Ringkasan tulisan: Ribuan mahasiswa turun ke Bundaran HI tepat di Hari Sumpah Pemuda ke-98, menagih lima janji lewat slogan “Tepati atau Pergi”. Pemerintah menjawab dengan ajakan dialog — dan sederet angka penanganannya.
Channel8.co.id, Jakarta, — Kalau kamu lewat Bundaran HI Rabu sore kemarin, kamu mungkin ikut terjebak macetnya. Bukan karena ada konser atau CFD dadakan, tapi karena ribuan mahasiswa turun ke jalan, tepat di hari Sumpah Pemuda ke-98.
Aksinya punya nama: #IndonesiaSadar. Yang menggerakkan adalah BEM UI bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) — gabungan BEM dari UI, ITB, UGM, Undip, UB, Unnes, Unair, Unpad, dan elemen masyarakat sipil lain seperti buruh dan petani. Seruannya mulai pukul 14.00 WIB. Ini bukan aksi pertama: mereka sudah turun pada 20 Oktober lalu, dan merasa tuntutannya belum dijawab memadai dalam tenggat 8 hari yang mereka beri. Makanya, slogan hari itu tegas: “Tepati atau Pergi”.
Nah, apa sih yang mereka tagih? Mereka menyebutnya “Lima Perintah Rakyat”, disingkat LAPAR. Isinya: pertama, tetapkan karhutla sebagai bencana nasional, adili korporasi yang bertanggung jawab, dan bereskan tata kelola lahan. Kedua, APBN harus untuk rakyat — hentikan pemborosan anggaran berkedok program populis, dengan MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebut eksplisit. Ketiga, turunkan biaya pendidikan, ratakan layanan dasar, dan sediakan lapangan kerja berkualitas. Keempat, hentikan hukum sebagai alat kekuasaan dan berantas KKN. Kelima, kembalikan kebebasan bersuara, adili pelanggar HAM, dan hentikan militerisasi ruang sipil.
Di lapangan, jalannya aksi tidak sepenuhnya mulus. Massa sempat tertahan di depan Plaza UOB/Dukuh Atas karena barikade polisi, dan terjadi saling dorong sekitar pukul 14.35 WIB. Sebagian massa akhirnya berhasil menembus barikade dan berorasi di sekitar kolam Patung Selamat Datang, mengacungkan tiga jari dan membentangkan spanduk. Polisi mengalihkan arus di MH Thamrin–Sudirman, dan Transjakarta menyesuaikan 8 rute.
Sisi yang patut dicatat: pengamanan dijanjikan humanis. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan pendekatan humanis, preemtif, dan preventif, sementara Divisi Humas Polri menyatakan Polri menghormati hak menyampaikan pendapat sebagaimana diatur UU No. 9/1998.
Lalu, apa jawaban pemerintah? Di hari yang sama, Deputi Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadhana menyatakan pemerintah menghormati aspirasi, membuka ruang dialog, dan mengklaim lima bidang tuntutan itu adalah prioritas yang terus dikerjakan. Ia juga menyampaikan angka-angka: 72.303 personel gabungan dikerahkan untuk karhutla di 6 provinsi; per 25 Oktober, 244 orang ditetapkan tersangka dari 287 laporan polisi dan 14 korporasi tersangka dari 104 laporan; bantuan Rp1,235 triliun disalurkan ke 7 provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak karhutla. Perlu digarisbawahi: angka-angka itu adalah klaim pemerintah, bukan hasil verifikasi independen.
Ada satu hal yang sengaja tidak kami tulis angkanya di sini: jumlah peserta. Perkiraan yang beredar bertentangan — ada yang menyebut sekitar 2.500 orang, ada yang menyebut sedikitnya 4.000 orang — dan keduanya berasal dari klaim penyelenggara, bukan hitungan resmi. Jadi kami tulis “ribuan” saja, seperti yang ditulis media yang memantau langsung. Begitu juga klaim soal peserta yang ditangkap: baru klaim sepihak, belum ada konfirmasi Polri, jadi kami tahan.
Yang jelas, 98 tahun setelah ikrar 1928, anak-anak muda itu memilih merayakan Sumpah Pemuda dengan cara yang sama seperti para pendahulunya: berkumpul, bersuara, dan menagih janji. Bedanya, kali ini tagihannya disampaikan langsung ke pemerintah yang sedang berkuasa — dan pemerintah menjawabnya dengan satu kata: dialog. Apakah dialog itu benar-benar terjadi, itu yang akan kita lihat sesudah ini. (redaksi C8)
Views: 5
