Oleh : Noor Johan Nuh
Channel8.co.id
Masih Menguasai Politik dan Didukung Tentara
Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09.10 WIB di Credentials Room Istana Negara, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Secara strategis maupun politis, posisi Pak Harto sesungguhnya masih sangat kuat.
Sebagai Presiden sekaligus Panglima Tertinggi ABRI, dukungan militer secara konstitusional dan fungsional masih berada di belakang pemerintahan yang dipimpinnya.
Memang, secara politik dukungan mulai tampak tergerus setelah Ketua Umum Golkar yang juga Ketua DPR/MPR, Harmoko, pada 18 Mei 1998 meminta Presiden Soeharto “secara arif dan bijaksana mengundurkan diri.”
Namun bila dicermati, pernyataan Harmoko tersebut lebih merupakan pendapat pribadi dan belum menjadi keputusan resmi DPR maupun hasil musyawarah nasional Golkar.
Krisis Thailand Menyasar Indonesia
Krisis moneter yang kemudian menjadi salah satu penyebab utama berhentinya Soeharto sebenarnya telah berlangsung sekitar sepuluh bulan sejak jatuhnya nilai tukar baht Thailand pada Juli 1997. Krisis itu lalu menjalar ke sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia.
Pertanyaannya, mengapa Indonesia menjadi negara yang paling parah terdampak?
Malaysia, misalnya, memilih menerapkan sistem devisa terkontrol dan melarang transaksi ringgit di luar negeri.
Sementara Indonesia mengambil langkah berbeda. Bank Indonesia saat itu melakukan intervensi terhadap nilai tukar rupiah dengan memperlebar batas pergerakan kurs hingga 10 persen.
Namun langkah tersebut tidak mampu membendung kejatuhan rupiah. Ketika nilai tukar terus melewati batas intervensi dan cadangan devisa semakin menipis, Bank Indonesia akhirnya menghentikan intervensi dan membiarkan rupiah mengambang bebas.
Akibatnya, kurs dolar terhadap rupiah melonjak tajam dan memicu kepanikan ekonomi nasional.
Penutupan 16 Bank Menghilangkan Kepercayaan Publik
Pada Oktober 1997, pemerintah meminta bantuan kepada International Monetary Fund atau IMF. Namun keputusan itu justru membuat gejolak pasar semakin liar hingga krisis moneter berkembang menjadi krisis multidimensi.
Tanggal 1 November 1997, atas rekomendasi IMF, pemerintah menutup 16 bank.
Kebijakan ini dilakukan tanpa adanya jaminan simpanan nasabah atau blanket guarantee. Akibatnya, masyarakat panik dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem perbankan.
Terjadi penarikan dana besar-besaran yang membuat banyak bank mengalami kesulitan likuiditas. Pemerintah kemudian mengucurkan bantuan yang dikenal sebagai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Resep IMF Menjadi Racun
Pada 15 Januari 1998, IMF kembali menekan pemerintah Indonesia dengan paket reformasi ekonomi yang menitikberatkan pada pengetatan fiskal dan moneter.
Kebijakan itu menuai kritik dari peraih Nobel Ekonomi 2001, Joseph E Stiglitz . Ia berpendapat ; “Memaksa pemerintah merampingkan pengeluaran di saat perusahaan-perusahaan swasta sekarat, jelas membuat ekonomi ambruk. Harusnya di saat swasta sekarat, pemerintah harus mengimbangi dengan melakukan pengeluaran lebih besar hingga tingkat tertentu.”
Dalam buku Warisan Soeharto terbitan Kompas Gramedia, melalui tulisan Simon Saragih berjudul Clinton Menekan Soeharto, disebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton, berkali-kali menekan Soeharto agar mengikuti program reformasi ekonomi IMF.
Juga disebutkan bahwa ketika Indonesia sedang mengalami krisis keuangan dan terjadi aksi-aksi demonstrasi, Washington melakukan campur tangan yang begitu luar biasa. Presiden Bill Clinton menelepon Presiden Soeharto belasan kali.
Bahkan, Direktur Pelaksana IMF saat itu, Michel Camdessus, pernah menyatakan bahwa kebijakan IMF turut menciptakan kondisi krisis yang memaksa Soeharto berhenti.
Kita Telah Berusaha, Tapi Tuhan Berkehendak Lain
Pada malam 20 Mei 1998 di Jalan Cendana, Soeharto menerima mantan Wakil Presiden Sudharmono dan Wakil Presiden B. J. Habibie.
Tidak lama kemudian, Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursyid menyerahkan surat yang ditandatangani 14 menteri kabinet. Isinya menyatakan mereka tidak bersedia bergabung dalam kabinet reformasi yang rencananya diumumkan keesokan hari.
Membaca surat tersebut, Soeharto disebut mengajak Saadilah ke ruang kerjanya dan berkata: “Segala usaha telah kita lakukan, tapi Tuhan berkehendak lain. Buatkan surat pengunduran diri Saya berdasarkan pasal 8 UUD 1945, dan akan Saya umumkan besok.”
Esok hari, tanggal 21 Mei, di Credentials Room istana negara, setelah ditikam dari luar dan diserang dari dalam, setelah menguraikan berbagai pertimbangan, Presiden Soeharto mengatakan; “Saya memutuskan berhenti dari jabatan Saya sebagai Presiden.” (njn)
Catatan Penulis :
Nur Johan Nuh
Penulis dan Pemerhati Sejarah
