Oleh : Noor Djohan Nuh
Sejarah sering kali melahirkan tokoh-tokoh besar dari tempat-tempat yang tak pernah diduga. Begitu pula dengan Soeharto.
Tidak ada yang menyangka bahwa sebuah desa kecil bernama Kemusuk, di wilayah Sedayu, Bantul, Yogyakarta, kelak akan dikenal dunia karena melahirkan seorang presiden yang memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa.
Pada Rabu Kliwon, 8 Juni 1921, bertepatan dengan 1 Syawal 1339 Hijriah, Soekirah melahirkan seorang bayi laki-laki. Bersama suaminya, Kertosudiro, mereka memberi nama anak itu Soeharto.
Tak ada kisah tentang langit yang berubah warna, suara petir yang membelah cakrawala, atau pertanda alam sebagaimana kerap mewarnai cerita kelahiran tokoh-tokoh besar. Soeharto lahir seperti jutaan bayi lainnya: sederhana, tanpa kemegahan, tanpa ramalan.
Desa Kemusuk saat itu hanyalah perkampungan agraris. Jalan masih berupa tanah, listrik belum menjangkau rumah-rumah penduduk, dan kehidupan berjalan mengikuti irama musim tanam. Dari desa sederhana itulah perjalanan panjang seorang anak petani dimulai.
Selama puluhan tahun, nama Kemusuk nyaris tak pernah disebut dalam percakapan nasional. Baru ketika Soeharto tampil dalam pusaran sejarah Indonesia, desa itu ikut dikenal hingga mancanegara.
Momentum yang mengubah segalanya datang pada penghujung September 1965.
Indonesia dilanda krisis politik setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September. Tujuh perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian itu, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, mengambil alih komando Angkatan Darat berdasarkan mekanisme komando militer agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.
Keputusan tersebut membawa Soeharto ke pusat panggung sejarah nasional.
Pada saat yang sama, Presiden Soekarno menetapkan Asiaten III Menpangad Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat. Situasi itu menimbulkan dualisme kepemimpinan yang berlangsung dalam masa-masa paling genting sejak Indonesia merdeka.
Sehari kemudian, Soeharto dipanggil ke Istana Bogor. Presiden Soekarno menegurnya dan kembali menyebutnya sebagai “Opsir Koppig”—perwira keras kepala. Julukan itu bukan hal baru. Hampir dua puluh tahun sebelumnya, dalam Peristiwa 3 Juli 1946, Soekarno pernah menggunakan sebutan yang sama ketika Soeharto menolak menerima perintah yang dinilainya tidak sesuai tata komando militer.
Namun sejarah terus bergerak.
Setelah menjelaskan dasar tindakannya, Soeharto memperoleh kepercayaan Presiden Soekarno dan menetapkannya sebagai Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Dalam beberapa bulan berikutnya, posisinya semakin menguat.
Tanggal 11 Oktober 1965, tokoh pemberontakan G30S/PKI, Kolonel Latief ditangkap. Di sakunya ditemukan surat yang isinya ia meminta perlindungan kepada Pelaksana Harian Pimpinan Angkatan Darat Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro.
Atas fakta keterkaitan Pranoto dengan Latief, tanggal 16 Oktober 1965, Presiden Soekarno memecat Pranoto dan melantik Mayor Jenderal Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan menaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal.
Kurang dari tiga tahun kemudian, melalui Ketetapan MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968, Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.
Sejak saat itu, perjalanan seorang anak desa dari Kemusuk memasuki babak baru.
Berbeda dengan pendahulunya yang menetap di Istana Merdeka, Soeharto memilih tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah sederhana di Jalan Cendana Nomor 8, Jakarta. Alamat itu kemudian berkembang menjadi simbol kekuasaan Orde Baru. Dari sanalah lahir istilah “Cendana”, yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari kosakata politik Indonesia.
Tak lama setelah menjabat sebagai presiden, jurnalis Amerika O.G. Roeder menerbitkan buku The Smiling General. Buku itu memperkenalkan Soeharto kepada dunia sebagai seorang jenderal yang tenang, murah senyum, dan memimpin Indonesia pada masa penuh tantangan.
