Channel8.co.id, Jakarta – Dua puluh Oktober nanti, pemerintahan Prabowo-Gibran genap dua tahun. Dan pekan ini, dua lembaga survei merilis “rapor”-nya — hasilnya sama-sama menunjukkan penurunan, meski yang diukur berbeda.
Mulai dari survei SMRC. Survei nasional ini digelar 1–10 Oktober 2026 dengan 1.200 responden, dan hasilnya dibacakan pendiri SMRC Saiful Mujani dalam acara Bedah Politik di SMRC TV, Selasa (13/10). Temuan utamanya: hanya 47,7% publik yang menilai Indonesia sedang menuju ke arah yang benar. Bandingkan dengan Oktober 2024 — dua tahun lalu, angkanya 83%. Artinya, dalam dua tahun, keyakinan publik anjlok lebih dari 35 poin. Sebaliknya, 34,3% kini menilai Indonesia menuju ke arah yang salah, dan 18% sisanya ragu atau tidak menjawab.
Saiful Mujani menyebut penurunan persepsi positif ini sebagai yang terbesar sepanjang 25 tahun terakhir pencatatan survei — dan levelnya kini terendah sejak era pemilihan presiden langsung. Itu klaim yang besar, dan ia menyampaikannya dengan data pembanding lintas tahun.
Ada temuan kedua yang tak kalah menarik: kepuasan terhadap pelaksanaan demokrasi turun dari 62% (Maret 2026) menjadi 40% (Oktober 2026), dengan ketidakpuasan mencapai 56,5% — juga disebut terendah dalam catatan historis. Tapi — dan ini penting — 69,7% publik tetap menilai demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik bagi Indonesia.
Nah, di sini bagian yang sering bikin bingung. Kok bisa tidak puas tapi tetap dukung demokrasi? Sederhananya, maksudnya begini: yang dinilai buruk adalah cara demokrasi dijalankan sekarang, bukan demokrasi itu sendiri. Ibarat kamu kecewa sama masakan di sebuah restoran, tapi kamu tetap percaya konsep “restoran” itu bagus. Publik tampaknya membedakan keduanya.
Survei kedua datang dari Arawicaksa Institute, digelar 3–8 Oktober 2026 dengan 1.200 responden. Yang diukur di sini bukan “arah bangsa”, melainkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah: 50,1% menyatakan puas (hanya 3,3% yang “sangat puas”), 44,8% tidak puas, dan 5,1% tidak tahu atau tidak menjawab. Jadi gambarannya: publik terbelah nyaris seimbang, dengan selisih tipis.
Lalu, apa yang paling dikeluhkan? Urutannya jelas dan sangat “dapur”: stabilitas harga kebutuhan pokok (38%), lapangan kerja (21,2%), pemberantasan korupsi (10,7%), pengentasan kemiskinan (8,6%), dan kelangkaan BBM serta elpiji (6,3%). Lima besar keluhan ini semuanya soal perut dan dompet — bukan soal ideologi.
Satu catatan metodologi biar kita adil membaca angka: dua survei ini dilakukan lembaga berbeda, dengan pertanyaan berbeda, pada rentang tanggal yang sedikit berbeda. Jadi wajar kalau hasilnya tidak identik — yang satu mengukur persepsi arah bangsa, yang lain mengukur kepuasan kinerja. Keduanya sah dibaca berdampingan, tapi jangan dicampuradukkan seolah satu survei.
Buat pemerintahan, pesannya cukup jelas: dua tahun berjalan, “pekerjaan rumah” yang ditagih publik bukan proyek mercusuar, melainkan harga di pasar dan lowongan kerja. Dan buat kita yang membaca, angka-angka ini pengingat bahwa demokrasi bukan cuma soal siapa yang menang pemilu — tapi soal apakah hidup sehari-hari terasa membaik setelahnya.
BACA JUGA: “4 Sudah ‘Iya’, 3 Masih ‘Nanti Dulu’”: Peta Dukungan Prabowo 2029 Mulai Terbelah
Views: 1
