Berita

Prabowo di Vladivostok: Pembangunan Tak Boleh Berhenti di Angka, Harus Terasa di Meja Makan Rakyat

×

Prabowo di Vladivostok: Pembangunan Tak Boleh Berhenti di Angka, Harus Terasa di Meja Makan Rakyat

Sebarkan artikel ini
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato pada Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Federasi Rusia, pada Kamis, 3 September 2026. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Channel8.co.id,VLADIVOSTOK — Presiden Prabowo Subianto membawa satu pesan kuat saat berbicara di hadapan peserta Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026).

Menurut Prabowo, ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi atau seberapa besar investasi yang masuk. Ukurannya jauh lebih sederhana: apakah kehidupan rakyat benar-benar menjadi lebih baik?

Mengangkat tema EEF ke-11, “The Far East: Development for the Benefit of People”, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan harus kembali kepada kepentingan masyarakat.

“Pembangunan tidak bisa hanya menguntungkan segelintir orang,” ujar Prabowo.

Presiden bahkan menggunakan gambaran yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari sebagai ukuran pembangunan: meja makan keluarga.

Apakah anak-anak mendapat makanan bergizi? Apakah petani memperoleh pupuk dan harga jual yang adil? Apakah masyarakat bisa memiliki rumah yang layak? Apakah anak muda mendapatkan pekerjaan produktif? Dan apakah listrik sudah menjangkau setiap rumah di setiap desa?

Bagi Prabowo, pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah yang seharusnya menjadi ukuran nyata pembangunan.

Bukan Pertumbuhan untuk Sekadar Tumbuh

Prabowo menegaskan pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Namun, pertumbuhan tersebut tidak boleh menjadi angka statistik semata.

Pertumbuhan harus membuka jalan bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat.

Prinsip itu menjadi dasar berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, ketahanan energi, hingga hilirisasi industri.

Hilirisasi, kata Prabowo, bukan hanya soal mengolah sumber daya alam di dalam negeri. Lebih jauh, kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan industri, meningkatkan keterampilan, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Dengan kata lain, ekonomi harus menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat.

Indonesia dan Rusia: Berbeda, tetapi Bisa Saling Mengisi

Di Vladivostok, Prabowo juga melihat peluang besar dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia.

Menurutnya, perbedaan karakter ekonomi kedua negara justru dapat menjadi kekuatan.

Rusia memiliki komoditas dan kapasitas di bidang gandum, pupuk, energi, ilmu pengetahuan, serta teknologi rekayasa. Sementara Indonesia memiliki kelapa sawit, perikanan, kopi, karet, tekstil, furnitur, berbagai barang konsumsi, serta populasi usia produktif yang besar.

Indonesia juga memiliki keunggulan lain: akses strategis menuju pasar ASEAN.

Potensi tersebut mulai terlihat dari perdagangan kedua negara.

Pada 2025, nilai perdagangan Indonesia-Rusia mendekati US$5 miliar, meningkat 21,7 persen dibandingkan 2024 dan 33,7 persen dibandingkan 2023.

Namun bagi Prabowo, angka itu belum cukup.

“Capaian ini baru permulaan, bukan batas tertinggi,” tegasnya.

Targetnya Bukan Sekadar Naik, tetapi Dua Kali Lipat

Prabowo mendorong Indonesia dan Rusia menetapkan target yang lebih ambisius: menggandakan nilai perdagangan bilateral dalam periode peninjauan pertama Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU).

Perjanjian ini diharapkan mulai berlaku pada awal 2027.

FTA Indonesia-EAEU sendiri telah ditandatangani di St. Petersburg pada 21 Desember 2025. Perjanjian tersebut mencakup penghapusan atau pengurangan bea untuk 11.882 pos tarif, atau lebih dari 90 persen barang yang diperdagangkan.

Indonesia juga telah menyelesaikan proses persetujuan parlemen dan Presiden Prabowo menandatangani peraturan presiden untuk ratifikasi perjanjian tersebut pada Juli 2026.

Kini, Prabowo ingin agar perjanjian itu tidak berhenti sebagai dokumen diplomatik.

“Marketplace” untuk Perjanjian Dagang

Ada bagian menarik dari pidato Prabowo di Vladivostok.

Ia meminta delegasi bisnis Indonesia tidak sekadar datang menghadiri forum, tetapi langsung menyiapkan transaksi nyata.

Mulai dari mencari pembeli, memastikan jalur logistik, menyiapkan mekanisme pembayaran hingga mempersiapkan pengiriman perdana.

Jadi, ketika tarif baru mulai berlaku, barang dan kontraknya sudah siap.

“Forum ini harus menjadi marketplace dari perjanjian tersebut,” kata Prabowo.

Pesan tersebut sekaligus memperlihatkan arah yang ingin dibangun pemerintah: perjanjian harus menghasilkan perdagangan, perdagangan harus menciptakan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya harus kembali kepada rakyat.

Dari Vladivostok, Pesannya Sederhana

Di tengah pembahasan ekonomi global, perdagangan dan investasi, Prabowo membawa ukuran pembangunan yang sangat sederhana.

Bukan hanya grafik pertumbuhan.

Bukan hanya angka investasi.

Bukan hanya nilai ekspor-impor.

Tetapi kehidupan nyata masyarakat.

Apakah meja makan keluarga lebih terisi? Apakah anak muda punya pekerjaan? Apakah petani lebih sejahtera? Apakah keluarga bisa hidup lebih layak?

Bagi Prabowo, di situlah pembangunan akhirnya harus diuji.

Dan dari Vladivostok, pesan itu terdengar jelas: ekonomi boleh bicara angka, tetapi manfaatnya harus sampai ke manusia. 

Diolah Sumber (BPMI/Setpres)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *