Oleh: Bakarudin AK
Channel8.co.id – Isu pemberantasan korupsi kembali mengguncang ruang publik. Kali ini, perhatian tertuju pada langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri yang, bersama Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, melakukan penggeledahan di sedikitnya 13 lokasi.
Penggeledahan tersebut dikaitkan dengan penyelidikan sejumlah perkara besar, mulai dari dugaan blackout PLN, kasus ASABRI, Jiwasraya, hingga PT Krakatau Steel. Yang membuat perhatian publik semakin besar, penyelidikan itu disebut-sebut berkaitan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan uang tunai dalam rupiah dan valuta asing, serta 74 batang emas. Nilai seluruh barang bukti yang diamankan disebut mendekati setengah triliun rupiah.
BACA JUGA : Penggeledahan 13 Lokasi Kaitkan Nama Jampidsus Febrie Adriansyah, Polisi Sita Rp476 Miliar dan 74 Kg Emas
Meski demikian, hingga kini penyidik belum menetapkan tersangka. Polda Metro Jaya menegaskan proses penyidikan masih terus berlangsung untuk memastikan asal-usul aset serta keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Di tengah berkembangnya kasus itu, Febrie Adriansyah pada Sabtu (11/7/2026) menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Jaksa Agung. Langkah tersebut diambil agar ia dapat berkonsentrasi menghadapi proses hukum sekaligus menjaga marwah institusi Kejaksaan Agung.
Seperti biasa, berbagai spekulasi pun bermunculan.
Ada yang menilai langkah Polri merupakan bentuk balasan setelah seorang perwira tinggi kepolisian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Badan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung. Sebaliknya, ada pula yang beranggapan bahwa dugaan terhadap Febrie merupakan konsekuensi dari keberaniannya membongkar berbagai penyimpangan tata kelola sumber daya alam, kawasan hutan, hingga dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis.
Selama ini, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memang berhasil mengembalikan aset negara bernilai triliunan rupiah. Berbagai praktik curang dalam sektor pertambangan, perkebunan, hingga ekspor komoditas juga mulai terungkap.
Publik tentu berhak menunggu bagaimana akhir dari “pertarungan” antarlembaga penegak hukum tersebut. Namun satu hal yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan secara objektif, profesional, dan tanpa tebang pilih.
Korupsi tidak boleh berhenti hanya pada slogan.
Faktanya, kasus demi kasus terus bermunculan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menangkap kepala daerah, pejabat kementerian, hingga pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Semua itu menunjukkan bahwa penyakit korupsi masih mengakar kuat.
Pertanyaan besarnya, sampai kapan kondisi ini akan terus berlangsung?
Mengapa masih banyak pejabat memilih “jalan gelap” untuk memperkaya diri, padahal risiko hukum dan moralnya begitu besar?
Di sinilah pesan Presiden Prabowo Subianto menjadi sangat relevan.
Saat meresmikan lima bendungan secara serentak di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026), Presiden kembali mengingatkan bahwa seluruh pejabat negara bekerja atas amanat rakyat.
Kalimatnya sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam.
“Sepatu, topi, dan bintangmu itu dari rakyat dan milik rakyat. Jadi bekerjalah untuk rakyat.”
Kalimat itu bukan sekadar pengingat bagi aparat berseragam atau pejabat negara. Pesan tersebut merupakan ajakan untuk melakukan introspeksi bahwa setiap jabatan, pangkat, kewenangan, hingga berbagai fasilitas yang dinikmati para penyelenggara negara berasal dari kepercayaan rakyat.
Karena itu, kekuasaan seharusnya digunakan untuk melayani, bukan memperkaya diri sendiri.
Pemerintahan Presiden Prabowo memang menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Selain merealisasikan berbagai janji politiknya, pemerintah juga harus membereskan persoalan-persoalan yang berasal dari kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Berbagai dugaan penyimpangan dalam tata kelola pertambangan, perkebunan, ekspor-impor, hingga sejumlah proyek strategis nasional kini menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Ibaratnya, pemerintah saat ini harus membersihkan “piring-piring kotor” yang telah lama menumpuk.
Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga masih menghadapi polemik mengenai keabsahan ijazah yang digunakan saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI. Proses hukum perkara tersebut masih berjalan dan publik tentu menunggu bagaimana putusan akhirnya.
Sementara itu, Jokowi juga terlihat aktif mengunjungi berbagai daerah, yang oleh sebagian kalangan dinilai berkaitan dengan upaya meningkatkan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
Berbeda dengan pendahulunya, Presiden Prabowo hingga kini lebih banyak menerima kunjungan kepala negara sahabat dibanding melakukan lawatan luar negeri. Fokus pemerintah terlihat diarahkan pada penyelesaian agenda-agenda domestik, mulai dari peluncuran Bahan Bakar B50 yang diklaim mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun, pembangunan infrastruktur, hingga peresmian Koperasi Desa Merah Putih yang bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Semua langkah tersebut tentu membutuhkan hasil nyata, bukan sekadar seremoni.
Masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintahan ini mampu menjawab tantangan ekonomi, geopolitik, dan keamanan global dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Namun keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah bendungan, jalan tol, atau koperasi yang diresmikan.
Yang jauh lebih penting adalah keberanian pemerintah menegakkan integritas. Memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Menyingkirkan pejabat yang tidak kompeten, berkinerja buruk, atau terindikasi menyalahgunakan kewenangan.
Karena pada akhirnya, kepercayaan rakyat adalah modal terbesar sebuah pemerintahan.
Dan sebagaimana pesan Presiden Prabowo, setiap sepatu yang dipakai, setiap topi yang dikenakan, dan setiap bintang yang disematkan di pundak para pejabat sesungguhnya bukan milik pribadi.
Semuanya berasal dari rakyat.
Sudah sepatutnya semuanya kembali diabdikan untuk kepentingan rakyat. (BAKARUDIN)
Catatan Penulis :
Penulis dan Pengamat sosial, biografi, ekonomi desa, dan opini terkait isu energi
============
Channel8.co.id adalah platform digital media on line. Konten ini menjadi tanggung jawab penulis/bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi.