Prestasi besar kemudian mewarnai perjalanan pemerintahan Presiden Soeharto. Selama lebih dari tiga dasawarsa, Indonesia menikmati stabilitas politik dan keamanan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan nasional secara terencana, terukur, dan berkesinambungan.
Di bidang pertanian, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras, sebuah prestasi yang memperoleh pengakuan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Dari negara yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pengimpor beras terbesar, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan bahkan sempat mengekspor beras ke sejumlah negara.
Di bidang pendidikan, pemerintah melaksanakan Program Sekolah Dasar Inpres secara besar-besaran. Dalam kurun sekitar lima tahun, lebih dari 60.000 gedung sekolah dasar dibangun di berbagai pelosok Indonesia sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Keberhasilan program tersebut kemudian menarik perhatian para peneliti internasional. Penelitian mengenai dampak pembangunan SD Inpres terhadap kualitas sumber daya manusia menjadi bagian dari karya ilmiah yang mengantarkan Esther Duflo bersama Abhijit Banerjee dan Michael Kremer meraih Hadiah Nobel Ekonomi pada 2019. Penelitian itu menunjukkan bahwa investasi besar-besaran pada pendidikan dasar memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan pendidikan dan pendapatan masyarakat.
Di bidang ekonomi, pemerintah menjalankan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Selama sebagian besar masa pemerintahannya, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil, bahkan pada periode tertentu berada pada kisaran 7 hingga 9 persen per tahun. Indonesia juga berhasil bertransformasi dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berkembang dengan tingkat pendapatan menengah.
Dalam pandangan banyak kalangan, keberhasilan menjaga stabilitas politik, meningkatkan produksi pangan, memperluas akses pendidikan, membangun infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadikan Indonesia sebagai salah satu contoh keberhasilan pembangunan di Asia. Bersama negara-negara seperti Korea Selatan dan India yang mengalami pertumbuhan pesat di kawasan, Indonesia sering disebut sebagai salah satu “Macan Asia”, sebuah julukan yang menggambarkan optimisme terhadap kebangkitan ekonomi Asia pada masa itu.
Namun, seluruh capaian tersebut terhenti ketika Indonesia dilanda krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi pada 1997–1998. Mengenai penyebab krisis tersebut, hingga kini masih terdapat berbagai pandangan dan perdebatan.
Saya berpandangan bahwa krisis multidimensi itu bukan semata-mata akibat persoalan ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang menciptakan kondisi politik sehingga pemerintahan Presiden Soeharto akhirnya berakhir.
Pandangan tersebut antara lain merujuk pada pernyataan mantan Direktur Pelaksana IMF, Michel Camdessus, yang sering dikaitkan dengan pemberitaan The New York Times edisi 10 November 1999. Dalam berbagai kesempatan, ia dikutip mengatakan:
“We created the conditions that obliged President Soeharto to leave his job.”
atau,
“Kami menciptakan kondisi yang memaksa Presiden Soeharto meninggalkan jabatannya.”
Kutipan tersebut hingga kini masih menjadi bagian dari perdebatan akademik mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto. Sebagian kalangan menjadikannya sebagai petunjuk adanya dimensi internasional dalam krisis 1997–1998, sementara kalangan lain memandang berakhirnya pemerintahan Orde Baru sebagai hasil perpaduan antara krisis ekonomi, dinamika politik dalam negeri, dan tekanan sosial yang berkembang pada masa itu.
Terlepas dari berbagai penilaian tersebut, perjalanan pemerintahan Presiden Soeharto tetap menjadi salah satu periode paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern. Warisan pembangunan, keberhasilan, kritik, dan kontroversinya masih terus menjadi bahan kajian serta perdebatan hingga sekarang.
Namun satu hal tidak dapat disangkal.
Perjalanan Soeharto merupakan kisah luar biasa tentang seorang anak desa yang menempuh perjalanan panjang hingga menjadi pemimpin negara terbesar di Asia Tenggara. Dari jalan-jalan tanah di Kemusuk menuju rumah di Jalan Cendana, perjalanan itu bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan perjalanan sejarah yang membentuk wajah Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun.
Dari Kemusuk ke Cendana, terbentang sebuah kisah tentang kekuasaan, pembangunan, keberhasilan, kontroversi, dan jejak sejarah yang hingga kini masih terus diperdebatkan. (Noor Djohan Nuh)
