Oleh : Bakarudin. AK
Channel8.co.id – MEMASUKI AKHIR BULAN APRIL 2026 publik mendapat serbaneka informasi yang memacu jantung berdegub lebih kencang. Konflik antara Amerika Serikat-Israel melawan yang belum mereda sampai hari ini, telah memicu instabilitas geopolitik, geoekonomi dan krisis energi di dunia. Di dalam negeri, gerakan cepat Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, diharapkan menjadi jalan ke luar yang strategis. Walaupun lambat-laun tekanan ekonomi dan fiskal yang telah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menunjukkan pengaruh besar terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menghadapi persoalan “menuju krisis” belakangan ini, anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh jajaran pejabat di daerah, tentu saja harus mampu mengambil langkah-langkah strategis. Kebijakan work from home (WFH) adalah salah satu langkah efisiensi. WFH bukanlah hari libur untuk aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu, ASN harus tetap produktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di tengah era kemajuan teknologi setiap orang dapat bekerja di mana pun berada. Kebijakan serupa juga diterapkan di banyak negara lain. Gerakan hemat energi juga diterapkan, antara lain, mematikan lampu dan pendingin ruangan yang tidak penting penggunaannya.
Pada sambutannya di acara retret kepala DPRD Provinisi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Akademi Militer Magelang, Presiden Prabowo Subianto, yang baru beberapa hari kembali dari lawatan ke Rusia dan Perancis, bahkan menolak saran untuk tidak hadir atau diwakili dalam acara tersebut. Presiden Prabowo Subianto, menilai urgensi retret untuk menyampaikan persoalan serius pada saat ini. “Saya akan berbicara dari hati ke hati dan beranggapan semua yang hadir memiliki semangat sebagai seorang patriot. Saya beranggapan begitu,”kata Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan sambutannya.
Pemerintah memang harus berhati-hati dalam menghadapi perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang berimplikasi kepada kondisi di Indonesia. Pengaruh sudah terlihat jelas, misalkan, pada nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang telah melewati Rp 17.140,00/dollar AS. Melorotnya nilai tukar rupiah mempengaruhi kondisi finansial dan ekonomi nasional, seperti melemahnya daya saing untuk perdagangan, terutama industri-industri berorientasi ekspor. Selain itu, akan berpengaruh pula pada import barang untuk kepentingan industri nasional.
Perkembangan terakhir, pemerintah akhirnya harus memilih kebijakan yang tidak populer pada pekan ketiga bulan April ini. Akhirnya PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per Sabtu (18/4/2026). Kenaikan harga BBM hari ini berlaku untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.Sementara untuk harga BBM nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green tidak mengalami perubahan harga alias tetap mengacu pada harga 1 April 2026. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, harga Pertamax Turbo menyentuh angka Rp 19.400 per liter. Kenaikan yang terjadi sebesar Rp 6.300 per liter dari sebelumnya Rp 13.100 per liter yang berlaku pada awal April 2026. Untuk harga Dexlite terbaru yakni Rp 23.600 per liter yang sebelumnya Rp 14.200. Kenaikannya sebesar Rp 9.400 per liter. Begitu juga untuk Pertamina Dex yang kini harganya Rp 23.900 per liter, naik sebesar Rp 9.400 per liter dari sebelumnya Rp 14.500 per liter.
