Ringkasan : Jumat (16/10), Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya bicara terbuka soal operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Channel8.co.id, Jakarta – Setelah sepekan nama-nama tersangka hanya beredar sebagai “berdasarkan informasi”, KPK kini memaparkan ke publik — bukan cuma siapa tersangkanya, tapi bagaimana dugaan skemanya bekerja.
Dan skemanya, guys, berkutat pada satu hal: dana siap pakai. Atau disingkat DSP.
Buat yang belum familiar: dana siap pakai itu “tabungan darurat” BNPB — dana yang dicadangkan pemerintah untuk keadaan darurat bencana dan bisa dicairkan cepat tanpa birokrasi panjang. Menurut Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein, dalam keterangan di Jakarta Jumat ini, DSP dalam perkara ini dipakai untuk penanganan karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera.
Nah, di sini bagian yang sering bikin bingung. DSP itu memang dirancang fleksibel — supaya saat bencana datang, bantuan tidak tersangkut prosedur. Tapi menurut KPK, fleksibel bukan berarti bebas aturan. Pencairannya harus memenuhi salah satu dari empat syarat: ada status keadaan darurat bencana, ada status keadaan tertentu, ada pertimbangan risiko bencana dari Kepala BNPB, atau untuk bantuan kemanusiaan ke luar negeri.
Dugaan permainannya ada di tahap penyaluran. KPK menemukan dokumen bernama Rencana Kerja Kolaboratif (RKK) — intinya daftar penyedia barang dan jasa yang ditunjuk BNPB lewat metode penunjukan langsung. Penunjukan langsung itu artinya tidak lewat lelang terbuka; penyedianya ditunjuk begitu saja, dengan alasan kecepatan penanganan darurat. Menurut KPK, perusahaan yang terafiliasi dengan salah satu tersangka — Bima Setiawan — justru mendapat penunjukan langsung sebagai penyedia pengadaan yang memakai DSP. “Sehingga atas penggunaan DSP berbasis RKK yang dimaksud justru diduga menguntungkan sejumlah pihak di BNPB,” kata Ahmad Taufik Husein.
Sederhananya, maksudnya begini: dana darurat yang seharusnya meluncur cepat ke lokasi bencana, diduga dibelokkan lewat penunjukan penyedia yang sudah “diatur”. Kecepatan yang menjadi alasan penunjukan langsung, justru menjadi celah.
Atas dugaan itu, KPK menjerat para tersangka dengan dua klaster pasal: konflik kepentingan dan suap. Praktiknya diduga sudah berlangsung sejak 2022 — berkaitan dengan kepentingan pribadi serta dugaan suap, menurut pemberitaan iNews yang meliput keterangan KPK Jumat ini.
Lalu siapa saja kelimanya? Ini yang sepekan ini kami tahan di redaksi — dan per hari ini sudah bisa kami muat karena KPK sudah menyampaikan keterangannya secara resmi. Kelimanya: Gabriel Purwaka Sigit — Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Bima Setiawan — adik kandung mantan Kepala BNPB Suharyanto yang juga tenaga ahli; Richard Erlangga — tenaga ahli Kepala BNPB; serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.
Soal pergantian Kepala BNPB — Suharyanto diganti Kristomei Sianturi pada Kamis (15/10) — Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidikan tidak berkaitan dengan pergantian itu dan menyebutnya hak prerogatif Presiden. Budi juga menyebut kelima tersangka seluruhnya berasal dari kalangan sipil, dan penyidik membuka peluang penggeledahan serta pemanggilan saksi dalam waktu dekat. Soal kemungkinan Suharyanto diperiksa, KPK belum memastikan — “tergantung kebutuhan penyidik”.
Sementara itu di Gedung Merah Putih yang sama, ada antrean perkara lain: OTT Bupati Klaten. KPK sudah menetapkan tersangka Jumat ini setelah gelar perkara Kamis malam — konferensi persnya dijadwalkan Jumat sore. Yang sudah pasti: 20 orang diamankan di Klaten dan Jakarta, uang tunai sekitar Rp1,9 miliar disita plus sebuah tong biru yang diduga dipakai menampung uang, dan perkaranya mencakup lima klaster dugaan korupsi — pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari OPD/SKPD, hingga dugaan pemberian ke oknum BPK terkait audit. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sempat berkata kepada wartawan: “Mohon saya dimaafkan kalau ada salah. Saya mengikuti proses hukum yang berlaku. Mohon maaf telah mengecewakan.”
Satu pekan, dua OTT, dan untuk pertama kalinya publik bisa membaca nama-nama tersangka BNPB secara resmi. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku — tapi skema yang dibuka KPK hari ini memberi gambaran kenapa dana bencana disebut-sebut sebagai “lahan basah”: semakin darurat, semakin longgar pengawasannya. Dan itu justru yang harus paling dijaga. (Redaksi C8)
Views: 0
