Ringkasan: Kepala BIN Muhammad Herindra mendatangi Istana Kepresidenan, Jumat (6/11), dan menyebut ada hal yang harus segera dilaporkan ke Presiden Prabowo. Kunjungannya terjadi saat Bareskrim mengusut dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat jenderal Polri sebagai tersangka.
Channel8.co.id, Jakarta, — Jumat siang (6/11/2026), ada tamu yang datang ke Istana Kepresidenan dan langsung menarik perhatian wartawan: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Ia mengaku datang karena ada hal yang harus segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Saya harus ada yang dilaporkan ke Presiden,” kata Herindra singkat kepada wartawan, tanpa merinci apa isi laporannya.
Kunjungan itu terjadi di tengah pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya.
Kasus ini sudah jadi sorotan sejak awal pekan — dan kunjungan Kepala BIN ke Istana menambah tanda tanya baru: laporan apa yang begitu mendesak sampai harus disampaikan langsung?
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Nah, di sini bagian yang perlu dipahami pelan-pelan. Bareskrim Polri sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini. Keempatnya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Bareskrim juga sudah membentuk tim khusus untuk mendalami perkara ini.
Yang diduga disadap, menurut penyidik, bukan cuma Presiden Prabowo. Sasarannya disebut-sebut meliputi pejabat negara, tokoh politik, organisasi masyarakat, LSM, media, hingga pengusaha — dengan dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 melalui server LIMS.
LIMS itu apa? Singkatnya, LIMS adalah singkatan dari lawful interception management system — sistem yang secara sah dipakai aparat penegak hukum untuk menyadap komunikasi dalam rangka penegakan hukum, dengan prosedur dan izin yang ketat.
Yang jadi persoalan dalam kasus ini adalah dugaan bahwa sistem itu dipakai di luar prosedur yang semestinya. Itu sebabnya kasus ini disebut “dugaan penyadapan ilegal”. Satu hal yang wajib ditegaskan: keempatnya berstatus tersangka, bukan terpidana.
Artinya, proses hukumnya masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah. Satu catatan penting: dari keempat tersangka, tiga orang — Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso — ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua.
Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan pascastroke, menurut Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Suhermanto. Slamet diduga menyetujui penghapusan berkas hasil penyadapan pada awal Oktober 2026.
Yang Masih Jadi Pertanyaan
Listyo sendiri sudah diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Presiden (KSP) pada Rabu (4/11), lewat Keputusan Presiden yang sudah diteken — dan Letjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk sebagai pelaksana tugas KSP.
Presiden Prabowo, lewat Mensesneg Prasetyo Hadi pada Rabu lalu, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan penyadapan ini. Yang belum terjawab sampai Jumat malam: apa isi laporan yang dibawa Herindra ke Istana, dan apakah laporan itu berkaitan langsung dengan pengusutan Bareskrim.
Herindra tidak menjelaskan apa-apa soal itu kepada wartawan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan, dalam keterangannya Jumat, mengajak masyarakat menjaga persatuan dan tidak terpancing situasi.
Jadi, untuk sekarang, yang bisa kita pegang baru dua hal: Kepala BIN memang menghadap Presiden, dan kasus penyadapannya terus diusut. Sisanya — termasuk motif dan ujung perkara ini — masih menunggu proses hukum berjalan. (redaksi C8)
Views: 0
