SD Inpres yang Berbuah Hadiah Nobel

Oleh: Noor Johan Nuh

Ketika Pejabat Presiden Soeharto mulai memimpin Indonesia pada Maret 1967, kondisi negeri ini berada pada titik yang sangat memprihatinkan. Mengutip sejarawan Dr. Anhar Gonggong dalam podcast Dr. Stepi Anriani, Indonesia saat itu menghadapi kebangkrutan ekonomi dengan tingkat inflasi mencapai sekitar 650 persen.

Negara bukan hanya dililit krisis ekonomi, tetapi juga terbebani utang luar negeri sekitar US$3,5 miliar. Indonesia bahkan tidak dapat memperoleh pinjaman baru karena cicilan utang sebelumnya macet. Di saat yang sama, pemerintah harus menghadapi kelangkaan pangan, terutama beras, sementara devisa negara nyaris tidak tersedia untuk melakukan impor.

Situasi semakin rumit karena kondisi politik dan keamanan belum stabil sebagai dampak peristiwa G30S/PKI. Dengan kata lain, pemerintah menghadapi tantangan yang datang secara bersamaan: ekonomi yang runtuh, pangan yang langka, dan stabilitas nasional yang rapuh.

Dalam keadaan demikian, pemerintah menetapkan prioritas yang sangat jelas. Pada Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I periode 1968–1973, fokus utama diarahkan untuk memulihkan dan menstabilkan perekonomian nasional.

Setelah fondasi ekonomi mulai terbentuk, perhatian kemudian dialihkan pada pembangunan manusia. Saat memasuki Pelita II, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Langkah ini bukan tanpa alasan. Pada masa itu sekitar 70 persen rakyat Indonesia masih buta huruf, sementara sekitar 60 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Kesadaran bahwa pendidikan merupakan kunci pembangunan mendorong pemerintah mengambil langkah besar.

Pada Juni 1973, Presiden Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1973 tentang pembangunan gedung Sekolah Dasar. Program ini kemudian dikenal luas sebagai SD Inpres.

Hasilnya luar biasa.

Dalam kurun waktu sekitar lima tahun, hingga 1978, pemerintah berhasil membangun lebih dari 61.000 gedung SD Inpres di berbagai pelosok Indonesia. Program ini membuka akses pendidikan dasar bagi jutaan anak Indonesia dan menjadi salah satu proyek pembangunan pendidikan terbesar dalam sejarah bangsa.

Dampaknya tidak hanya terlihat pada penurunan angka buta huruf, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Menariknya, puluhan tahun kemudian kebijakan ini menjadi perhatian para ekonom dunia.

Pada tahun 2000, tiga ekonom Amerika, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer, melakukan penelitian mengenai dampak pembangunan SD Inpres terhadap masyarakat Indonesia.

Mereka meneliti bagaimana pembangunan sekolah dasar pada periode 1973–1978 memengaruhi kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan SD Inpres tidak hanya berhasil meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi buta huruf, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara signifikan. Lebih jauh lagi, penelitian itu menemukan adanya korelasi antara peningkatan pendidikan dengan kenaikan pendapatan masyarakat.

Berbeda dengan banyak penelitian tentang kemiskinan yang bersifat umum, ketiga ekonom tersebut memilih pendekatan yang sangat spesifik: melihat bagaimana investasi negara dalam pendidikan dasar bagi masyarakat miskin mampu mengubah kualitas tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Kesimpulannya cukup kuat. Kebijakan pembangunan SD Inpres dinilai berhasil meningkatkan produktivitas masyarakat, memperbesar pendapatan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil penelitian tersebut diterbitkan pada Agustus 2000 dengan judul:

“Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment.”

Banyak kalangan kemudian mengaitkan penelitian mengenai Indonesia tersebut sebagai salah satu karya penting yang menjadi bagian dari perjalanan ilmiah para penelitinya. Pada tahun 2019, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer dianugerahi Hadiah Nobel Ekonomi atas kontribusi mereka dalam pendekatan eksperimental untuk mengurangi kemiskinan global. Penelitian mengenai program SD Inpres di Indonesia termasuk di antara karya ilmiah yang dikenal luas dalam bidang tersebut.

Ironisnya, fakta bahwa penelitian mengenai SD Inpres Indonesia menjadi salah satu karya penting dalam perjalanan menuju Nobel Ekonomi relatif kurang mendapat perhatian luas di dalam negeri.

Jauh sebelumnya, pada 19 Juni 1993, Presiden Soeharto juga memperoleh Avicenna Medal dari UNESCO atas keberhasilan program pendidikan yang dinilai mendukung upaya “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Selain penghargaan tersebut, Presiden Soeharto juga menerima beberapa penghargaan internasional dari badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, antara lain:

Health for All Golden Medal Award dari WHO, atas keberhasilan pembangunan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan Posyandu.
Penghargaan Internasional dari UNDP, atas berbagai upaya pengentasan kemiskinan, termasuk melalui program Inpres Desa Tertinggal.
Penghargaan FAO, atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras setelah sebelumnya dikenal sebagai negara pengimpor beras.

Seluruh penghargaan tersebut merupakan bagian dari catatan sejarah pembangunan Indonesia yang layak dikaji secara objektif melalui pendekatan akademik.

Pertanyaannya, adakah peneliti Indonesia yang tertarik meneliti lebih jauh berbagai kebijakan pembangunan tersebut dengan metodologi ilmiah yang komprehensif?

Ataukah kita akan kembali menunggu para peneliti asing yang lebih dahulu menggali, meneliti, lalu memperkenalkan pengalaman Indonesia kepada dunia?

Sejarah pembangunan bangsa akan selalu terbuka untuk ditafsirkan kembali. Namun satu hal yang tidak boleh hilang adalah semangat untuk mengkajinya secara ilmiah, objektif, dan berdasarkan data. (Noor Johan Nuh)

Catatan Penulis :