Ringkasa: Presiden Prabowo menerima 10 mantan Kapolri di Hambalang, Minggu (8/11). Wakil Ketua DPR Dasco menyebut kasus penyadapan ilegal ikut dibahas — sementara DPR mendorong percepatan RUU Penyadapan dan Komisi III menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri, Kamis (12/11).
Channel8.co.id, Jakarta, — Presiden Prabowo Subianto menerima 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Pertemuan itu berlangsung di tengah pengusutan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri — termasuk mantan Kapolri.
Sehari kemudian, Senin (9/11/2026), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara soal isi pertemuan itu. Menurut Dasco, kasus penyadapan ilegal memang sempat dibahas di Hambalang.
Siapa Saja yang Hadir
Sepuluh mantan Kapolri yang datang adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian — yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri.
Prabowo didampingi sejumlah pejabat, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Dua nama tidak tampak dalam pertemuan itu. Idham Azis — Kapolri periode 2019–2021 — tidak hadir; ia kini menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dilantik Prabowo pada 7 November 2025.
Sementara Listyo Sigit Prabowo, Kapolri periode 2021–2026, kini ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan.
Apa Kata Dasco soal Penyadapan
Nah, di sini bagian yang perlu dibaca dengan hati-hati. Dasco mengaku tidak hadir dalam pertemuan di Hambalang. Yang ia sampaikan adalah apa yang ia dengar.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah kemudian ditangani aparat penegak hukum,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Dasco, penyadapan hanya menjadi salah satu bagian dari pembahasan. Presiden juga menyampaikan visi dan misi pemerintahannya, membahas penguatan perekonomian nasional, dan meminta dukungan para mantan Kapolri untuk pemerintahannya ke depan.
Soal apakah Prabowo memberi atensi atau arahan khusus terkait penyadapan, Dasco mengaku tidak bisa mengonfirmasi karena tidak ikut dalam pertemuan.
“Saya enggak tahu, karena saya tidak ikut di pertemuan kemarin. Apakah ada atensi khusus atau tidak,” ujarnya.
Sekretariat Kabinet, dalam keterangan yang diumumkan Senin (9/11), menyebut pertemuan itu menjadi kesempatan bagi Presiden dan para mantan Kapolri untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu, terutama yang berkaitan dengan internal institusi Polri.
RUU Penyadapan Didorong, Raker Kamis
Di sisi lain, persoalan penyadapan berpotensi masuk ke agenda legislasi DPR lewat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Dasco menyebut sejumlah fraksi telah mengusulkan secara informal agar regulasi itu segera dibahas — dan pembahasannya mungkin berkembang pada masa sidang berikutnya.
“Soal RUU Penyadapan, ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang,” kata Dasco. Kepastian pembahasannya, menurut dia, masih bergantung pada dinamika politik dan kesepakatan antarfraksi.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan komisinya akan mempercepat pembahasan RUU Penyadapan. Komisi III juga menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal — termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut.
Empat Tersangka, Motif Belum Diumumkan
Sebagai pengingat, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Tiga tersangka pertama diumumkan 3 November 2026: Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Dua hari kemudian, Slamet Uliandi menyusul sebagai tersangka keempat.
Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung pada 2025–2026 dan menyasar Presiden, pejabat negara, tokoh partai politik, anggota DPR, dan sejumlah tokoh lain.
Satu hal yang sampai hari ini belum diumumkan penyidik: siapa yang memerintahkan penyadapan, dan apa motif di baliknya? Penyidik Bareskrim belum memberikan penjelasan soal itu.
Di sini penting ditegaskan: Listyo dan tiga tersangka lainnya berstatus tersangka, bukan terpidana. Dugaan itu masih harus dibuktikan dalam proses hukum yang berlaku. Dan pertanyaan yang belum terjawab — siapa yang memerintahkan, dan untuk apa — masih menunggu jawaban dari penyidikan, bukan dari spekulasi. (Redaksi C8)
Views: 1
