Ringkasan: Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk memburu pemberi perintah di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Penyidik sudah memeriksa 13 saksi dan lima ahli, sementara reaksi bermunculan dari DPR hingga ribuan buruh di Monas.
Channel8.co.id, Jakarta, — Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru, Sabtu (7/11/2026). Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus (Timsus) untuk mengusut perkara ini lebih dalam — termasuk menelusuri siapa pihak yang diduga memberikan perintah di balik aktivitas penyadapan tersebut.
Tim khusus itu dipimpin langsung Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin. Polri menyatakan pembentukan tim ini adalah respons proaktif atas berbagai informasi dan perkembangan perkara yang menjadi perhatian publik, dan perkembangan penanganannya akan disampaikan kepada masyarakat secara berkala.
Timsus dan Pertanyaan Terbesarnya
Nah, di sini bagian yang perlu dipahami pelan-pelan. Sejak awal, pertanyaan terbesar publik bukan cuma bagaimana penyadapan itu dilakukan, tapi atas perintah siapa. Timsus inilah yang ditugaskan menjawab pertanyaan itu — menelusuri asal perintah, mekanisme pelaksanaan, sampai pihak-pihak yang mengetahui aktivitas tersebut.
Sejauh ini, Bareskrim sudah memeriksa 13 saksi dan lima orang ahli untuk mendalami perkara ini. Yang diduga disadap bukan cuma Presiden Prabowo. Sasarannya disebut-sebut meliputi pejabat negara, tokoh politik, organisasi masyarakat, LSM, media, hingga pengusaha — dengan dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 melalui server LIMS.
LIMS itu apa? Singkatnya, LIMS adalah singkatan dari lawful interception management system — sistem yang secara sah dipakai aparat penegak hukum untuk menyadap komunikasi dalam rangka penegakan hukum, dengan prosedur dan izin yang ketat. Yang jadi persoalan dalam kasus ini adalah dugaan bahwa sistem itu dipakai di luar prosedur yang semestinya, termasuk dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada awal Oktober 2026.
Empat orang sudah berstatus tersangka: mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga tersangka pertama sudah ditahan penyidik. Slamet — tersangka keempat — belum ditahan karena alasan kemanusiaan: ia masih dalam pemulihan pascastroke.
Soal Slamet, ada satu detail yang diungkap penyidik: Slamet pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri periode 2010–2019 dan menjadi Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim. Pada awal Oktober 2026, tersangka Ahrie Sonta disebut meminta persetujuan Slamet untuk menghapus berkas hasil penyadapan.
Satu hal yang wajib ditegaskan: keempatnya berstatus tersangka, bukan terpidana. Artinya, proses hukumnya masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah. Listyo sendiri sudah diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Presiden (KSP) pada Rabu (4/11), lewat Keputusan Presiden yang sudah diteken, dan Letjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk sebagai pelaksana tugas KSP.
Reaksi di Luar Gedung Polri
Sementara penyidikan berjalan, reaksi bermunculan dari berbagai arah — dan Sabtu ini, dua di antaranya cukup mencolok.
Pertama, dari DPR. Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Gerindra, Sugiat Santoso, dalam dialog tvOne Sabtu (7/11), mendesak Bareskrim memperluas penyidikan demi membongkar jejaring di balik penyadapan yang menyasar keamanan kepala negara.
Menurut Sugiat, temuan Badan Intelijen Negara (BIN) memperkuat dugaan adanya ancaman terhadap stabilitas pemerintahan. Perlu dicatat: ini adalah penilaian dan desakan dari seorang anggota DPR — bukan putusan hukum. Perkara ini masih berada di tahap penyidikan.
Kedua, dari jalanan. Sekitar 1.500 buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja — termasuk KSPI, KSBSI, KPBI, dan FSPMI — berkumpul di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (7/11). Mereka menggelar deklarasi dan ikrar bertema “Jaga Persatuan Indonesia, Jaga Presiden Prabowo Subianto”.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan pentingnya menjaga persatuan bangsa serta meminta aparat penegak hukum mengusut kasus penyadapan terhadap Presiden sesuai ketentuan hukum. Para buruh membacakan empat poin ikrar, mulai dari menjaga persatuan bangsa, menegakkan demokrasi konstitusional, hingga mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, dari serikat pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menonaktifkan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Ketua Dewan Penasihat, setelah namanya masuk daftar tersangka. Keputusan itu diumumkan DPP KSPSI di Jakarta, Jumat (6/11).
Penonaktifan berlaku sampai ada perkembangan hukum lebih lanjut, dan posisi Ketua Dewan Penasihat untuk sementara dibiarkan kosong — penggantinya baru dibahas dalam Kongres KSPSI pada 1 Februari 2027.
Jadi, untuk sekarang, yang bisa kita pegang: Timsus sudah dibentuk dan bekerja, 13 saksi dan lima ahli sudah diperiksa, dan publik menunggu satu jawaban — siapa yang memberi perintah. (redaksi C8)
Views: 3
