Program Makan Bergizi Gratis, Gagasan yang Pernah Dimulai Soeharto

Oleh Thowaf Zuharon

Bangsa yang kehilangan ingatan sejarah sesungguhnya tidak pernah benar-benar berjalan ke depan. Ia hanya sibuk berlari memutari lingkaran, mengira setiap fajar adalah matahari yang baru, padahal cahaya itu telah berkali-kali terbit dari ufuk yang sama.

Kita terlalu mudah memuji sebuah kebijakan sebagai “terobosan”, tetapi sering kali lupa membuka lembar-lembar sejarah yang diam-diam menyimpan jejak para pendahulu. Sejarah sesungguhnya tidak pernah mati karena dibantah. Ia lebih sering menghilang karena dilupakan.

Di Indonesia, pergantian kekuasaan acap kali diikuti pergantian ingatan. Setiap pemerintahan ingin dikenang sebagai titik awal sebuah perubahan. Padahal, pembangunan bangsa bukanlah rangkaian ledakan yang berdiri sendiri, melainkan estafet panjang antargenerasi. Sebuah gagasan yang baik tidak mengenal batas masa jabatan. Ia dapat berganti nama, berganti bentuk, bahkan berganti pelaksana, tetapi tetap membawa cita-cita yang sama.

Dalam konteks itulah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto layak dibaca dengan perspektif sejarah. Program yang kini menjadi salah satu pilar pembangunan sumber daya manusia Indonesia itu sesungguhnya bukan lahir dari ruang kosong. Jauh sebelum MBG hadir, Indonesia pernah memiliki kebijakan dengan semangat yang sangat serupa.

Pada 15 Januari 1997, Presiden Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). Melalui kebijakan itu tersimpan sebuah kesadaran yang sederhana sekaligus visioner: pendidikan tidak akan berjalan optimal apabila anak-anak datang ke sekolah dalam keadaan lapar.

Negara tidak cukup hanya membangun ruang kelas dan menyediakan buku pelajaran. Negara juga harus memastikan anak-anak memiliki asupan gizi yang cukup agar mampu belajar dengan baik.

Di sinilah terlihat cara pandang pembangunan yang dimiliki Presiden Soeharto. Persoalan gizi tidak dipandang semata sebagai urusan rumah tangga, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. PMT-AS dirancang untuk memperbaiki status gizi siswa sekolah dasar, meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat konsentrasi belajar, serta mendukung keberhasilan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Jika menggunakan istilah yang populer saat ini, kebijakan tersebut sejatinya telah berbicara tentang pembangunan human capital jauh sebelum konsep itu menjadi jargon pembangunan modern.

Hal lain yang menarik, PMT-AS tidak dibangun semata-mata sebagai program pembagian bantuan makanan. Program ini justru menghubungkan sekolah dengan sawah, ruang kelas dengan kebun, serta dunia pendidikan dengan ekonomi pedesaan.

Menu yang dianjurkan berasal dari hasil pertanian lokal, seperti telur, kacang hijau, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, dan berbagai komoditas pangan daerah lainnya. Dengan demikian, negara membeli hasil produksi rakyat untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak rakyat. Sebuah siklus ekonomi yang pada masa kini justru banyak dipuji lembaga internasional sebagai model home-grown school feeding.

Pada titik inilah terlihat benang merah antara PMT-AS dan Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo.

Memang, MBG hadir dengan skala yang jauh lebih besar. Sasaran penerimanya tidak hanya siswa sekolah, tetapi juga balita, ibu hamil, ibu menyusui, santri, dan kelompok masyarakat lainnya. Anggarannya jauh lebih besar, kelembagaannya lebih modern melalui Badan Gizi Nasional, sementara sistem pengawasan dan distribusinya memanfaatkan teknologi yang lebih maju.

Namun, apabila dicermati lebih dalam, ruh kebijakannya tetap sama: meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan nasional.

Kesamaan tersebut tentu tidak otomatis berarti bahwa MBG merupakan salinan langsung dari PMT-AS. Dalam kajian kebijakan publik, sebuah program jarang lahir melalui proses menyalin secara utuh. Yang lebih sering terjadi adalah keberlanjutan gagasan (policy continuity), yakni ketika sebuah ide yang terbukti bermanfaat terus hidup, disempurnakan, lalu disesuaikan dengan tantangan zaman.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan pola yang sama. Jepang mempertahankan program makan siang sekolah meskipun berkali-kali berganti perdana menteri. Amerika Serikat terus menjalankan National School Lunch Program selama puluhan tahun. Brasil menjadikan program makan sekolah sebagai instrumen pemberdayaan petani lokal, sementara India mengembangkan Mid-Day Meal Scheme sebagai investasi di bidang pendidikan sekaligus kesehatan masyarakat.

Yang berubah adalah mekanisme pelaksanaannya. Tujuannya tetap sama, yakni membangun kualitas manusia sebelum membangun infrastruktur.

Indonesia tampaknya sedang menempuh jalur yang serupa.

Karena itu, tidak ada alasan untuk mempertentangkan Presiden Soeharto dan Presiden Prabowo seolah-olah keduanya berada pada dua kutub yang saling meniadakan. Justru lebih menarik melihat adanya kesinambungan gagasan di antara keduanya, yakni keyakinan bahwa masa depan bangsa dimulai dari kualitas gizi anak-anaknya.

Presiden Soeharto pernah membangun ribuan Sekolah Dasar Inpres di seluruh Indonesia. Penelitian Esther Duflo—yang kemudian meraih Hadiah Nobel Ekonomi—menunjukkan bahwa investasi pendidikan tersebut memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan tingkat pendidikan, produktivitas, dan pendapatan masyarakat Indonesia.

Kini, ketika infrastruktur pendidikan itu telah tersedia, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar menyediakan ruang belajar, melainkan memastikan setiap anak yang duduk di bangku sekolah memiliki tubuh yang sehat agar mampu menyerap ilmu secara optimal.

Di situlah Program Makan Bergizi Gratis menemukan makna sejarahnya.

Program ini bukan sekadar menghadirkan sepiring nasi, sebutir telur, atau segelas susu. Lebih dari itu, MBG merupakan pernyataan bahwa negara hadir bukan hanya ketika rakyat jatuh sakit, melainkan jauh sebelumnya, ketika masa depan seorang anak sedang dibentuk melalui gizi yang baik, kesehatan yang terjaga, dan kesempatan belajar yang setara.

Barangkali memang demikian cara sejarah bekerja. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk revolusi yang memutus masa lalu. Kadang-kadang sejarah justru bergerak dengan tenang: melanjutkan gagasan lama yang terbukti baik, memperbaiki kekurangannya, lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman.

Jika cara pandang ini dapat diterima, maka Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Program ini juga dapat dilihat sebagai mata rantai baru dalam perjalanan panjang pembangunan manusia Indonesia—sebuah ikhtiar yang salah satu fondasinya pernah diletakkan Presiden Soeharto melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah.

Pada akhirnya, demikianlah hakikat sebuah bangsa yang matang. Ia tidak sibuk memperdebatkan siapa yang paling berhak mengklaim sebuah gagasan. Sebaliknya, ia memilih merawat setiap gagasan yang terbukti membawa manfaat agar tetap hidup, berpindah dari satu generasi pemimpin kepada generasi berikutnya, laksana obor yang terus menyala tanpa pernah mempersoalkan siapa tangan pertama yang menyalakan apinya.

Catatan Penulis :