Ketika Analogi Menjadi Kontroversi: Pelajaran Komunikasi Politik dari Pernyataan Nasaruddin Umar

Ketika Menteri Nasaruddin Umar Tak Sengaja Keseleo Analogi: Presiden Prabowo Disamakan dengan Firaun

Oleh: Thowaf Zuharon

Channel8.co.id —Sebagian masyarakat Indonesia terperanjat ketika Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar mengajak para demonstran meneladani Nabi Musa dalam menyampaikan kritik kepada Firaun dengan bahasa yang santun. Dalam konteks yang utuh, sesungguhnya Nasaruddin sedang mengingatkan pentingnya etika komunikasi dalam demokrasi. Ia merujuk pada kisah dalam Al-Qur’an ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Firaun dengan qaulan layyinan, yakni perkataan yang lemah lembut.

Namun politik bukanlah ruang yang hanya diisi oleh niat baik. Politik adalah ruang tafsir. Ketika simbol-simbol keagamaan memasuki arena publik, maknanya tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali orang yang mengucapkannya.

Di sinilah persoalan bermula. Dalam teori framing yang diperkenalkan Erving Goffman dan kemudian dikembangkan Robert Entman, makna sebuah pesan tidak hanya ditentukan oleh isi pesan itu sendiri, tetapi juga oleh bingkai yang menyertainya. Publik tidak mendengar kata demi kata secara terpisah. Mereka menangkap hubungan simbolik di antara kata-kata tersebut.

Ketika seorang Menteri Agama berbicara tentang Nabi Musa, demonstran, dan Firaun dalam satu konstruksi narasi, publik dengan cepat membangun asosiasi simbolik yang lebih luas. Jika demonstran dianalogikan sebagai pihak yang memberi nasihat, maka siapakah sosok yang sedang ditempatkan sebagai Firaun?

Pertanyaan itu sesungguhnya tidak pernah dijawab oleh Nasaruddin Umar. Namun di era media sosial, ruang kosong dalam sebuah narasi hampir selalu segera diisi oleh imajinasi publik. Apa yang semula dimaksudkan sebagai nasihat moral berubah menjadi bahan perdebatan politik. Sebagian orang menangkap substansi pesannya mengenai kesantunan dalam menyampaikan kritik, sementara sebagian lainnya justru terpaku pada metafora yang digunakan. Akibatnya, perhatian publik bergeser dari pesan utama menuju simbol yang menyertainya.

Fenomena semacam ini bukanlah hal baru dalam kajian komunikasi politik. George Lakoff menjelaskan bahwa manusia memahami realitas melalui metafora. Metafora bukan sekadar alat bahasa, melainkan kerangka berpikir. Ketika seseorang menyebut kata “Firaun”, yang hadir dalam benak masyarakat Muslim bukan hanya nama seorang penguasa Mesir kuno. Yang muncul adalah keseluruhan rangkaian makna yang melekat padanya: kesombongan kekuasaan, penolakan terhadap kebenaran, penindasan, dan kezaliman.

Simbol-simbol tersebut hidup dalam memori kolektif umat selama berabad-abad. Karena itu, setiap kali metafora tersebut digunakan dalam ruang politik, ia hampir pasti memunculkan resonansi yang jauh melampaui maksud pembicara.

Dalam perspektif psikolinguistik, peristiwa seperti ini dapat dipahami melalui konsep slip of the tongue atau keseleo lidah. Berbagai penelitian linguistik menunjukkan bahwa manusia tidak selalu berhasil menerjemahkan pikiran menjadi ujaran secara sempurna. Dalam situasi tertentu, terutama ketika berbicara spontan di depan publik, seseorang dapat memilih kata, analogi, atau konstruksi kalimat yang tidak sepenuhnya mewakili maksud yang ada dalam pikirannya.

Tekanan situasi, beban kognitif, kecepatan berbicara, hingga kompleksitas pesan sering menjadi faktor yang memunculkan kesalahan semacam itu.

Namun seorang tokoh politik tidak berbicara dalam ruang akademik yang steril. Ia berbicara dalam ruang publik yang dipenuhi kepentingan, emosi, dan kontestasi makna. Karena itu, keseleo lidah yang mungkin dianggap sepele dalam kajian linguistik dapat berubah menjadi peristiwa politik yang serius.

Dalam teori politik simbolik yang dikembangkan Murray Edelman, simbol sering kali lebih berpengaruh dibandingkan fakta. Publik tidak selalu mengingat data, tetapi mereka mengingat simbol. Mereka mungkin melupakan penjelasan yang panjang, tetapi akan mengingat satu metafora yang kontroversial.

Karena itulah klarifikasi hampir selalu kalah cepat dibandingkan viralitas. Klarifikasi membutuhkan penjelasan yang panjang dan berlapis. Sebaliknya, kontroversi cukup hidup melalui satu potongan kalimat. Algoritma media sosial memperkuat kecenderungan tersebut. Platform digital tidak bekerja berdasarkan kedalaman makna, melainkan berdasarkan daya tarik emosi. Nuansa dan konteks sering kali tersingkir, sementara kontroversi memperoleh ruang yang jauh lebih besar.

