Ringkasan tulisan: Korlantas Polri menggelar Operasi Patuh 2026 serentak di seluruh Indonesia pada 26 Oktober hingga 8 November 2026, dengan fokus edukasi dan tilang elektronik — bukan sekadar razia. Ini penting karena angka kecelakaan di Jawa Timur naik 23 persen pada Januari–September 2026, dan hampir semua pelanggaran yang ditindak adalah pelanggaran yang sehari-hari kita lihat di jalan: tanpa helm, melawan arus, dan main ponsel saat berkendara.
Channel8.co.id, Jakarta, — Kalau kamu berkendara minggu ini dan melihat lebih banyak polisi di jalan, itu bukan kebetulan. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menggelar Operasi Patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Tujuannya, kata Polri, bukan menambah jumlah tilang — melainkan membangun budaya selamat berkendara supaya kecelakaan dan korban fatal di jalan bisa ditekan.
Nah, di sini bagian yang sering bikin salah paham. “Operasi” sering dibayangkan sebagai razia besar-besaran. Tapi Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan operasi ini berorientasi pada literasi dan edukasi: semakin baik pengetahuan dan kepatuhan pengguna jalan, semakin kecil potensi kecelakaan dan fatalitasnya. Penegakan hukum tetap ada, tapi difokuskan lewat sistem tilang elektronik — ETLE, singkatan dari Electronic Traffic Law Enforcement, alias penindakan lewat kamera, baik yang statis maupun yang bergerak — plus sosialisasi safety riding langsung ke komunitas dan masyarakat.
Pelanggaran yang jadi sorotan pun bukan yang aneh-aneh. Menurut Korlantas, yang dibidik adalah pelanggaran yang membahayakan: tidak memakai helm, melawan arus, menggunakan ponsel saat menyetir, dan melampaui batas kecepatan. Sederhananya: semua hal yang, kalau kamu jujur, mungkin pernah kamu lihat — atau bahkan pernah kamu lakukan — di jalan setiap hari.
Kenapa Jawa Timur jadi sorotan khusus? Karena datanya cukup menampar. Operasi di Jatim bersandi “Patuh Semeru 2026”, dibuka lewat apel gelar pasukan di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin (26/10), dipimpin Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim periode Januari hingga September 2026, angka kecelakaan lalu lintas melonjak 23 persen — bertambah 4.766 kasus dibanding periode yang sama pada 2025. Selaras dengan itu, angka pelanggaran lalu lintas naik 25 persen, bertambah 94.895 pelanggaran.
Formulasi operasinya di Jatim dibagi tiga: tindakan preventif 50 persen, preemtif 20 persen, dan represif 30 persen. Terjemahan sederhananya: preemtif itu upaya sebelum pelanggaran terjadi, misalnya edukasi dan sosialisasi; preventif itu penjagaan di lapangan, seperti patroli di titik rawan kecelakaan (black spot) dan titik rawan macet (trouble spot); represif barulah penindakan. Kapolda Jatim menegaskan penindakan adalah upaya terakhir — dalam bahasa hukum disebut ultimum remedium — jika edukasi tidak berjalan efektif, dan personel wajib mengedepankan sosialisasi serta pendekatan humanis.
Di tingkat kabupaten, gerakannya sudah terlihat. Di Ponorogo, misalnya, 278 personel gabungan dikerahkan — dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah — untuk operasi yang berlangsung hingga 8 November. Di Sumatra Barat, lewat “Patuh Singgalang 2026”, prioritasnya adalah pengendara yang melawan arus dan tidak memakai helm, dengan penekanan yang sama: pendekatan humanis dulu, penindakan selektif untuk pelanggaran yang nyata-nyata membahayakan.
Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol Rahmat Hakim, merangkumnya dengan kalimat yang layak diingat: keberhasilan Operasi Patuh tidak diukur dari seberapa banyak pelanggar yang ditilang. Indikatornya adalah meningkatnya ketertiban, berkurangnya perilaku berkendara berisiko, dan menurunnya angka kecelakaan serta fatalitas korban. “Masyarakat diharapkan patuh bukan karena takut ditilang petugas,” katanya, “melainkan karena memahami bahwa aturan dibuat demi melindungi keselamatan diri sendiri dan orang lain.”
Jadi, kalau minggu ini kamu bertemu petugas di jalan, anggap saja itu pengingat — bukan ancaman. Helm dipakai, ponsel disimpan, arus jangan dilawan. Aturan-aturan itu, pada akhirnya, bukan soal tilang. Soal pulang dengan selamat. (redaksi C8)
Views: 2
