Ketika Kepemimpinan Kehilangan Kenegarawanan

Oleh: Bakarudin AK

Kekuasaan dapat dimenangkan melalui kontestasi politik. Namun, menjadi negarawan tidak pernah ditentukan oleh hasil pemilu. Gelar itu hanya diberikan oleh sejarah.

Dalam dunia olahraga, banyak atlet pernah menjadi juara, tetapi hanya sedikit yang dikenang sebagai legenda. Muhammad Ali adalah salah satunya. Ia tidak dikenang semata karena kemenangan demi kemenangan yang diraihnya, melainkan karena keberanian, integritas, dan kesetiaannya pada nilai-nilai yang diyakini. Prestasi menjadikannya juara, tetapi karakterlah yang menjadikannya abadi.

Kepemimpinan sebuah bangsa memiliki hukum yang sama. Banyak orang mampu menduduki jabatan tinggi, tetapi tidak semuanya meninggalkan jejak yang layak dikenang. Jabatan memiliki batas waktu, sedangkan pengabdian tidak mengenal masa kedaluwarsa. Seorang pemimpin akan tetap hidup dalam ingatan rakyat apabila kekuasaan yang dimilikinya digunakan untuk memperbesar kepentingan bangsa, bukan memperluas kepentingan diri sendiri.

Karena itu, ukuran keberhasilan seorang pemimpin tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi, banyaknya proyek pembangunan, atau tingginya elektabilitas. Semua itu penting, tetapi belum memadai. Kepemimpinan pada akhirnya diukur dari satu pertanyaan sederhana: apakah rakyat merasakan keadilan, memperoleh harapan, dan hidup dengan martabat yang lebih baik?

Sejarah mengajarkan bahwa setiap kekuasaan selalu menghadapi godaan. Semakin tinggi jabatan, semakin besar pula peluang penyimpangan. Ketika kekuasaan kehilangan kendali moral, lahirlah korupsi, penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan hukum, dan kebijakan yang menjauh dari kepentingan rakyat. Di sinilah integritas menjadi pembeda utama antara seorang politikus dan seorang negarawan. Politikus sering kali berpikir tentang pemilu berikutnya, sedangkan negarawan memikirkan generasi berikutnya.

Indonesia sesungguhnya memiliki warisan nilai kepemimpinan yang sangat kaya. Dalam tradisi Nusantara, seorang pemimpin tidak hanya dituntut cerdas mengelola pemerintahan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kekuasaan, keadilan, dan kemanusiaan. Hubungan antara pemimpin dan rakyat dibangun di atas kepercayaan. Kepercayaan itulah yang menjadi sumber legitimasi paling kuat, jauh melampaui sekadar kemenangan politik.

Kepercayaan tidak dapat dibangun melalui pencitraan. Ia lahir dari keteladanan. Rakyat mungkin dapat menerima pemimpin yang tidak sempurna, tetapi sulit memaafkan pemimpin yang kehilangan kejujuran. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, kekayaan negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan pelayanan publik hadir secara adil, maka kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya.

Tantangan Indonesia pada masa depan tidak semakin ringan. Perubahan geopolitik, ketidakpastian ekonomi global, perkembangan teknologi, ancaman terhadap ketahanan pangan, kerusakan lingkungan, hingga meningkatnya kompetisi antarnegara menuntut kepemimpinan yang jauh melampaui kemampuan administratif. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang memiliki visi, keberanian mengambil keputusan, dan kecakapan membaca perubahan zaman.

Kemandirian ekonomi menjadi salah satu prasyarat penting. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, serta bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan pembangunan. Potensi tersebut hanya akan memberikan manfaat apabila dikelola dengan tata kelola yang bersih, kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional, dan pembangunan yang tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi kehilangan makna apabila kesenjangan sosial semakin melebar dan kerusakan alam terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Di tingkat global, Indonesia juga dituntut memainkan peran yang lebih bermakna. Diplomasi tidak cukup dimaknai sebagai kehadiran dalam berbagai forum internasional, melainkan kemampuan memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi bagi perdamaian dan kerja sama dunia. Negara yang dihormati bukan semata karena luas wilayah atau besarnya jumlah penduduk, melainkan karena kualitas kepemimpinannya.

Semua itu bermula dari kualitas kepemimpinan di dalam negeri. Bangsa yang kuat selalu dibangun oleh pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Amanah itu menuntut keberanian mengambil keputusan yang benar, sekalipun tidak selalu populer. Menuntut kesediaan mendengar kritik tanpa kehilangan ketegasan. Menuntut kemampuan mempersatukan, bukan mempertajam perbedaan.

Pada akhirnya, sejarah tidak pernah mengingat siapa yang paling lama memegang kekuasaan. Sejarah hanya mencatat siapa yang berhasil meninggalkan bangsa ini dalam keadaan lebih baik daripada ketika ia menerimanya.

Indonesia tidak kekurangan pemimpin. Yang masih selalu dibutuhkan adalah lebih banyak negarawan. (BAKARUDIN AK)

Catatan Penulis :