Channel8.co.id, Jakarta, Rabu kemarin (21/10), ada pemandangan yang tidak biasa di Istana Kepresidenan. Sidang Kabinet Paripurna — rapat para menteri yang biasanya digelar di dalam gedung — untuk pertama kalinya dipindah ke halaman tengah Istana, di ruang terbuka. Presiden Prabowo Subianto duduk berdampingan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dikelilingi para Menko, menteri, wakil menteri, dan kepala badan.
Temanya: “2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri”. Dan Prabowo memanfaatkannya untuk bicara keras — terutama ke satu nama yang belakangan bikin pasar Indonesia deg-degan: MSCI.
“Kita terus dihadang ada macam-macam MSCI, macam-macam demo takut-takuti kita. Saya katakan ke MSCI bangsa Indonesia tidak takut dan tidak akan gentar. Kita tidak takut, kita punya keberanian dan kita rela berkorban dan kita tidak menyerah.”
Nah, buat kamu yang bertanya-tanya “MSCI itu apaan sih?” — wajar banget. Sederhananya begini. MSCI adalah perusahaan penyedia indeks pasar saham global. Manajer-manajer investasi di seluruh dunia memakai indeksnya sebagai patokan: kalau suatu negara masuk kategori “Emerging Market”, dana-dana besar otomatis mengalir ke sana. Pada Jumat (16/10/2026) lalu, MSCI membuka konsultasi usulan untuk menurunkan Indonesia dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market — kategori yang lazimnya untuk pasar dengan hambatan berat bagi investor asing. Pemicunya, menurut laporan: kekhawatiran soal transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan penegakan aturan.
Kenapa ini bikin heboh? Karena kalau Indonesia benar-benar “turun kelas”, dana-dana global yang mengikuti indeks MSCI bisa angkat kaki. Gejalanya sudah terasa: bobot Indonesia di indeks MSCI Emerging Markets tinggal 0,43 persen (dari 1,16 persen akhir 2025), konstituennya menyusut dari 18 menjadi 9 saham, rupiah sempat tertekan. Masukan atas usulan ini dibuka sampai 30 April 2027, keputusan final paling lambat 30 Juni 2027.
Buat jutaan investor ritel Indonesia — banyak di antaranya Gen Z yang baru mulai nabung saham lewat aplikasi — kabar “mau diturunkan kelas” itu bikin saldo portofolio ikut deg-degan. Di titik inilah pernyataan Prabowo bekerja dua arah: ke MSCI, itu tantangan; ke publik, itu penenang. “Kita tidak takut” adalah bahasa politik untuk bilang: jangan panik.
Tapi Prabowo tidak berhenti di situ. Dalam sidang yang sama, ia membuka peluang penghematan besar-besaran lagi. “Kalau perlu, kita adakan penghematan besar-besaran. Kita lebih hemat lagi,” katanya.
Ia juga menjawab kritik yang menyebut Kabinet Merah Putih terlalu gemuk dan tidak efisien. Jawabannya: Indonesia berpenduduk hampir 300 juta jiwa dengan wilayah yang sangat luas — butuh satu kabinet untuk mengurusnya. Intinya, koalisi besar itu disengaja: supaya sebanyak mungkin kekuatan bersatu, bukan terkotak-kotak oleh ego sektoral.
Satu lagi yang penting — dan ini kabar yang ditunggu warga Sumatera dan Kalimantan: Prabowo kembali memerintahkan pencabutan izin perusahaan yang terbukti terlibat kebakaran hutan dan lahan, plus mengancam akan membuka data perusahaan asing yang terlibat. Perintah ini disampaikannya dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (21/10).
Soal dunia, Prabowo menggambarkannya blak-blakan: “Semua wilayah dunia terjadi perang fisik, perang terbuka, tapi lebih dari itu terjadi juga perang dagang, perang ekonomi, perang tarif.”
Dua tahun sudah. Sidang kabinet di halaman terbuka kemarin adalah simbolnya: pemerintahan yang ingin terlihat terbuka dan percaya diri. Tantangan ke MSCI sudah dilontarkan, janji efisiensi sudah dibuka, perintah cabut izin sudah ditegaskan. Sekarang publik menunggu satu hal: buktinya. (Redaksi C8)
Views: 0
