilihan anggota DPR — 23,1 persen, jauh di atas PDIP 11,6 persen dan Golkar 10,7 persen. Ini penting karena survei ini dirilis dalam rangka refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dan angka-angkanya mulai memberi sinyal siapa yang aman dan siapa yang harus bekerja keras menuju Pileg 2029.

Channel8.co.id, Jakarta, — Sebelum membaca angka-angkanya, pahami dulu satu istilah: elektabilitas. Dalam survei ini, elektabilitas artinya jawaban responden atas pertanyaan “kalau pemilihan legislatif digelar hari ini, partai mana yang kamu pilih?” Jadi ini bukan hasil pemilu. Ini potret pilihan orang pada saat survei dilakukan — dan potret itu bisa berubah.

Potret dari IPO itu, yang dirilis dalam Rilis Survei Refleksi Dua Tahun Kabinet Merah Putih secara daring pada Sabtu, 24 Oktober 2026, begini urutannya: Gerindra 23,1 persen, PDIP 11,6 persen, Golkar 10,7 persen, PKB 6,1 persen, Demokrat 5,9 persen, PAN 5,8 persen, PKS 4,6 persen, dan NasDem 4,2 persen. Di luar partai yang kini duduk di parlemen, PSI mencatat 2,9 persen, PPP 1,6 persen, dan 21,6 persen responden menyatakan tidak tahu, tidak menjawab, atau merahasiakan pilihannya.

Infografis: Channel8

Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan metode multistage random sampling — sederhananya, responden dipilih bertahap secara acak agar mewakili populasi — dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error plus-minus 2,9 persen. Artinya, angka-angka di atas punya rentang goyang sekitar 2,9 poin ke atas atau ke bawah.

Ada dua hal yang bikin survei ini menarik dibaca lebih jauh. Pertama, jaraknya. Gerindra unggul hampir dua kali lipat dari PDIP di posisi kedua — dan Direktur Eksekutif IPO Dedi Syah Kurnia menilai hasilnya “masih serupa dengan periode yang lalu”. Kedua, cerita PSI. Menurut Dedi, PSI yang kini di angka 2,9 persen — naik dari 1,9 persen tahun lalu — berpotensi masuk DPR pada Pileg 2029. “PSI berpeluang masuk ke parlemen. Kalau periode lalu 1,9 dan sekarang 2,9 persen. Atau kurang dari 3 tahun ke depan sangat memungkinkan PSI bakal masuk,” kata Dedi. Ia menambahkan catatan: partai-partai di parlemen harus bekerja keras mempertahankan ambang batas — kalau ambang batas parlemen masih bertahan di 4 persen, partai baru bisa masuk dan partai lama bisa tersingkir.

Tapi ingat, angka 21,6 persen yang belum menentukan pilihan itu bukan angka kecil. Itu hampir seperempat responden. Ditambah margin of error 2,9 persen, peta hari ini belum tentu peta 2029. Yang pasti dari survei ini: Gerindra memimpin jauh, PDIP dan Golkar bersaing ketat di papan tengah atas dengan selisih hanya 0,9 poin, dan PSI menjadi nama yang paling sering disebut sebagai penantang dari luar parlemen. (Redaksi C8)

Views: 0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menyebut wacana memisahkan pileg dan pilpres — pileg digelar dulu, baru pilpres, dalam tahun yang sama seperti 2009 dan 2014 — makin menguat dalam pembahasan RUU Pemilu. Sejumlah partai (NasDem, Golkar, PKS, PKB) sudah menyatakan dukungan, sementara PAN mengingatkan desainnya harus taat konstitusi. Ini masih wacana, bukan keputusan — tapi penting karena desain Pemilu 2029 menentukan cara kita semua memilih tiga tahun dari sekarang.

Politik

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan penyesuaian definisi korupsi di UU Tipikor terkait unsur kerugian negara agar selaras standar internasional. KPK menolak lewat Ketua Setyo Budiyanto (21/10) dan Waka Johanis Tanak (22/10); Komisi III DPR ikut menolak. Luhut mengklarifikasi: bukan menghapus, melainkan memperjelas pembuktian.

Politik

Rabu 21/10/2026, PDIP resmi memecat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo usai jadi tersangka KPK. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun: “Kalau untuk urusan korupsi, pasti kita pecat. Itu perintah ketua umum.” PDIP mengaku sudah memperingatkan Hamenang berbulan-bulan sebelum OTT.