Ringkasan: Beras subsidi yang seharusnya murah diduga dibongkar dan dijual lagi sebagai beras premium di Jakarta Timur. Kerugian negara ditaksir Rp3,3 miliar, dan yang paling dirugikan adalah warga yang justru paling butuh beras murah.
Channel8.co.id, Jakarta, — Bayangkan begini: pemerintah sudah menyiapkan beras murah supaya dapur warga tetap ngebul. Beras itu lalu dibongkar dari kemasannya, diolah ulang, dikemas lagi dengan label premium, dan dijual jauh lebih mahal. Yang untung oknumnya. Yang rugi negara — dan kita semua yang seharusnya bisa membeli beras itu dengan harga terjangkau.
Itulah dugaan yang diungkap Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur pada Sabtu (31/10/2026). Lokasinya di wilayah hukum Jakarta Timur, dengan tempat kejadian perkara di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Volume yang ditemukan sekitar 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Beras subsidi, harga premium
Nah, di sini bagian yang sering bikin bingung: apa itu SPHP? Sederhananya, SPHP adalah program pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga pangan. Beras SPHP disalurkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) — patokan harga tertinggi di tingkat konsumen — sebesar Rp12.500 per kilogram. Tujuannya jelas: masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa membeli beras dengan harga terjangkau.
Menurut Bapanas, beras SPHP itu diduga dibongkar dari kemasan aslinya, diolah ulang, lalu dikemas kembali dan dipasarkan sebagai beras premium. Harganya disebut mencapai Rp17.000 per kilogram. Selisihnya, Rp4.500 per kilogram, adalah selisih yang seharusnya tidak pernah terjadi — karena beras itu sudah disubsidi negara.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut praktik ini sebagai kejahatan. “Ini sudah tidak sehat (beras SPHP) dibongkar, dijual ke pasar (sebagai) premium karena berasnya ini bagus. Beras produksi kita bagus, ini beras lokal, bukan diimpor,” kata Amran. Ia juga menegaskan perintah Presiden Prabowo agar mafia dan koruptor dibersihkan dari Republik Indonesia.
Dari mana angka Rp3,3 miliar itu?
Angka Rp3,3 miliar bukan angka yang ditebak-tebak. Menurut perhitungan Bapanas, angka itu berasal dari subsidi yang melekat pada beras tersebut. Penugasan tambahan kedua SPHP beras dari Bapanas kepada Perum Bulog yang terbit pertengahan Oktober 2026 menyiapkan APBN sebesar Rp694,3 miliar untuk alokasi 125,8 ribu ton beras. Dari situ, subsidi per kilogramnya sekitar Rp5.510.
Kalikan Rp5.510 dengan 600 ton — hasilnya sekitar Rp3,3 miliar. Itulah subsidi yang, menurut Bapanas, tidak sampai kepada masyarakat sasaran. Penting digarisbawahi: ini masih dugaan pengoplosan, bukan vonis pengadilan. Proses hukumnya masih berjalan, dan penelusuran jalur distribusi serta mitra penyalur masih diteruskan.
Amran sendiri menyebut temuan saat ini 600 ton, tetapi menduga jumlah sebenarnya bisa lebih besar, bahkan ribuan ton. Itu masih dugaan — bukan temuan yang sudah terkonfirmasi — jadi kita menuliskannya apa adanya: sebagai dugaan yang masih ditelusuri.
Pejabat dicopot, penelusuran belum selesai
Kasus ini juga berbuntut ke internal. Pada Kamis (29/10/2026), Amran menyampaikan bahwa delapan pejabat Bapanas dan Bulog dicopot dari jabatannya — enam dari Bulog dan dua dari Bapanas — sementara dua pejabat lainnya mendapat peringatan. Penanganan perkara selanjutnya diserahkan kepada Satgas Pangan.
Lalu, apa yang paling ditunggu warga dari kasus ini? Bukan cuma siapa yang dihukum, tapi apakah penyaluran beras murah ke depannya benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Karena pada akhirnya, soal beras bukan cuma soal angka kerugian negara. Ini soal dapur: apakah ibu-ibu di pasar masih bisa membeli beras dengan harga yang dijanjikan pemerintah, atau harus membayar harga premium untuk beras yang sebenarnya sudah disubsidi dari uang mereka juga. (redaksi C8)
Views: 1
