Politik

Indonesia dan Mesir Sepakati Empat Kerja Sama, Apa Manfaatnya bagi Masyarakat?

×

Indonesia dan Mesir Sepakati Empat Kerja Sama, Apa Manfaatnya bagi Masyarakat?

Sebarkan artikel ini
Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Jakarta. Minggu (11/10/26) Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Ringkasan: Indonesia dan Mesir menyepakati empat dokumen kerja sama dalam kunjungan Presiden Abdel Fattah El-Sisi ke Jakarta. Kesepakatan mencakup kemitraan strategis, visa bagi pemegang paspor tertentu, statistik, serta kelautan dan perikanan.  

Channel8.co.id, Jakarta — Hubungan Indonesia dan Mesir kembali mendapat dorongan baru. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi ke Jakarta pada 10–11 Oktober 2026, kedua negara mengumumkan empat dokumen kerja sama yang mencakup diplomasi, visa, statistik, serta kelautan dan perikanan.

Kesepakatan diumumkan setelah pertemuan El-Sisi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Apa saja yang disepakati?

Menurut Sekretariat Negara, empat dokumen tersebut meliputi:

  1. Rencana aksi kemitraan strategis antara kementerian luar negeri kedua negara.
  2. Pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, dinas, dan khusus.
  3. Kerja sama di bidang statistik.
  4. Kerja sama di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam pernyataan pers bersama, Prabowo juga menyebut perdagangan, investasi, ekonomi, dan industri pertahanan sebagai bidang kerja sama yang dibahas.

Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Apa manfaatnya buat masyarakat?

Kerja sama antarnegara bisa membuka peluang di berbagai sektor, mulai dari perdagangan sampai pengembangan industri. Namun, pengumuman kesepakatan belum otomatis berarti program langsung berjalan atau masyarakat langsung merasakan manfaatnya.

Begitu juga soal visa. Kesepakatan yang diumumkan menyebut kategori paspor tertentu, sehingga tidak tepat jika langsung disimpulkan semua warga Indonesia akan bebas visa ke Mesir.

Lalu, apa yang perlu ditunggu?

Hal penting berikutnya adalah pelaksanaan. Masyarakat perlu mengetahui program apa yang benar-benar berjalan, kapan dimulai, dan hasil apa yang bisa diukur.

Dengan begitu, kerja sama Indonesia–Mesir tidak hanya berhenti sebagai kabar diplomatik, tetapi juga bisa dinilai dari manfaat nyatanya. (red- sumber : BPMI-Setpres)

Views: 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *