Channel8.co.id – Jakarta. Indonesia Halal Watch (IHW) menyambut positif pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal secara penuh yang dijadwalkan mulai 17 Oktober 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah maju pemerintah dalam memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat ekosistem industri halal nasional.
Founder IHW, Dr. H. Ikhsan Abdullah, SH., MH., mengatakan kebijakan wajib halal menunjukkan kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Menurut Ikhsan, roadmap yang jelas sangat dibutuhkan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar dapat menyesuaikan rantai pasok dan proses produksi. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan reputasi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
IHW juga mendukung usulan BPJPH agar masa berlaku sertifikat halal ditetapkan selama empat tahun. Usulan ini dinilai lebih rasional dibandingkan masa berlaku seumur hidup sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, serta sejalan dengan praktik sertifikasi internasional.
“IHW sejak lama mengusulkan masa berlaku empat tahun. Sertifikasi tanpa batas waktu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Ikhsan.
Selain itu, IHW mengingatkan pemerintah agar menghentikan kebijakan yang tidak konsisten dalam tata kelola jaminan produk halal, termasuk perubahan aturan yang berulang, lemahnya pengawasan LPH dan auditor, serta minimnya pengawasan peredaran produk di masyarakat.
IHW menegaskan bahwa halal bukan sekadar urusan administratif, melainkan hak konstitusional sekitar 240 juta konsumen Muslim di Indonesia. Karena itu, negara diminta hadir menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen secara berkelanjutan.
