Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Capaian Program, Ekonomi, dan Catatan Demokrasi

Ringkasan : Pemerintah menonjolkan program pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Namun, indikator ekonomi serta catatan masyarakat sipil menunjukkan bahwa evaluasi dua tahun pemerintahan perlu dilihat dari berbagai sisi.

Channel8.co.id,Jakarta — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk melihat sejauh mana program prioritas pemerintah berjalan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.

Pemerintah menyampaikan sejumlah capaian di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pembangunan. Namun, evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya melihat jumlah program yang dijalankan. Kualitas pelaksanaan, pemerataan manfaat, kondisi ekonomi masyarakat, serta perlindungan hak warga juga menjadi bagian penting.

Dalam keterangan Sekretariat Kabinet pada 29 Oktober 2026, pemerintah menyebut sebanyak 265 Sekolah Rakyat di 131 kabupaten/kota telah selesai dibangun pada 2026. Pemerintah juga menyampaikan sekitar 45 ribu anak kembali bersekolah, revitalisasi 30 ribu sekolah, dan penyediaan 288.180 layar interaktif untuk pembelajaran.

Di bidang kesehatan dan pemenuhan gizi, pemerintah menyatakan Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 62 juta penerima manfaat. Program Cek Kesehatan Gratis disebut telah memberikan layanan kepada 108 juta orang. Pemerintah juga melaporkan pembangunan 22 rumah sakit baru.

Pada sektor perumahan, pemerintah menyampaikan 400 ribu rumah telah dibangun atau direnovasi. Sementara itu, 100 Kampung Nelayan Merah Putih disebut telah selesai dibangun.

Angka-angka tersebut merupakan capaian yang disampaikan pemerintah. Penilaian terhadap keberhasilannya tetap memerlukan pemeriksaan mengenai kualitas layanan, ketepatan sasaran, keberlanjutan anggaran, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Dari sisi ekonomi, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan. Secara kumulatif, ekonomi semester I 2026 tumbuh 5,45 persen.

Sementara itu, data ketenagakerjaan BPS menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen. Jumlah penduduk bekerja tercatat 148,19 juta orang dengan rata-rata upah buruh Rp3,39 juta.

Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin tercatat 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka ini menurun dibandingkan September 2025, tetapi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan masih menjadi tantangan kebijakan publik.

Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan mencatat hingga 30 September 2026 pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target. Belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu. Defisit APBN tercatat 1,24 persen terhadap PDB.

Namun, evaluasi dua tahun pemerintahan juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan hak asasi manusia dan ruang demokrasi.

Amnesty International Indonesia dalam laporan 19 Oktober 2026 menyampaikan sejumlah kritik terhadap kondisi HAM selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Lembaga tersebut menyoroti perlindungan pembela HAM, ruang kebebasan sipil, penanganan demonstrasi, serta kebijakan yang dinilai berisiko terhadap pemenuhan hak masyarakat.

Amnesty menyebut pemantauannya mencatat 406 pembela HAM mengalami serangan. Lembaga tersebut juga mencatat 6.003 orang ditangkap dan mengalami kekerasan fisik dalam rangkaian protes pada periode pemantauan 2025–2026. Angka dan penilaian tersebut merupakan temuan yang disampaikan Amnesty, sehingga perlu dibaca sebagai perspektif lembaga pemantau HAM.

Di sinilah evaluasi dua tahun pemerintahan menjadi lebih luas. Capaian program pemerintah penting, tetapi kualitas demokrasi, kepastian hukum, kebebasan menyampaikan pendapat, dan perlindungan warga juga menjadi ukuran keberhasilan negara.

Dua tahun pertama pemerintahan bukanlah garis akhir. Ini merupakan kesempatan untuk mengukur apa yang sudah berjalan, memperbaiki program yang belum efektif, dan memastikan pembangunan tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga dirasakan secara adil oleh masyarakat. (redaksi C8)

Sumber rujukan redaksi: