Saatnya Presiden Fokus Urusan Dalam Negeri

Oleh : Bakarudin AK

Channel8.co.id – BARU SAJA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden atau Kepala Negara Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Jerman menganut sistem parlementer, sehingga posisi Presiden lebih banyak bersifat seremonial sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan eksekutif sehari-hari dipegang Kanselir Jerman. Pada saat ini Kanselir Jerman dijabat adalah Friedrich Merz. Pada kunjungannya, Frank-Walter Steinmeier membawa delegasi bisnis, peneliti, dan budayawan. Fokus pembahasan mencakup kerja sama ekonomi, perluasan investasi, logistik, mesin digital, serta isu iklim dan pendidikan. Jerman memang menjadi salah satu negara yang banyak menjadi tujuan pendidikan Warga Negara Indonesia. Setidaknya tercatat terdapat 6.000 orang mahasiswa tengah menempuh pendidikan di Jerman dengan berbagai disipling ilmu.

Meningkatnya Kepercayaan Asing

Performa Indonesia di dunia Internasional memang meningkat tajam dibandingkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui Joko Widodo sangat langka menghadiri forum-forum intenasional dibandingkan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat, dibuktikan oleh masuknya dana investasi global ke sektor strategis nasional dan fundamental ekonomi yang diakui kuat. Sentimen positif ini didorong oleh komitmen pemerintah terhadap percepatan hilirisasi dan industrialisasi.

CEO Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roelani menyampaikan kepercayaan investor global terhadap ekonomi Indonesia tetap sangat tinggi, terbukti dengan suksesnya penerbitan obligasi perdana Badan Pengelola Investasi Danantara. Surat utang global ini mencatatkan hasil positif dan diserbu oleh 122 investor dunia, memperkuat fundamental serta memulihkan momentum pasar modal nasional di tengah ketidakpastian geopolitik.

Capaian ini diungkapkan melalui beberapa indikator kepercayaan dunia internasional berikut. Disebutkan Sebanyak 122 investor global dari berbagai belahan dunia terlibat dalam pertemuan strategis bersama Danantara. Mereka secara kritis memberikan pertanyaan mengenai tata kelola (governance) dan akuntabilitas, yang berhasil dijawab dan diyakinkan oleh tim pengelola Danantara.

Penerbitan global bond ini paling banyak diminati oleh investor dari Amerika Serikat. Untuk tenor 5 tahun, investor AS menyumbang 38% pembeli, disusul Eropa/Timur Tengah (41%), dan Asia (21%). Sementara itu, untuk tenor 10 tahun, porsi investor AS mencapai 52%. Tingginya minat pasar membuka peluang bagi Indonesia melalui Danantara untuk menerbitkan obligasi dengan tenor hingga 30 tahun. Hal ini didorong oleh persepsi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil dan berkinerja solid. Berhasilnya diplomasi investasi Danantara memberikan dampak instan pada penguatan nilai tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), membalikkan persepsi ragu investor menjadi keyakinan.

Hanya saja patut diwaspadai, penerbitan global bond juga memiliki resiko terhadap perekonomian nasional. Kendati dikelola oleh holding perusahaan plat merah, namun global bond bisa menimbulkan perusahaan-perusahaan di bawah nauangan Danantara. Kita tentu berharap, global bond benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional dengan meningkatkan kinerja BUMN-BUMN yang ada. Pada saatnya, global bond akan jatuh tempo, yang lagi-lagi jangan sampai menjadi pinjaman luar negeri, kemudian dibebankan kepada APBN.

Tiba Saatnya Presiden Fokus Kepada Urusan Dalam Negeri

Setelah banyak melakukan lawatan ke luar negeri, kiranya Presiden Prabowo Subianto sudah saatnya banyak menyambangi rakyat di berbagai pelosok tanah air. Seperti halnya dilakukan beberapa hari lalu, menyambangi masyarakat di Provinsi Lampung. Banyak kritik dan masukan yang disampaikan menyangkut kondisi perekonomian masyarakat dan pelaksanaan program prioritas, sebut saja Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang “compang-camping” sehingga menimbulkan banyak kerugian negara. Presiden Prabowo Subianto yang turun mendengar langsung dari masyarakat dan jangan selalu melakukan cross check untuk mencegah adanya laporan asal bapak senang (ABS).

Demonstrasi mahasiswa yang banyak terjadi di sejumlah kota di seluruh Indonesia, janganlah dipandang sebelah mata. Apakah ada pihak-pihak yang sengaja menggerakkan? Jika memang kondisi perekonomian nasional dalam keadaan baik, gerakan sebesar apa pun tidak akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Namun demikian, kenaikan harga barang, harga bahan bakar minyak dan melorotnya daya beli masyarakat, merupakan fakta yang tidak bisa diingkari pemerintah. Kinerja pemerintahan inilah yang harus menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, agar masyarakat memang benar-benar merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi yang sudah dilansir beberapa waktu silam sebesar 5,61%.

Kita tentu juga berharap, konflik antara AS-Iran sungguh-sungguh terjadi. Penandatanganan perjanjian antar kedua negara, akan berdampak langsung kepada harga bahan bakar minyak mentah. Apalagi jika AS secara sungguh-sungguh membuka kran embargo ekonomi dengan mencairkan pembekuan kekayaan Iran, maka kata damai bukanlah perkara yang tidak dapat diwujudkan. Artinya, besar kemungkinan harga BBM di dalam negeri banyak negara pun dapat diturunkan kembali, termasuk di Indonesia. Sehingga tekanan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat menjadi berkurang.

Melihat perkembangan di atas, Presiden Prabowo Subianto tidak harus mengkhawatir berbagai kritik yang dilontar terkait kinerja pemerintahannya. Masyarakat lebih memahfumi jika pemerintah bersikap terbuka dan jujur terhadap kondisi yang terjadi. Jika memang MBG dan juga KDMP dinilai belum tepat dijalankan, maka hentikanlah. Termasuk juga pembangunan IKN, jangan sampai justru menjadi kontra produktif. Otorita IKN disebutkan telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 15 Triliuan lebih kepada DPR RI. Pemerintah dan DPR RI tidak harus menyetujui permohonan penambahan anggaran dari Otorita IKN.

Presiden Prabowo Subianto pun tidak harus khawatir akan melanggar UU terkait status IKN, karena Mahkamah Konstitusi telah memutus Ibukota Negara tetap Jakarta, sedang perpindahan Ibukota Negara ke IKN dikembalikan kepada kewenangan Presiden melalui Keputusan Presiden. Dengan demikian, pemerintah tidak harus menetapkan pencapaian pembangunan IKN pada tahun tertentu. Selain itu, selama ini IKN banyak mendapat sorotan, karena sesungguhnya merupakan ambisius dari Presiden Joko Widodo pada masa lalu. Lebih baik besarnya dana pembangunan IKN dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, seperti peningkatakan fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan penghubung di desa-desa, kesejahteraan petani, nelayan, buruh, peningkatan ketahanan pangan, beasiswa-beasiswa, biaya riset dan penelitian, dan lain sebagainya. Diyakini, apabila fokus anggaran dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, menjangkau sampai wilayah pelosok tanah air, maka cita-cita mencapai masyarakat sejahtera dapat tercapai. Presiden Prabowo Subianto akan mendapat legitimasi sebagai Bapak Kesejahteraan dan Kemakmuran Indonesia. Bukankah begitu?!!!(Bakarudin AK)

Catatan Penulis :