Ringkasan: Ribuan orang menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11). Mereka membacakan lima tuntutan, dari pengusutan dugaan penyadapan hingga penegakan putusan MK dan MA.
Channel8.co.id, Jakarta, — Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) di Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (8/11/2026). Aksi yang dihadiri sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan tokoh nasional itu menyuarakan lima tuntutan, mulai dari pengusutan dugaan penyadapan ilegal hingga perlawanan terhadap praktik oligarki.
Pembina AQL Islamic Center sekaligus Ketua Organizing Committee (OC) ARBI, KH Bachtiar Nasir (UBN), membacakan kelima tuntutan itu dalam orasinya di hadapan massa.
Lima Tuntutan yang Dibacakan
Pertama, menyerukan persatuan seluruh rakyat untuk membela Indonesia. Kedua, menuntut penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti mengkhianati kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, melawan praktik oligarki dan penguasaan asing atas aset strategis yang dinilai merugikan kedaulatan nasional. Keempat, menuntut pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kelima, mendesak penegakan hukum secara konsisten dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dua tuntutan itu punya konteks yang perlu dipahami. Soal penyadapan: Bachtiar merujuk pada kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto — perkara yang kini ditangani tim khusus Polri dan sudah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Soal putusan MK dan MA: menurut pemberitaan, massa mendesak pemerintah dan DPR menindaklanjuti putusan MK serta MA mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di sini penting ditegaskan: yang ditulis di atas adalah tuntutan massa aksi, bukan vonis atau kesimpulan redaksi. Sampai hari ini, tidak ada putusan yang menyatakan Gibran gugur atau dicopot, dan DPR juga belum menggulirkan hak angket atau hak menyatakan pendapat. Artikel ini mencatat apa yang dituntut, bukan menghakimi.
Siapa di Balik Aksi Ini
ARBI bukan aksi dadakan. Gerakan ini merupakan kelanjutan konsolidasi sejumlah tokoh dan pimpinan ormas yang berlangsung di Auditorium Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Jumat (6/11) dan Sabtu (7/11/2026).
Dalam struktur gerakan, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie ditetapkan sebagai ketua pembina, Ferry Juliantono sebagai ketua pengarah (steering committee), sedangkan Bachtiar Nasir memimpin panitia pelaksana. Aksi Minggu itu juga dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Said Didu, anggota DPR Kamrussamad, dan Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung.
Panitia juga menjajaki dukungan dari PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang aksi nasional tersebut. Menurut Ferry Juliantono, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PBNU.
Aksi Lanjutan 15 November di Monas
Aksi di Al-Azhar bukan yang terakhir. Bachtiar menyatakan penyelenggara berencana menggelar aksi lanjutan pada Minggu (15/11/2026) — kali ini di Monas, dengan massa yang disebut akan lebih besar, sekaligus memperingati Hari Pahlawan.
Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga Minggu sore, tanggapan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Istana, DPR/MPR, MK, maupun MA atas tuntutan aksi itu belum diperoleh. Artinya, bola kini ada di pemerintah dan lembaga negara: menanggapi, atau membiarkan tuntutan itu menggema sampai 15 November.
BOX — Perkembangan kasus penyadapan: Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membantah kabar di media sosial yang mengaitkan pemeriksaan terhadap mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis dalam kasus dugaan penyadapan. “Tidak ada pemeriksaan baik terhadap Tito maupun Idham,” kata Asep, Minggu (8/11). Hingga kini, daftar resmi tersangka tetap empat perwira tinggi: Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Sementara itu, Amnesty International Indonesia mendorong pemerintah dan DPR membentuk komite independen — bukan hanya mekanisme internal Polri — untuk mengawasi dan mengusut dugaan penyadapan tersebut. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut jumlah objek yang diduga menjadi sasaran penyadapan mencapai 6.000, termasuk Presiden Prabowo dan sejumlah pimpinan Komisi III DPR — angka itu adalah klaim yang disampaikannya, bukan angka resmi penyidik.
BOX — Kabar CPNS: empat formasi prioritas diumumkan: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)enyampaikan keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026): pendaftaran CPNS direncanakan dibuka pada November 2026, dengan empat formasi prioritas — Polisi Hutan, Manggala Agni, Guru Sekolah Terintegrasi, dan Guru Sekolah Unggul Garuda. Rencana pembukaan pendaftaran pada November ini sebelumnya disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara itu, Mahkamah Agung menyiapkan 4.430 formasi untuk rekrutmen aparatur tahun anggaran 2026 — terdiri dari 1.600 calon hakim dan 2.830 CPNS — dengan pengumuman resmi dijadwalkan akhir November 2026. Rincian formasi, persyaratan, jadwal tahapan seleksi, dan tata cara pendaftaran masih menunggu pengumuman resmi masing-masing instansi. Informasi resmi dapat dipantau melalui Kementerian PANRB dan portal SSCASN BKN.
(redaksi C8)
Views: 0
