Prabowo Setuju Terima Bantuan Negara Tetangga untuk Atasi Karhutla

Ringkasan : Pemerintah Indonesia menyetujui penerimaan bantuan negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. BNPB membahas mekanisme bantuan di tingkat teknis.

Channel8.co.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyetujui penerimaan bantuan dari negara-negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Mekanisme bantuan tersebut sedang dibahas pada tingkat teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan persetujuan itu pada Kamis, 15 Oktober 2026, setelah menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, sejumlah negara tetangga telah menyatakan kesiapan membantu Indonesia menghadapi kebakaran. Malaysia pernah menawarkan helikopter, pesawat, dan personel, sementara Singapura juga menyampaikan kesiapan memberikan dukungan. Bentuk bantuan yang akan dijalankan tetap bergantung pada kebutuhan operasional dan proses koordinasi pemerintah.

Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api

Karhutla dapat menimbulkan persoalan lebih luas daripada kerusakan lahan. Asap berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, serta kegiatan ekonomi. Dampak asap juga dirasakan di sejumlah wilayah negara tetangga.

Karena itu, keberhasilan penanganan perlu dinilai dari perkembangan kebakaran di lapangan, perlindungan masyarakat terdampak, pemulihan ekosistem, dan upaya pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi.

Kerja sama internasional dapat membantu menambah kapasitas penanganan, tetapi tidak menggantikan tanggung jawab pemerintah untuk mengendalikan kebakaran, mengawasi pengelolaan lahan, dan menindak pelanggaran berdasarkan bukti.

Apa yang perlu diketahui masyarakat?

Warga di wilayah terdampak perlu mengikuti informasi kualitas udara, peringatan kesehatan, dan arahan pemerintah daerah. Informasi tentang lokasi kebakaran serta kondisi udara sebaiknya merujuk pada pembaruan resmi, bukan hanya pada jumlah titik panas yang beredar di media sosial.

Pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka jenis bantuan yang diterima, lokasi pengerahan, dan hasil penanganannya agar publik dapat menilai perkembangan situasi secara objektif. (koni)