Ringkasan : Pada Hari Sumpah Pemuda ke-98, gerakan #IndonesiaSadar membawa lima tuntutan terkait persoalan lingkungan, anggaran, pendidikan, hukum, dan demokrasi.
Channel8.co.id, Jakarta — Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada Rabu (28/10/2026) tidak hanya diwarnai seremoni. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil melalui aksi #IndonesiaSadar membawa lima kelompok tuntutan yang menyentuh persoalan lingkungan, anggaran negara, pendidikan, penegakan hukum, serta kebebasan sipil.
Gerakan yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) tersebut menjadikan momentum Sumpah Pemuda sebagai ruang untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
Lima tuntutan mereka dirangkum dalam tajuk “Lima Perintah Rakyat”. Isinya memperlihatkan bahwa persoalan yang disorot mahasiswa tidak hanya menyangkut kehidupan kampus, tetapi juga kebutuhan masyarakat luas.
1. Lingkungan dan penanganan kebakaran hutan
Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk bencana ekologis yang mereka soroti, menindak korporasi yang terbukti bertanggung jawab, serta menuntaskan persoalan tata kelola lahan.
Tuntutan ini berkaitan dengan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas masyarakat.
Penetapan status bencana nasional sendiri merupakan keputusan yang harus mengikuti ketentuan hukum dan penilaian pemerintah berdasarkan kondisi serta dampak bencana. Karena itu, tuntutan mahasiswa perlu dibedakan dari keputusan resmi pemerintah.
2. Anggaran negara dan kepentingan masyarakat
Mahasiswa meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan pada kebutuhan publik dan menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Perdebatan mengenai anggaran negara berdampak langsung pada masyarakat karena berkaitan dengan pilihan prioritas pemerintah, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga perlindungan sosial serta pembangunan ekonomi.
Menilai kebijakan anggaran membutuhkan pemeriksaan terhadap alokasi, realisasi, sasaran penerima, hasil program, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Kritik terhadap suatu program perlu diuji dengan data, bukan hanya slogan.
3. Pendidikan, layanan dasar, dan lapangan kerja
Mahasiswa menuntut biaya pendidikan yang lebih terjangkau, akses layanan dasar yang merata, serta lapangan kerja berkualitas.
Isu ini dekat dengan kehidupan generasi muda. Biaya kuliah, kesempatan memperoleh keterampilan, akses layanan kesehatan, dan ketersediaan pekerjaan menentukan peluang anak muda membangun masa depan.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya berapa banyak program yang telah dibuat, melainkan apakah program tersebut memperluas akses dan memberi kesempatan yang lebih adil bagi masyarakat.
4. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
Tuntutan berikutnya menyangkut penghentian penyalahgunaan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Mahasiswa meminta agar penegakan hukum berjalan untuk melindungi kepentingan publik. Dalam negara hukum, proses penanganan perkara harus didukung bukti, dilakukan secara independen, dan memberikan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum juga berkaitan dengan transparansi penanganan perkara dan akuntabilitas pejabat publik.
5. Kebebasan sipil dan hak asasi manusia
Mahasiswa turut menuntut pemulihan kebebasan berpendapat, penuntasan pelanggaran hak asasi manusia, dan penghentian militerisasi ruang sipil.
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dilindungi hukum. Pelaksanaannya harus menghormati hak orang lain, sementara aparat berkewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan dan menghormati hak asasi manusia.
Peristiwa aksi di Jakarta pada Rabu ini kembali menempatkan hubungan antara kebebasan menyampaikan aspirasi, pengamanan, dan penggunaan ruang publik sebagai persoalan yang perlu dicermati.
Sumpah Pemuda dan pekerjaan rumah hari ini
Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi bagian penting sejarah persatuan Indonesia. Hampir satu abad kemudian, tantangan generasi muda hadir dalam bentuk yang berbeda: akses pendidikan, kesempatan kerja, perlindungan lingkungan, kualitas layanan publik, serta ruang untuk menyampaikan pendapat.
Lima tuntutan #IndonesiaSadar merupakan aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil, bukan kesimpulan bahwa seluruh persoalan tersebut telah terbukti atau disepakati semua pihak.
Namun, tuntutan itu dapat menjadi titik awal untuk menilai kebijakan secara lebih terbuka. Pemerintah perlu memberikan jawaban berdasarkan data dan langkah yang dapat diperiksa, sementara kelompok masyarakat perlu menyampaikan kritik dengan argumentasi dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi generasi muda, partisipasi tidak berhenti pada demonstrasi. Diskusi, penelitian, pengawasan anggaran, kerja komunitas, dan keterlibatan dalam proses kebijakan juga merupakan cara untuk ikut menentukan masa depan.
Sumpah Pemuda pada akhirnya bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan kesempatan untuk menguji apakah semangat persatuan dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat. (redaksi C8)
Catatan redaksi: Lima tuntutan dalam artikel ini merujuk pada seruan BEM UI dan gerakan SADAR yang diberitakan pada 28 Oktober 2026. Aspirasi kelompok tersebut tidak mewakili seluruh mahasiswa atau seluruh masyarakat Indonesia.
Sumber pembanding: NU Online — Lima tuntutan #IndonesiaSadar, Amnesty International Indonesia — Pernyataan mengenai aksi.
Views: 1
