Channel8.co.id, Jakarta– Publik dikejutkan oleh dua peristiwa besar yang terjadi beruntun di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala badan, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor pusat BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Keputusan pergantian pimpinan BGN diumumkan pada Selasa (2/6). Selain Dadan Hindayana, dua wakil kepala badan, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga diberhentikan. Presiden kemudian menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.
Keesokan harinya, Rabu (3/6), tim penyidik Kejagung mendatangi dan menggeledah kantor BGN. Sejumlah laporan media menyebut pengamanan di sekitar gedung diperketat selama proses berlangsung. Namun hingga saat ini, Kejagung belum menjelaskan secara resmi perkara yang menjadi dasar penggeledahan tersebut.
Pergantian pimpinan dan penggeledahan yang terjadi hampir bersamaan memicu perhatian luas masyarakat. Berbagai spekulasi muncul terkait kemungkinan adanya persoalan tata kelola atau pengawasan program di lingkungan BGN. Meski demikian, pemerintah maupun Kejagung belum menyampaikan keterkaitan langsung antara pencopotan pejabat BGN dan langkah penyidikan yang sedang berjalan.
Menanggapi pencopotannya, Dadan Hindayana menyatakan bahwa pergantian jabatan merupakan hak prerogatif atau hak mutlak Presiden. Ia juga menyampaikan penghormatan terhadap keputusan tersebut.
BGN sendiri merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan bertugas menjalankan program pemenuhan gizi nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung mengenai hasil penggeledahan dan dugaan kasus yang sedang diusut. (Red)
Editor: Perkembangan kasus ini masih berlangsung. Informasi akan diperbarui setelah ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung maupun pemerintah.
