Channel8.co.id, Surabaya – Pesan tegas dan bernada keras disampaikan Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, saat melantik Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi se-Indonesia Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jumat (17/4/2026).
Di hadapan petugas haji dari berbagai embarkasi nasional, Menhaj menegaskan bahwa pelayanan kepada jemaah tidak boleh sekadar formalitas administrasi, tetapi harus benar-benar menghadirkan kehadiran negara yang nyata, manusiawi, dan melindungi. Pelantikan dan penegasan tersebut diberitakan luas media nasional pada 17–18 April 2026.
Menurutnya, embarkasi merupakan titik pertama di mana jemaah mulai merasakan sentuhan pelayanan negara sebelum berangkat ke Tanah Suci. Karena itu, kualitas layanan menjadi tolok ukur utama keberhasilan penyelenggaraan haji.
Yang paling menjadi sorotan adalah perhatian kepada kelompok rentan.
“Lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar pelengkap,” tegas Menhaj.
Pernyataan ini menjadi alarm keras bagi seluruh petugas agar tidak ada jemaah yang terabaikan, terutama mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra.
Menhaj menekankan, pelantikan PPIH bukan seremoni tahunan biasa, melainkan penyerahan amanah besar negara untuk memastikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah berjalan sejak dari embarkasi hingga kepulangan.
“Pelantikan ini adalah peneguhan amanah untuk menghadirkan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah secara nyata sejak dari embarkasi,” ujarnya.
Dalam aspek teknis, seluruh petugas diminta bekerja berbasis data yang akurat dan presisi, mulai dari dokumen perjalanan, pra-manifest, penempatan kloter, layanan kesehatan, hingga distribusi kebutuhan jemaah.
Tak hanya itu, Menhaj juga menyoroti skema murur dan tanazul yang harus didukung pendataan valid agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan jemaah.
Sorotan lain yang disampaikan dengan nada sangat tegas adalah soal integritas petugas.
“Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan atau pelayanan yang diskriminatif. Petugas haji harus menjadi teladan dalam kejujuran dan akhlak pelayanan,” tandasnya.
Pesan ini menegaskan bahwa kepercayaan jemaah adalah amanah yang tidak boleh dikhianati, terutama di tengah tingginya harapan publik terhadap kualitas penyelenggaraan haji tahun ini.
Menutup arahannya, Menhaj mengingatkan bahwa seluruh PPIH embarkasi di Indonesia harus bergerak sebagai satu tim nasional dengan satu standar pelayanan, meskipun pelantikan dilakukan secara hybrid.
“Walaupun dilantik secara hybrid, kita adalah satu tim nasional dengan satu standar pelayanan,” pungkasnya.
Pelantikan ini menjadi penanda kesiapan akhir petugas menjelang masuknya kloter pertama ke asrama haji pada 21 April 2026, sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci sehari setelahnya. (Koni)