Apa yang sesungguhnya merupakan nasihat keagamaan akhirnya berubah menjadi komoditas politik yang diperbincangkan secara luas.

Peristiwa ini juga menarik karena bukan pertama kalinya Nasaruddin Umar menjadi sorotan akibat pilihan diksi atau analogi yang memicu beragam tafsir publik. Dalam teori komunikasi reputasional, pengulangan insiden semacam itu dapat membentuk apa yang disebut sebagai reputational frame. Publik mulai membangun persepsi tertentu terhadap seorang tokoh. Kesalahan yang berdiri sendiri biasanya mudah dimaafkan. Namun ketika peristiwa serupa terjadi berulang kali, masyarakat mulai melihatnya sebagai sebuah pola.

Dari situlah terbentuk citra bahwa seorang pejabat memiliki kecenderungan tertentu dalam berkomunikasi.

Meski demikian, dampak politik langsung terhadap Presiden Prabowo Subianto kemungkinan tidak terlalu besar. Basis dukungan politik seorang presiden tidak mudah bergeser hanya karena satu pernyataan menteri. Akan tetapi, dalam politik modern, dampak simbolik sering kali lebih penting daripada dampak langsung.

Pernyataan seperti ini menyediakan bahan bagi lawan-lawan politik untuk membangun narasi yang tidak menguntungkan pemerintah. Mereka tidak perlu menyerang kebijakan secara substantif. Cukup dengan mengulang metafora yang telah terlanjur viral, simbol tersebut akan bekerja sendiri dalam kesadaran publik.

Di sinilah kita menemukan pelajaran penting mengenai komunikasi politik di era digital. Kata-kata bukan lagi sekadar alat penyampai gagasan. Kata-kata telah menjadi peristiwa. Setiap metafora membawa sejarahnya sendiri. Setiap analogi membawa beban maknanya sendiri.

Seorang pejabat publik bukan hanya dituntut berbicara dengan niat yang baik, tetapi juga dengan ketepatan simbolik yang tinggi. Sebab dalam ruang komunikasi yang begitu cepat dan terfragmentasi seperti sekarang, satu kata yang kurang tepat dapat menutupi seratus kalimat yang benar.

Dalam tradisi Islam sendiri, ketepatan berbicara merupakan bagian penting dari etika komunikasi. Al-Qur’an tidak hanya mengajarkan qaulan layyinan atau perkataan yang lembut, tetapi juga qaulan sadida, yaitu perkataan yang benar, tepat, lurus, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Kelembutan tanpa ketepatan dapat melahirkan tafsir yang liar. Sebaliknya, ketepatan tanpa kelembutan dapat melahirkan kekerasan komunikasi. Keduanya seharusnya berjalan beriringan.

Sangat mungkin Nasaruddin Umar sama sekali tidak bermaksud menyamakan Presiden Prabowo dengan Firaun. Kemungkinan besar yang ingin ia sampaikan hanyalah pentingnya kesantunan dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah. Namun politik sering kali tidak menilai seseorang berdasarkan apa yang dimaksudkan, melainkan berdasarkan apa yang ditangkap publik dari ucapannya.

Ketika sebuah analogi mengandung simbol yang sangat kuat seperti Firaun, maka seluruh muatan historis, teologis, dan emosional yang melekat pada simbol tersebut ikut hadir dalam percakapan publik.

Pada akhirnya, kegaduhan ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia politik, kata-kata memiliki nasibnya sendiri. Setelah keluar dari mulut seorang pejabat, kata-kata itu tidak lagi menjadi milik pembicara. Ia menjadi milik publik.

Dan publik, sebagaimana berulang kali ditunjukkan oleh sejarah, sering kali mendengar bukan apa yang dimaksudkan, melainkan apa yang mereka tangkap dari gema sebuah simbol. Di situlah sebuah analogi yang mungkin sekadar keseleo lidah dapat berubah menjadi peristiwa politik yang sesungguhnya. Sebab yang diperdebatkan bukan lagi maksud sang menteri, melainkan makna yang lahir di benak masyarakat setelah kata-kata itu terucapkan.

Dengan karakter Presiden Prabowo yang selama ini dikenal memiliki kesabaran dan daya tahan politik yang kuat dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa, besar kemungkinan peristiwa ini tidak akan dipandang sebagai persoalan yang perlu dibesar-besarkan. Dalam perspektif yang lebih luas, kontroversi semacam ini dapat dianggap sebagai riak kecil dalam perjalanan panjang pemerintahan yang sedang berupaya mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Indonesia.

Namun justru dari riak kecil inilah kita belajar bahwa komunikasi publik menuntut kehati-hatian yang tinggi. Sebab dalam politik modern, terkadang bukan kebijakan yang pertama kali dinilai publik, melainkan kata-kata yang mengiringinya.

Catatan Penulis :