Channel8.co.id, Jakarta, Pernah dengar cerita klasik ini? Tetangga yang jelas-jelas mampu dapat bantuan sosial. Sementara warga paling miskin di RT tidak dapat apa-apa — karena namanya tidak masuk daftar.
Nah, pemerintah bilang masalah klasik itu mau dibereskan. Caranya: Perlinsos Digital. Dan tanggalnya sudah diumumkan: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program Perlindungan Sosial Digital secara nasional pada 10 November 2026.
Pengumumannya disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, usai rapat terbatas dengan Presiden di Istana Merdeka, Selasa (20/10). “Tadi kita laporkan mengenai Perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada 10 November,” kata Luhut.
Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Foto: BPMI Setpres/Rusman
Oke, sekarang bagian pentingnya: apa yang sebenarnya berubah?
Sederhananya begini. Selama ini, banyak bantuan negara disalurkan sebagai subsidi produk — subsidi yang “nempel di barang”. Contoh paling gampang: harga LPG 3 kg yang murah untuk semua pembeli di pangkalan. Masalahnya: yang menikmati harga murah bukan cuma orang miskin. Orang kaya yang beli juga dapat harga murah. Subsidi bocor ke yang tidak berhak — dan ini sudah dikritik bertahun-tahun.
Perlinsos Digital membalik logikanya: bukan subsidi nempel di barang, tapi uang nempel di orang. Bantuan disalurkan sebagai transfer tunai — uang dikirim langsung ke penerima yang berhak. Kata Luhut, ke depan pemerintah “tidak memberikan subsidi kepada produk lagi”.
Nah, di sini bagian yang sering bikin bingung: gimana caranya tahu siapa yang berhak?
Jawabannya: satu data digital. Warga mendaftar mandiri lewat portal Perlinsos memakai NIK dan verifikasi wajah, dibantu sekitar 775 ribu agen Perlinsos di lapangan — petugas yang membantu warga yang gaptek atau tidak punya akses internet. Per 20 Oktober 2026, uji coba sudah menjangkau 514 kabupaten/kota, dengan 11,5 juta kepala keluarga terdaftar dan lebih dari 600 ribu pendaftar baru per hari.
DEN mengklaim hasil studi dari pilot di Bali: exclusion error turun 24,1 persen dan inclusion error turun 4,1 persen. Dua istilah ini penting dipahami:
Exclusion error itu kesalahan yang paling menyakitkan: warga miskin yang berhak tapi tidak masuk daftar, jadi tidak dapat apa-apa. Inclusion error kebalikannya: orang yang sebenarnya tidak berhak tapi masuk daftar dan ikut dapat bantuan.
Catat baik-baik: ini klaim studi internal DEN — belum ada verifikasi independen. Jadi baca sebagai klaim, bukan vonis.
Sejarahnya — tau dulu baru ngomong: masalah bansos salah sasaran ini sudah bertahun-tahun, dari era DTKS sampai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Subsidi produk sendiri adalah warisan puluhan tahun — dari BBM bersubsidi sampai LPG melon. Perlinsos Digital adalah upaya pertama memindahkan logika “subsidi nempel di barang” menjadi “uang nempel di orang”. Pilotnya dimulai di Banyuwangi pada September 2025, lalu diperluas bertahap hingga ke seluruh 514 kabupaten/kota bulan ini.
Satu kejujuran dari meja redaksi: sampai hari ini, tiga hal belum diumumkan — nominal bantuannya berapa, seberapa sering dicairkan, dan total anggarannya. Jadi kalau ada angka-angka pasti yang sudah menyebar di media sosial, jangan dipercaya dulu.
Yang jelas: mulai 10 November, arsitektur bansos Indonesia berubah. Uang negara tidak lagi disebar lewat harga barang yang murah untuk semua orang — tapi dikirim langsung ke mereka yang berhak. Gagasan sederhananya indah. Ujian sebenarnya dimulai setelah launching: apakah datanya benar-benar tepat sasaran, dan apakah warga paling rentan — yang tidak punya HP, tidak punya KTP elektronik — tidak tertinggal lagi. (Redaksi C8)
Views: 3
