Ringkasan tulisan: Polemik penurunan 486 konten media sosial oleh Komdigi kembali memanas setelah Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengingatkan bahwa hak warga menyampaikan pendapat tidak boleh dibatasi sembarangan. Ini penting buat kamu yang hidupnya nempel di media sosial: siapa sebenarnya yang boleh menghapus sebuah unggahan, dan dengan dasar apa — pertanyaan itu sampai hari ini belum terjawab tuntas.
Channel8.co.id, Jakarta, — Ada satu angka yang belakangan ini berputar-putar di percakapan publik: 486. Itu jumlah konten media sosial yang diakui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah diturunkan — dalam bahasa sehari-hari, di-take down — pada 27 Agustus 2026, di tengah gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu.
Luruskan dulu kronologinya, karena ini bagian yang paling sering tertukar. Penurunan itu tidak terjadi hari ini. Pengakuan itu muncul saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memeriksa Komdigi pada Selasa, 13 Oktober 2026, menindaklanjuti aduan masyarakat soal dugaan pembatasan akses informasi selama aksi unjuk rasa. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, yang menyampaikan hasil pemeriksaan itu. Yang baru pada Selasa, 27 Oktober 2026, adalah sorotan dari DPR — dan sorotan itulah yang membuat isu ini kembali ramai.
Komdigi, menurut keterangan yang diterima Komnas HAM, membantah melakukan pembatasan atau pemblokiran jaringan internet — pemutusan akses internet terakhir, kata Komdigi, hanya terjadi di Papua pada 2019. Yang diakui adalah pemantauan siber yang berujung pada penurunan 486 konten, dengan alasan konten-konten itu terindikasi melanggar hukum. Sebagian konten yang diturunkan berkaitan dengan dinamika aksi demonstrasi dan kasus meninggalnya korban berinisial BS, termasuk rekaman video yang memperlihatkan kekerasan secara vulgar. Sejumlah platform media sosial sendiri juga menghapus konten serupa secara mandiri, berdasarkan panduan komunitas masing-masing.
Nah, di sini bagian yang sering bikin bingung. “Diakui diturunkan” bukan berarti “terbukti melanggar hukum”. Komnas HAM sampai sekarang masih memilah dan meneliti jenis-jenis konten yang dihapus itu, untuk memastikan apakah tindakan tersebut punya dasar hukum yang kuat dan tidak memberangus kebebasan berpendapat. Dengan kata lain: legalitas 486 konten itu masih diperiksa, belum diputuskan.
Di titik inilah DPR bersuara. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan persoalan ini menyangkut keseimbangan antara dua hal: ruang digital yang aman dan tertib, di satu sisi, dan hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat serta memperoleh informasi, di sisi lain. Hak itu dijamin Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. “Persoalan ini berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan ruang digital yang aman dan tertib dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara,” kata Dave kepada Owrite, Selasa (27/10).
Dave juga mengingatkan bahwa konstitusi memang mengatur pembatasan hak — lewat Pasal 28J ayat (2) — tapi pembatasan itu tidak bisa dilakukan sembarangan: harus didasarkan pada undang-undang dan diterapkan secara proporsional, alias seimbang dengan tujuan yang sah. Karena itu, ia menilai penanganan konten digital harus disertai mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, landasan hukum yang jelas, dan penerapan yang cermat. Dave menyebut Komdigi telah memberikan penjelasan kepada Komnas HAM terkait penurunan 486 konten tersebut.
Sederhananya, begini duduk soalnya. Negara boleh menertibkan ruang digital — misalnya menghapus konten yang memang melanggar hukum. Tapi di negara yang menjamin kebebasan berpendapat, setiap penghapusan harus bisa dijelaskan: konten apa, melanggar aturan apa, dan lewat mekanisme apa. Kalau tidak, yang terhapus bukan cuma konten bermasalah — tapi juga suara warga yang sah.
Perkembangan Selasa (27/10): Komdigi buka suara. Di hari yang sama dengan sorotan DPR, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menanggapi polemik penurunan 486 konten itu saat berkunjung ke Mabes Polri. Menurut laporan CNN Indonesia, Meutya menegaskan bahwa apa yang dilakukan Komdigi akuntabilitasnya jelas karena dicatat oleh tim Komdigi sendiri, sementara untuk penurunan yang dilakukan di luar Komdigi, pemerintah meminta pertanggungjawaban dari platform untuk menjelaskan kepada masyarakat. Meutya juga menyebut Komdigi telah memanggil Meta terkait hal ini, namun belum menjelaskan hasil pertemuan tersebut. Pernyataan ini belum menjawab pertanyaan inti Komnas HAM — dari 486 konten itu, mana yang benar-benar melanggar hukum — karena klasifikasi kontennya masih diperiksa.
Pertanyaan yang belum terjawab — dan yang sedang diperiksa Komnas HAM — adalah: dari 486 konten itu, berapa yang benar-benar melanggar hukum, dan berapa yang sebenarnya hanya kritis? Sampai jawabannya keluar, perdebatan ini belum selesai. Dan buat kita yang sehari-hari bersuara lewat gawai, jawabannya menentukan seberapa aman suara kita di ruang digital. (redaksi C8)
Views: 2