Pada saat bersamaan harga gas pun mengalami kenaikan. Harga gas LPG di Indonesia per April 2026 mengalami penyesuaian, di mana LPG 12 Kg non-subsidi naik menjadi sekitar Rp210.000-Rp395.000 per tabung, sementara Bright Gas 5,5 kg naik ke Rp114.000. Gas elpiji subsidi 3 kg di beberapa wilayah juga mengalami kenaikan harga di tingkat eceran, berkisar Rp23.000-Rp 25.000 per tabung
Dalam penjelasannya, Menteri Keuangan Purbawa menyampaikan kondisi APBN pada saat ini. Defisit APBN Indonesia Kuartal I-2026 mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93% dari PDB, melonjak 140,5% akibat belanja negara yang meningkat 31,4%. Meskipun defisit awal tahun (Januari) tercatat Rp54,6 triliun, pemerintah menegaskan postur fiskal tetap aman dan terkendali, dengan proyeksi defisit tahunan berkisar di angka 2,68%-2,9% dari PDB. Penyebab utama adalah terjadinya lonjakan belanja negara yang tumbuh 31,4% menjadi Rp 815 triliun. Salah satu pendorongnya adanya percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak pengamat menyoroti pengaruh program MBG—yang menjadikan kebanggaan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyampaikan anggaran jumbo MBG belum disertai akuntabilitas pada pelaksanaannya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Sedangkan defisit tahunan diproyeksikan berada di angka 2,68% hingga 2,9% dari PDB (masih di bawah batas aman 3% UU Keuangan Negara). Tidak kalah penting dicermati adalah beban bunga utang meningkat menjadi sekitar Rp599,4 triliun pada 2026. Sedang risiko fiskal eksternal tidak lain disebabkan kenaikan harga minyak dunia (diproyeksi mencapai US$100/barel)–mempengaruhi pelebaran defisit. Meskipun terjadi peningkatan defisit, pemerintah memastikan kebijakan fiskal tetap disiplin dan di bawah batas hukum yang berlaku. “Ruang fiskal APBN masih cukup longgar karena masih ada pendapatan lain yang dapat menekan defisit di bawah 3%. Jadi biasanya anggaran kita memang seperti itu, kita bisa membuat langkah-langkah baru yang menekan atau meningkatkan pendapatan kita,” ucap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi
Beberapa pengamat ekonomi menilai keinginan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengunci defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di level 2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) kurang realistis. Hal itu dikarenakan beban subsidi maupun kompensasi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) yang akan ditanggung oleh APBN di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik bahkan mencapai defisit Rp 7,3 triliun per 30 hari atau Maret 2026. Diperkirakan defisit pemerintah per Maret 2026 atau yang akan diumumkan pada bulan ini juga akan tembus melebihi 0,6% dari PDB. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan defisit bulan lalu sebesar 0,53% terhadap PDB dan melebihi dari periode yang sama tahun lalu di angka 0,43% dari PDB.
Sebagaimana diketahui, batas aman rasio utang pemerintah Indonesia menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maksimal 60% dari PDB. Meski demikian, pemerintah cenderung menjaga rasio utang di kisaran di bawah 40% dari PDB. Jika langkah penyesuaian defisit lebih dari 3% diambil, pemerintah harus mengajukan revisi undang-undang (RUU) kepada DPR. Pasalnya, batas defisit maksimal 3% dari PDB saat ini diatur dalam UU.
Deretan angka-angka tersebut tentu tidak menjadi perhatian masyarakat. Sebagian masyarakat dipastikan pada pemahaman bagaimana pengaruhnya terhadap harga barang konsumsi. Setiap kenaikan harga barang akan mempengaruhi daya beli, lantaran adanya kenaikan tidak selaras dengan kenaikan penghasilan. Akibatnya beban ekonomi masyarakat semakin tinggi. Begitu pula kenaikan harga BBM dan gas nonsubsidi diperkirakan akan memicu kenaikan barang konsumsi, seperti sandang, pangan, dan hasil-hasil industri yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Merosotnya kondisi ekonomi masyarakat dapat menimbulkan gejolak sosial. Semangat patriotik yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada retret para Ketua DPRD se-Indonesia, bukanlah sekedar ajakan melainkan pemahaman pentingnya para pejabat negara dalam bersikap. Patriotisme adalah sifat kepahlawanan yang mengutamakan kepentingan nasional dan rakyat, bukan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Dibutuhkan pengorbanan yang luar biasa dibandingkan mengorbankan kepentingan rakyat. Perilaku “aji mumpung” menjadi sikap tidak populer yang dapat mendorong kemarahan masyarakat. Di tengah situasi dan kondisi yang memprihatinkan, bahkan tidak dalam kondisi krisis sekalipun. Jika para pejabat publik bisa memberikan teladan, maka setiap kebijakan akan mendapat dukungan. Namun demikian, kita tentu harus bersikap waspada, selalu ada “penumpang gelap” yang berusaha membuat keonaran untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Siapakah “penumpang gelap” itu? Tentu saja mereka yang tidak memiliki sikap patriotik dalam menjalani kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah. (BAKARUDIN AK)
Catatan Penulis :
Penulis dan Pengamat di bidang sosial, biografi, ekonomi desa, dan opini terkait isu energi
============
Channel8.co.id adalah platform digital media on line. Konten ini menjadi tanggung jawab penulis/bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Channel8.co.id.
